Ketua JOIN Jadi Pembicara di Media Gathering Kegiatan Bawaslu Takalar, Kemal Situru : Peran Media di Kepemiluan Sangat Penting

Takalar, Sigapnews.com, Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama media gathering tahapan pemilihan tahun 2024, mengangkat tema “Publikasi Hasil Pengawasan Coklit”, yang berlangsung di Rumah Makan 3 Dimensi, jl. Poros Takalar -Gowa, Selasa, (30/7/2024). 

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, (HP2H) Bawaslu Takalar, Zahlul Padil, menjelaskan Kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan agar bisa saling memberikan saran dan masukan satu sama lain khususnya untuk kami Bawaslu terkait tugas dan wewenang kami dalam mengawasi tahapan pilkada serentak 2024,” Ujar Zahlul.

“Kami sadari satu hal yakni bagaimana peran media sangat besar dalam penyelenggaraan pilkada kaitannya dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pendidikan politik terkait persiapan maupun hal-hal terkait pilkada,” tambahnya. 

Kegiatan hari ini bisa menjadi evaluasi kinerja Bawaslu Takalar dan bisa menjadi masukan kepada pihaknya sebagai penguatan tugas pengawasan Bawaslu Takalar mulai tahapan dan persiapan pilkada serentak, ulasnya lagi. 

Kegiatan media gathering dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media dan menghadirkan narasumber Ketua PWI Takalar Hasdar Sikki, Ketua IWO Takalar Faizal DM, Ketua JOIN Takalar Kemal Situru dan Wakil Ketua SEPERNAS Kamal Raja Muda.

Sebagai narasumber kedua, Ketua JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Kabupaten Takalar, Kemal Situru mengatakan sebagai penggiat media peran aktif sangatlah penting dan jangan apatis, terangnya. Peran media menjadi salah satu yang paling penting, dimana seluruh informasi kepemiluan bisa tersalurkan kepada masyarakat melalui pemberitaan dan publikasi, baik itu informasi yang bersifat edukatif, informatif dan informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu, tutur Kemal Situru lagi.

Bawaslu Takalar melalui Zahlul Padil menerangkan bahwa kegiatan ini akan berkelanjutan pada saat tahapan pilkada sudah berjalan, jadi media gathering ini akan ada season dua kedepannya, jelas Zahlul.

Usai kegiatan berlangsung, sesi foto bersama Bawaslu Takalar dan insan pers yang tergabung dalam empat asosiasi jurnalis yang ada di Takalar. (KML)

Perempuan Warga Takalar Ditangkap Tim Tabur Kejati Sulsel, Kajati : Tidak Ada Tempat Aman Bagi Buronan

Makassar, Sigapnews.com, Tim Tabur Intelijen Kejati Sulsel mengamankan terpidana buronan sediaan farmasi atas nama Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro di wilayah Dusun Dengilau Desa Sawakang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/8/2023) sekitar pukul 1.15 wita.

Dalam penangkapan ini, Tim Tabur Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejari Takalar atas nama terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menurut pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH bahwa hal tersebut melanggar Pasal 196 Subs Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, terpidana Basse Dg Jinne perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht), dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 41/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Mei 2023, ungkap Soetarmi.

Dalam putusan tersebut yakni,
"Menyatakan terdakwa Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, urai Soetarmi.

Kata Soetarmi, "Sebelum mengamankan Buronan Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro, didahului kegiatan Surveillance oleh Tim Tabur selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam untuk memastikan keberadaan Buronan ditempat persembunyiannya, selanjutnya atas Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor Sprint-Ops : 47/P.4/Dti.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, pada pukul 7.15 Wita bertempat di Dusun Dengilau Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tim Tabur berhasil mengamankan Terpidana Basse Dg Jinne Bin Lauddin Dg Toro.

"Usai penangkapan selanjutnya Buronan dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemudian diserahkan langsung kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Takalar.

Sementara itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH. MH.  meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Kajati SulSel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah ditetapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, Pungkas Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

(Red)

Berawal dari Saksi, FS Ditahan dan Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Pasir Laut Takalar Oleh Penyidik Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status 1 (satu) orang saksi menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Nilai Pasar / Harga Dasar Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH dalam rilis tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyebut saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka yaitu atas nama tersangka FS selaku Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020.

"Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 165/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023.

Menurut Soetarmi, " FS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, katanya.

Dikatakan Soetarmi, "Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya memeriksakan kesehatan para tersangka kepada tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan covid, terangnya.

"Begitupun penahanan terhadap tersangka FS  berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print- 125/P.4.5/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, urainya.

Dijelaskan Soetarmi, "Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan FS sebagai tersangka diduga sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan terdakwa GM, HB serta AN yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka adalah sebagai berikut :

Diterangkan Soetarmi, "Bahwa berawal dari adanya surat permohonan keringanan pajak kepada Bupati Takalar pada tanggal 02 Oktober 2020 yang diajukan oleh Tersangka AN selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA, seolah-olah meminta agar dilakukan penurunan atau pemberian keringanan nilai pajak pasir laut, namun isi dari surat tersebut ternyata meminta agar dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), yang nilainya bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang dalam peraturan-peraturan tersebut, nilai pasar / harga dasar laut telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dimana permohonan tersangka AN selanjutnya dilakukan proses/pembahasan oleh tersangka FS dan terdakwa HB, kemudian dikeluarkanlah SKPD oleh terdakwa GM kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

"Dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut tersebut, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp. 7.061.343.713,- (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah).

"Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan penetapan harga jual pasir laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, tutur Soetarmi.

Lebih lanjut Soetarmi menyebutkan bahwa, "Adapun Pasal yang disangkakan yakni ;

PRIMAIR :
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

(Red/Edil Rauf)

Penyidik Kejati Sulsel Tersangkakan 2 Orang Saksi Kasus Tambang Pasir Laut Takalar

Makassar, Sigapnews.com, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status 2 (dua) orang saksi menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Nilai Pasar / Harga Dasar Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020 atas nama tersangka SY selaku Direktur PT. ALEFU KARYA MANDIRI tahun 2020, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 159/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, dan tersangka AN selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA tahun 2020, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 160/P.4/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, Kamis (20/7/2023).

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH melalui rilis tertulisnya, Kamis (20/7).

Menurutnya, Bahwa SY dan AN ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

"Setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik selanjutnya memeriksakan kesehatan para Tersangka kepada Tim Dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan covid, jelasnya.

Kemudian, Penahanan terhadap Tersangka SY berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print- 122/P.4.5/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, untuk Tersangka AN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : Print- 123/P.4.5/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 masing-masing selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar.

Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan SY dan AN sebagai tersangka dan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa GM, JH, dan HB yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka adalah sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020, di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA dalam wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA.

"Hasil dari Penambangan Pasir Laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar pada proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C.

"Dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR yang diwakili oleh SY selaku Direktur, dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang diwakili oleh AN selaku Direktur Utama, telah diberikan nilai pasar / harga dasar pasir laut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar (Terdakwa GM) Sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) yang nilainya bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dalam peraturan-peraturan tersebut, nilai pasar / harga dasar laut telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

Penurunan nilai pasar pasir laut dalam SKPD yang diterbitkan oleh Terdakwa GM tidak terlepas dari peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Mantan Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020 yakni Terdakwa JM pada PT. ALEFU KARYA MAKMUR, dan Terdakwa HB pada PT. BANTENG LAUT INDONESIA. Bahwa Tersangka SY dan AN masing-masing mewakili PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA telah turut serta dalam upaya penurunan nilai pasar pasir laut yang dilakukan oleh Terdakwa GM dengan cara mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Bupati Kabupaten Takalar, seolah-olah meminta agar dilakukan penurunan atau pemberian keringanan nilai pajak pasir laut, namun isi dari surat tersebut ternyata meminta agar dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M2 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

"Dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut tersebut, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp. 7.061.343.713,- (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023.

