Bupati Soppeng Buka Review SID Optimasi Lahan Non Rawa 2026, Targetkan Luas 8.315 Hektare untuk Swasembada Pangan.

SOPPENG Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan persiapan program optimasi lahan non rawa tahun 2026. Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, secara resmi membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan kesiapan teknis sebelum program dilaksanakan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng. Karena itu, dibutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pascapanen.

Ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional, ujar Suwardi.

Review SID ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang memaparkan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin selaku penyusun desain program.

Berdasarkan data hasil SID, luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare. Namun, setelah dilakukan delineasi lapangan, luas potensi lahan yang bisa dioptimalkan mencapai 8.315,58 hektare—bertambah sekitar 2.057,07 hektare. Program direncanakan mencakup delapan kecamatan, 45 desa dan 164 kelompok tani yang telah tersurvei.

Menariknya, hasil SID merekomendasikan bahwa sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik. Hal ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Listrik Masuk Sawah. Terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan yang dinilai menjadi potensi besar mempercepat realisasi program tersebut.

Mayoritas lokasi (140 lokasi atau 85,4 persen dari total survei) diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi 200.dua kali panen dalam setahun. Sumber air dominan berasal dari air tanah (sumur), dengan infrastruktur paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu review menemukan tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Rekomendasi prioritas yang disampaikan antara lain:

.Percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi.
· Penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air.
· Peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan IP masih 100 (satu kali panen per tahun).
· Verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda.
· Koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur.
· Percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026.
· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

Melalui proses review ini, diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan, ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bersama LPPM Unhas ini dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026, guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional

(Yund)

Bupati Soppeng Resmi Melantik Andi Haeruddin sebagai Penjabat Sekda.Jaga Stabilitas, Perkuat Sinergi dan Rasakan Manfaatnya oleh Rakyat.

SOPPENG Sigapnews.com Sorak sorai birokrasi menggema di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/5/2026). Di tengah agenda strategis yang sarat makna, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dengan tegas melantik Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggung peneguhan kepemimpinan di gerbang pemerintahan daerah.

Wakil Bupati Soppeng, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta sejumlah undangan lingkup Pemkab Soppeng tampak hadir memenuhi ruangan. Tak ada yang salah duga.posisi Sekda adalah jantung birokrasi.

Dalam sambutannya yang membakar semangat, Bupati Suwardi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Andi Muhammad Surahman yang telah setia mengemban amanah sebagai Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025. Namun, hari ini adalah babak baru. Pak Andi Haeruddin, saudara kini memegang kunci koordinasi pemerintahan, penggerak birokrasi dan jembatan antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah. Ini bukan jabatan biasa.ini adalah titik pusat kemenangan program rakyat, tegasnya.

Bupati pun melontarkan tantangan luar biasa kepada Penjabat Sekda yang baru.

Jaga stabilitas birokrasi. Pastikan koordinasi tetap melesat. Rawat ritme pelayanan publik hingga ke pelosok. Dan yang paling penting.perkuat sinergi antar perangkat daerah. Jangan sampai ada lagi ruang lengah

Tidak cukup sampai di situ, Suwardi juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh. Jika Pak Andi Haeruddin berhasil, maka kita semua berhasil. Rakyat Soppeng tidak perlu tahu siapa yang bekerja, yang mereka butuhkan adalah hasil nyata di depan mata

Pelantikan spektakuler ini sah berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Sebuah mandat sejarah yang kini diemban dengan penuh tanggung jawab oleh Andi Haeruddin.

Soppeng bersiap menyaksikan perubahan. Birokrasi digerakkan. Layanan publik melesat. Andi Haeruddin telah mengambil sumpah, dan tak ada kata mundur untuk membawa Soppeng semakin hebat

(Yund)

Bupati Soppeng Turun Tangan Bahas Lahan Eks HGU dan Revisi RTRW, Ada Sejumlah Lokasi Jadi Sorotan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai bergerak serius menangani persoalan pertanahan dan tata ruang yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam sebuah rapat penting yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng memimpin langsung Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini memasuki tahap penting.

Sejumlah unsur penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, hingga kepala desa. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa persoalan agraria dan tata ruang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 lalu. Fokus utamanya adalah optimalisasi peran GTRA dalam merespons berbagai persoalan strategis pertanahan yang dinilai berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis nasional.

“Persoalan lahan eks HGU harus segera mendapat perhatian serius agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja. Diketahui, sejumlah hak atas lahan tersebut telah berakhir masa berlakunya namun hingga kini belum diperpanjang.

Tak hanya itu, rapat juga membahas revisi RTRW Kabupaten Soppeng yang disebut-sebut akan menjadi dasar penting arah pembangunan daerah ke depan. Saat ini proses revisi RTRW telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh instansi terkait agar lebih aktif dan maksimal dalam memberikan dukungan serta keterlibatan terhadap proses revisi tersebut agar dapat segera dituntaskan sesuai target.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi itu mampu melahirkan langkah konkret dan solusi nyata bagi penyelesaian persoalan pertanahan serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden.

(Yund) 

Corak Lejja Jadi Sorotan Soppeng Berwastra 2026, Perpaduan Budaya, Fesyen, dan Ekonomi Kreatif

Soppeng, Sigapnews.com, Peluncuran Corak Lejja dalam ajang “Soppeng Berwastra 2026: Kemilau Sutra” di Taman Kalong, Rabu (21/5/2026), menjadi perhatian publik sebagai langkah baru dalam penguatan identitas budaya Kabupaten Soppeng melalui pengembangan wastra lokal berbasis kearifan alam dan tradisi kawasan Lejja.

Kegiatan yang digagas oleh IKALONG tersebut menghadirkan finalis Duta Budaya Soppeng 2026 sebagai peserta fashion competition. Para peserta menampilkan berbagai karya busana berbahan wastra dengan motif Corak Lejja yang mengangkat karakteristik alam, nilai historis, serta filosofi budaya yang hidup di kawasan wisata Lejja.

Motif Corak Lejja dirancang bukan sekadar ornamen fesyen, melainkan sebagai simbol identitas budaya yang merepresentasikan kekayaan lokal Soppeng. Melalui inovasi ini, wastra diharapkan mampu menjadi media edukasi budaya sekaligus produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis budaya. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa pengembangan wastra daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi merupakan kerja bersama lintas elemen.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Perseroda Lamataesso Mattappa dan IKALONG. Kesepakatan ini mencakup pengembangan desain, produksi, serta pengelolaan hak cipta Corak Lejja sebagai produk wastra daerah yang memiliki nilai ekonomi dan budaya.

Plt Direktur PT Perseroda Lamataesso Mattappa, Musdar Asman, menyampaikan bahwa pengembangan Lejja tidak hanya difokuskan pada sektor wisata alam, tetapi juga pada penguatan identitas budaya yang menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.

“Lejja memiliki potensi alam dan budaya yang sama-sama kuat. Melalui Corak Lejja, kami ingin menghadirkan nilai tersebut dalam bentuk karya yang dapat dikenali, digunakan, dan dibanggakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Asisten III Setda Soppeng, Andi Ibrahim Harta, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap budaya lokal merupakan fondasi penting dalam membangun karakter generasi masa depan.

“Generasi muda harus terus mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Dekranasda, Hj. Suwarni Suwardi, secara resmi membuka kegiatan Soppeng Berwastra 2026. Ia memberikan apresiasi terhadap kreativitas generasi muda yang mampu mengangkat budaya lokal ke dalam karya fesyen yang modern dan kompetitif.

Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai tradisional yang melekat pada identitas daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKKBN, serta unsur Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana.

Dengan peluncuran Corak Lejja, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap wastra ini dapat menjadi ikon baru daerah yang tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis lokal serta memperkuat posisi kawasan Lejja sebagai destinasi wisata dan ruang budaya yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

(Yund) 

PGRI Soppeng Kirimkan Ratusan Guru ke Porseni PGRI Sulsel di Sidrap, Andalkan Vokal Solo dan Grup

SOPPENG Sigapnews.com Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Soppeng menyatakan kesiapan penuh menghadapi Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PGRI tingkat Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 2 Juni 2026 mendatang. Ratusan guru dipastikan akan diberangkatkan untuk berlaga di berbagai cabang olahraga dan seni.