Lebih jauh Soetarmi mengungkapkan bahwa, adapun Pasal yang disangkakan yakni ;

PRIMAIR :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

(Red/**)

Mentan SYL Lakukan Gerakan Percepatan Tanam di Takalar Target 1000 Ha

Takalar, Sigapnews.com, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan tanam padi di Desa Kalelantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dalam rangka percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi dan antisipasi Kementerian Pertanian menghadapi ancaman kekeringan El Nino.

Kementan menurut Mentan SYL, terus turun ke lapangan bersama pemerintah daerah menggerakkan penyuluh dan petani untuk tetap berproduksi bagaimanapun kondisinya.

"Dulu, waktu Covid, kita tetap turun. Hasilnya 280 juta penduduk kita kebutuhan makannya aman. Dan, hari ini, kita hadiri di sini adalah bukti komitmen sekaligus rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil yang diraih selama ini" ungkap Mentan.

Seperti diketahui, selama kurang lebih dua tahun pandemi Covid 19, sektor pertanian menjadi salah satu bantalan ekonomi nasional. Sejak tahun 2019, nilai ekspor pertanian mengalami peningkatan,  termasuk tahun 2022 meningkat menjadi 658,18 triliun atau naik  6,79% dibandingkan dengan tahun 2021, dengan nilai ekspor sebesar Rp 616,35 triliun.

"Alhamdulillah Bapak, ekspor pertanian kita terus tumbuh. Dan target kita menjadi 1000 triliun, mohon doa dan dukungannya," imbuhnya.

Sementara itu, Andi Rijal Mustamim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Takalar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Mentan SYL dan jajaran.

"Kehadiran Bapak Menteri adalah kehormatan dan berkah bagi desa kami. Periatiwa ini sangat istimewa, karena apa?. Karena di tengah kesibukannya, Pak Mentan berkenan memenuhi undangan dari seorang Kepala Desa, ini bukti, menunjukkan beliau memang  mutiara hitam dari timur," ungkap Andi Rijal.

Sebagai informasi, selain percepatan tanam memanfaatkan sisa hujan, upaya lain Kementan dalam upaya mitigasi dan antisipasi El Nino adalah meningkatkan  ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, saluran irigasi. Melakukan introduksi varietas tahan kering seperri cakrabuana, pajajaran, inpari 13, 42, 46,  dan Inpago.

Selain itu juga dilakukan pengembangan komoditas 1000 ha serta pengembangan pupuk organik secara masif dan mandiri.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyampaikan bahwa acara gerakan kejar tanam (Gertam) padi di Kabupaten Takalar ini dtargetkan 1.000 hektar sebagai bentuk aksi dari petunjuk bapak Menteri sebagai bagian gerakan nasional menghadapi ancaman El Nino dan krisis pangan global.

"Setiap kabupaten ditarget minimal 1.000 hektar kejar tanam dengan berbagai rangkaian kegiatan percepatan panen, bufferstok pangan, jarak panen ke tanam maksimal 10-15 hari sehingga mesti kejar air, kejar benih semai di luar, asuransi, KUR, offtaker, kemitraan dari hilirisasi," pungkasnya.

Suwandi menambahkan bagi yang wilayah waspada dan wilayah aman dilakukan pendekatan dengan mengejar indek pertanaman dan produktivitas.

"Untuk wilayah rawan kekeringan perlu kompensasi tanam di tempat lain, dan  optimalisasi sumber sumber air," pungkasnya.

(Hendra/**)

Kejati Sulsel Tetapkan Mantan Pejabat Takalar Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Tambang Pasir Laut

Makassar, Sigapnews.com,-Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali menetapkan dua tersangka dalam kasus Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Tambang Pasir Laut di Galesong, Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020.

Kedua tersangka itu merupakan mantan Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar tahun 2020 yakni Juharman dan Hasbullah.

Juharman dan Hasbullah sendiri awalnya hanya diperiksa sebagai saksi, namun dalam proses pemeriksaan, penyidik Kejati Sulsel menemukan keterkaitan keduanya dengan kasus ini hingga statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.

Penetapan tersangka pun dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Kejati Sulsel dengan Nomor: 126/P.4/Fd.1/05/2023 dan surat Nomor: 127/P.4/Fd.1/05/2023 tanggal 08 Mei 2023.