Ketua PGRI Kabupaten Soppeng, Naharuddin, saat menerima kunjungan silaturahmi media di kantornya, Kamis (21/5/2026), mengungkapkan bahwa seluruh jajaran saat ini terus mematangkan persiapan teknis maupun nonteknis.

Meski bukan tuan rumah, Soppeng tetap berpartisipasi besar. Semangat guru-guru kita sangat luar biasa, ujar Naharuddin.

Dari sejumlah cabang yang diikuti, vokal solo dan vokal grup menjadi perhatian utama. Naharuddin menyebut salah satu guru PPPK asal Kecamatan Marioriwawo memiliki kualitas vokal yang sangat baik dan dinilai mampu bersaing dengan peserta dari daerah lain.

Kami optimis bisa bersaing di cabang seni, tegasnya.

Selain mempersiapkan peserta lomba, PGRI Soppeng juga telah mengoordinasikan tempat tinggal rombongan selama di Sidrap. Beberapa rumah warga dan fasilitas sekolah disiapkan untuk menampung kontingen. Seluruh rombongan dijadwalkan berangkat pada 1 Juni 2026, sehari sebelum pembukaan resmi.

Tak hanya atlet dan peserta lomba, tim penggembira juga ikut diberangkatkan untuk memberikan dukungan moral.

Tim penggembira akan ikut berangkat untuk memberikan support kepada atlet-atlet kita, tambah Naharuddin.

Meski tidak memasang target khusus, Naharuddin berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Soppeng di kancah provinsi. Ia menekankan bahwa kebersamaan dan partisipasi menjadi yang utama, namun prestasi tentu menjadi doa bersama.

Yang paling utama adalah kebersamaan. Namun tentu kita semua berharap bisa membawa pulang prestasi untuk Soppeng, tandasnya.

Porseni PGRI Sulsel tahun ini diperkirakan berlangsung meriah, diikuti ribuan guru dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan mendapat perhatian dari kementerian pendidikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta pengembangan bakat dan kreativitas para guru.

(Yund)

Geger! Eks Pejabat KPU Sumba Timur Divonis 6 Tahun Penjara, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Miliar, Kajari Raih Apresiasi

Waingapu, Sigapnews.com, Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret oknum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur akhirnya memasuki babak akhir. Majelis hakim resmi menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada terdakwa Simon Bili Dapawando dalam sidang yang digelar Selasa (19/5/2026).

Vonis tersebut langsung menyita perhatian publik karena perkara korupsi itu terjadi di lembaga penyelenggara pemilu yang selama ini diharapkan menjadi simbol integritas dan transparansi demokrasi.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan. Putusan hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hukuman delapan tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Akwan Annas, menegaskan bahwa putusan majelis hakim membuktikan seluruh proses hukum berjalan profesional dan sesuai prosedur.

“Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus korupsi di KPU Sumba Timur dengan terdakwa Simon Bili Dapawando selama enam tahun penjara,” ujar Akwan Annas kepada wartawan.

Meski tuntutan jaksa tidak sepenuhnya dikabulkan, Kejaksaan menilai substansi utama perkara telah terbukti secara sah di persidangan. Dalam kasus tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp1.249.207.914.

Jaksa sebelumnya juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, maka aset milik terdakwa dapat disita dan dilelang sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk pegiat antikorupsi dan pengamat hukum. Mereka menilai pengungkapan perkara di tubuh lembaga penyelenggara pemilu menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketua LSM SIDIK turut memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sumba Timur atas keberhasilan membongkar perkara tersebut hingga tuntas.

“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kajari Sumba Timur beserta seluruh jajaran yang telah bekerja profesional dalam menangani perkara ini hingga selesai. Ini menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan, terutama di lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan demokrasi.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan serta pengawasan masyarakat agar penyimpangan anggaran negara bisa dicegah sejak dini.

Sementara itu, sosok Kajari Sumba Timur Akwan Annas kini turut menjadi perhatian publik. Kajari asal Soppeng tersebut dinilai berhasil menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan dalam penanganan kasus korupsi di wilayah Sumba Timur.

Pengamat hukum menilai putusan terhadap terdakwa menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara di lembaga publik. Mereka berharap aparat penegak hukum tetap konsisten menindak setiap dugaan penyimpangan yang merugikan negara.

Kasus korupsi di tubuh KPU Sumba Timur sendiri dianggap sebagai tamparan keras bagi lembaga penyelenggara pemilu. Pasalnya, institusi tersebut seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di tengah masyarakat.

Kini masyarakat menantikan langkah lanjutan aparat penegak hukum, khususnya terkait pemulihan kerugian negara dan penguatan sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem demokrasi di Indonesia.

(Red)

Perkuat Konsolidasi, Ketua LMP Soppeng Silaturahmi ke Desa Barae. Diapresiasi Tokoh Masyarakat

Soppeng sigapnews.com Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, terus menunjukkan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah setempat. Setelah resmi menerima mandat kepemimpinan tingkat kabupaten, Sahar aktif melakukan koordinasi dan silaturahmi lintas desa untuk membangun soliditas internal sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Kegiatan terbaru digelar di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Rabu (20/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sahar didampingi Wakil Ketua LMP Soppeng, Anto Maslan, serta sejumlah pimpinan media dan organisasi pers.

Rombongan LMP Soppeng disambut hangat oleh Kepala Desa Barae, Eka Sakti Amiruddin, S. Keb. Acara juga dihadiri tokoh masyarakat setempat, Drs. Amiruddin, mantan Anggota DPRD dari Partai Golkar sekaligus mantan Kepala Desa Barae dua periode. Pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan.

Sahar memperkenalkan organisasi Laskar Merah Putih kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kami ingin LMP hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan persatuan, ujarnya.

Pertemuan itu semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan dinilai sebagai pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan.

Dalam dialog santai namun penuh makna, Drs. Amiruddin memberikan dukungan dan apresiasi. Ia menilai pendekatan komunikasi lintas desa sebagai langkah positif mempererat hubungan organisasi dengan masyarakat. Semangat kebangkitan harus terus dijaga. Persatuan dan kebersamaan adalah modal penting membangun daerah. Kami berharap LMP Soppeng memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, ungkapnya.

Ia juga berharap organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat gotong royong.

Sahar menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Desa Barae dan seluruh tokoh masyarakat. Ia mengaku sangat menghargai masukan dari para senior, terutama Drs. Amiruddin. Beliau sosok senior dengan pengalaman besar. Nasihat dan dukungannya menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan memberi manfaat bagi masyarakat, kata Sahar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat jaringan komunikasi LMP Soppeng di berbagai desa dan kecamatan. Dengan pendekatan kebersamaan dan komunikasi intensif, LMP Soppeng menargetkan organisasi yang solid, dekat dengan masyarakat serta mampu berkontribusi menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

(Yund)

Peringatan Harkitnas ke-118 di Soppeng. Kapolres Bacakan Sambutan Pentingnya Jaga Generasi Muda

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dengan khidmat di Halaman Kantor Bupati Soppeng, Rabu (20/5/2026). Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, upacara ini dihadiri oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat pemerintah kabupaten, serta berbagai elemen masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan 20 Mei merupakan momentum refleksi lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 sebagai tonggak kesadaran berbangsa dan awal perjuangan menuju kedaulatan.

Ditekankan pula bahwa kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang harus terus beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk saat ini yang tidak hanya menyangkut kedaulatan teritorial tetapi juga kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema Harkitnas 2026 menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa sekaligus memperkuat kemandirian negara di berbagai sektor strategis.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan cek kesehatan gratis. Selain itu, penguatan ekosistem kesejahteraan melalui sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan yang terintegrasi, termasuk hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.

Di ruang digital, pemerintah memberikan perhatian besar pada perlindungan anak melalui penerapan PP TUNAS serta pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Momentum Harkitnas ini juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan kembali semangat Boedi Oetomo melalui solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Turut hadir dalam upacara tersebut para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng, serta Kepala BPS Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Satresnarkoba Polres Soppeng Amankan Dua Pria di Liliriaja, Barang Bukti Sabu 0,81 Gram

SOPPENG Sigapnews.com Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Kabupaten Soppeng. Dua orang pria diamankan dalam operasi di wilayah Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, pada Jumat (15/5/2026) dini hari.