"JM (Juharman) dan HB (Hasbullah) ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP," ujar Aspidsus Kejati Sulsel, Yudi Triadi saat mengekspose kasus di Kantor Kejati Sulsel, Senin (8/5/2023).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar.

Yudi menuturkan, keduanya telah menjadi proses pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga memenuhi syarat untuk dimasukkan ke Lapas.

Adapun masa penahanan terhadap kedua tersangka dilaksanakan selama 20 hari ke depan. Terhitung sejak hari ini, Senin, 8 Mei sampai 27 Mei 2023 mendatang.

"Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya memeriksa kesehatannya dan hasilnya keduanya sehat. Tidak dalam keadaan terpapar Covid-19," sebutnya.

Yudi lanjut menjelaskan, kasus yang menjerat dan menjadikan Juharman dan Hasbullah sebagai tersangka karna ikut bersama-sama dengan terdakwa sebelumnya yakni Gazali Mahmud melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Yaitu pada sekitar Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020, di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia.

Hasil dari penambangan pasir laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar pada proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C.

"Dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia telah diberikan nilai pasar atau harga dasar pasir laut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dalam hal ini tersangka Gazali Mahmud sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar," terangnya.

Menggunakan nilai pasar atau harga dasar pasir laut sebesar Rp.7.500 per meter kubik yang nilainya bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai pasar dan harga dasar pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dalam peraturan-peraturan tersebut, nilai pasar atau harga dasar laut telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000 per meter kubik," sambungnya.

Penurunan nilai pasar pasir laut dalam SKPD yang diterbitkan oleh Gazali Mahmud disebut tidak terlepas dari peran dan kerja sama yang dilakukan oleh tersangka Juharman pada PT. Alefu Karya Makmur, dan tersangka Hasbullah pada PT. Banteng Laut Indonesia.

Dari penyimpangan yang terjadi pada penetapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut tersebut lah yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami kerugian dengan nilai total sebesar Rp7 miliar lebih. 

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini.

Atas perbuatannya, kedua tersangka pun dijerat pasa Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Sumber : Penkum Kejati Sulsel

Ini Pesan Penting Calon Pemimpin Baru Takalar Sulsel Firdaus Deng Manye Saat Kukuhkan Tim

Takalar (Sul-Sel), Sigapnews.com,- Mohammad Firdaus Daeng Manye resmi kukuhkan tim Brigade Daeng Manye yang dilangsungkan di Grand Kalampa Hotel Takalar, Kamis 26 Mei 2022.

Tim Brigade Daeng Manye yang terdiri dari Koordinator Desa, Koordinator Kecamatan dan Koordinator Lapangan serta beberapa tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, media hadir memenuhi Ballroom Hotel.

Mengawali sambutannya, Daeng Manye sapaan akrab Muhammad Firdaus mengucapkan terimakasih banyak atas kesediaan menjadi tim Brigade Daeng Manye yang hari ini dikukuhkan.

Daeng Manye mengaku sudah keliling hampir 120 Desa ditengah kesibukan di Jakarta.

Menurutnya, ini tidak lain dari sebuah keinginan untuk bisa memahami apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Takalar.

“Langkah pertama ialah menata niat, karena itu adalah spirit dan energi luar biasa, katanya.

"Saya harus berbicara dengan diri apakah sanggup dan ikhlas untuk melangkah demi kemajuan takalar, ujarnya.

"Karena amanahnya memang begitu dan Inilah saatnya untuk Kembali ke Takalar bersama untuk membangun takalar menuju harapan baru menuju takalar yang lebih baik."Ucapnya membakar semangat Tim Brigade Daeng Manye.

Lebih lanjut, Presiden Direktur Telkom Properti ini meminta untuk memberikan masukan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Kita tidak boleh melupakan apa yang diinginkan masyarakat karena masyarakatlah yang membutuhkan dan sangat berdosa apabila itu kita tinggalkan dan itu tidak boleh terjadi dengan saya dan itu bukan karakter saya.” Tegasnya.

Dalam sambutannya, Mohammad Firdaus Daeng Manye juga menjelaskan bagaimana untuk mewujudkan tahapan pertama yakni bagaimana Daeng Manye bisa menjadi Bupati untuk membangun Takalar.

Daeng Manye bercerita tentang perjalan panjang sekitar setahun lalu mulai berkeliling yang awalnya dari keluarga dan sampai saat ini banyak yang meminta datang kerumah masyarakat.

Dalam satu hari bisa mencapai 8 titik kunjungan, Ungkapnya.

"Mengunjungi 120 tempat bertemu dengan banyak komunitas, profesi nelayan, petani, UMKM, masyarakat biasa dan buruh untuk memperkaya database berbagai masukan tentang Takalar sebenarnya, jelas Deng Manye.

Daeng Manye mengatakan bahwa membentuk suatu tim bukanlah sesuatu yang gampang.

Hal ini menurutnya karena tim itu harus membawa nama Daeng Manye, kedua harus solid karena tidak ada kemenangan tanpa kesulitan, tandasnya.

Diakhir sambutannya, Daeng Manye berpesan khususnya kepada tim yang sudah dikukuhkan hari ini.

“Mari secara bersama-sama dengan kompak untuk maju, jaga terus kekompakan, jaga tata tertib tim sehingga Daeng Manye bisa lebih diterima di masyarakat, " Pungkasnya.

(Red/KS).

Salah Satu Anggota JOIN Takalar, Resmi Daftar Pertama Calon Kades Campagaya

Takalar (Sulsel), Sigapnews.com,- Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di kabupaten Takalar yang resmi dibuka pada tanggal 22  September 2021 lalu, di 51 desa secara resmi P2KD membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat  untuk mendaftarkan dirinya.

Seperti yang terpantau oleh awak media di Desa Campagaya Kecamatan Galesong, Cakades Suardi S.Pd.I Dg.Taqi yang didampingi oleh kedua orang tuanya dan sang Istri tercinta, secara resmi mendatangi sekretariat P2KD untuk mendaftarkan dirinya secara resmi sebagai calon kepala desa Campagaya periode 2021-2026.

Suardi Taqi yang akrab disapa Daeng Taqi, saat memberikan keterangannya ke awak media mengatakan “Alhamdulillah, Saya menjadi pendaftar pertama pada bursa Pilkades Campagaya dan menjadi orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran dan diterima langsung oleh ketua P2KD beserta anggota serta berkas saya pun dinyatakan lengkap.

"Saya berterimakasih kepada seluruh elemen masyarakat Desa Campagaya, terkhusus kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Campagaya yang begitu ramah menyambut kami saat mendaftarkan diri selaku calon Kepala Desa Campagaya", ucap Daeng Taqi yang juga saat ini adalah Bendahara Jurnalis Online Indonesia Kabupaten Takalar (JOIN Takalar).

Lebih lanjut, Suardi Taqi yang saat ini menjabat sebagai sekretaris desa Campagaya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan Pilkades ini sebagai sarana menentukan pemimpin terbaik untuk Campagaya kedepan yang dilandasi dengan kebersamaan.

Mendengar hal diatas, Ketua DPD JOIN Takalar, Aimal Situru saat dimintai tanggapannya menyampaikan rasa bangga dan mengapresiasi Bendaharanya yang siap mengabdikan dirinya untuk masyarakat Desa Campagaya dan menyampaikan bahwa mencalonkan diri jadi kepala desa tiada lain adalah dalam rangka ibadah kepada Allah dan mengabdikan diri untuk memajukan dan mensejahterakan desa, tutur Aimal Situru.

Mengantongi 10 Dukungan rekomendasi dari Ormas dan OKP menandakan bahwa Suardi Taqi adalah salah satu calon kepala desa yang potensial dibutuhkan saat ini ditengah era milenial.

Seperti diketahui Suardi Taqi mengambil folmulir pendaftaran calon kepala desa pada hari Rabu  tanggal 22 September 2021 sesuai hari kelahirannya dan mengembalikannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dengan dihadiri kedua orang tuanya, istri, saudara dan puluhan ibu-ibu yang ada di dusun Kampung Beru tempat tinggalnya.(*)