Kedua terduga pelaku berinisial MR (23) dan I (31), yang merupakan warga Kabupaten Bone. Petugas menyita barang bukti tiga bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat total sekitar 0,81 gram.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kanit 1 IPDA Zainandar Zain, SH, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku.

Saat diinterogasi, keduanya mengakui sabu tersebut milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, ujar Kapolres. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menegaskan komitmennya memberantas narkoba di wilayah hukum Soppeng dan mengajak masyarakat aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan.

Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine ke laboratorium forensik.

Kedua terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Yund)

Polemik Absennya Bupati Soppeng, Supriansa: Jangan Diperbesar karena tidak ada masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Yund)

Pemkab Soppeng dan Kejari Gelar GPM GASPOL Adhyaksa, Bupati. Wujud Nyata Tekan Inflasi Jelang Idul Adha.

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) bertajuk GASPOL Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

GPM GASPOL Adhyaksa merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Pemkab dan Kejari dalam mendukung stabilitas harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Masyarakat diberikan akses langsung untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga, tetapi juga menjadi langkah bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. GPM ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan solusi atas kebutuhan dasar warga, ujar Bupati.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan, TNI-Polri, pelaku usaha pangan, hingga Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Soppeng.

Pemkab Soppeng sendiri berkomitmen menjadikan Gerakan Pangan Murah sebagai program berkelanjutan. Hingga saat ini, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di berbagai lokasi. Pemerintah menargetkan total 100 kali pelaksanaan GPM sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi Pemkab dan Kejari melalui GASPOL Adhyaksa diharapkan terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses bahan pokok yang stabil dan terjangkau.

(Yun)

Bupati Suwardi Haseng Lepas 242 JCH Soppeng, Dua Kloter Berangkat ke Tanah Suci.

SOPPENG Sigapnews.com Sebanyak 242 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Soppeng resmi dilepas Bupati Suwardi Haseng menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Selasa (19/5/2026). Mereka tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43.

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, dihadiri unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, Forkopimda, serta Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng.

Rincian jemaah yang diberangkatkan, yaitu Kloter 41 sebanyak 235 orang (64 laki-laki, 171 perempuan) dan Kloter 43 sebanyak 7 orang (3 laki-laki, 4 perempuan). Sebaran terbanyak berasal dari Kecamatan Marioriwawo (102 orang), disusul Ganra (54), Donri-Donri (40), Lilirilau (17), Lalabata (15), Marioriawa (3), serta Citta dan Liliriaja masing-masing 2 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan komitmen pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik sejak pemberangkatan hingga kepulangan jemaah. Ia juga berpesan agar jemaah menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, mempererat kebersamaan, serta menjaga nama baik Soppeng dan Indonesia di Tanah Suci.

Luruskan niat dan perbanyak ibadah. Semoga seluruh rangkaian haji berjalan lancar dan kembali sebagai haji yang mabrur, ujarnya.

Rombongan JCH dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang pukul 14.00 WITA. Kloter 41 (gabungan dengan jemaah Gowa 59 orang, Maros 1 orang, Parepare 92 orang) akan berangkat ke Madinah pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.35 WITA. Sementara Kloter 43 yang berisi 7 jemaah Soppeng murni akan bertolak ke Madinah pada Kamis (21/5/2026).

Turut hadir mendampingi Bupati, Pj Sekda Soppeng, Kepala Kantor Kemenag dan Umrah Soppeng, para kepala SKPD, camat, Kapolsek Lalabata, serta Ketua BAZNAS Soppeng.

(Yund)

Siaga Penuh di Soppeng.Satpol PP Kawal Keberangkatan CJH Kloter 41, Arus Pengantar Mulai Padati Lokasi.

SOPPENG Sigapnews.com Suasana malam di kawasan Gedung Lapatau Watan soppeng  mulai dipadati aktivitas jelang keberangkatan calon jamaah haji (CJH) kloter 41. Rombongan dijadwalkan bertolak pada dini pukul 00.38 hari Selasa (19/5/2025) arus kendaraan pengantar terus berdatangan.

Mobil keluarga para CJH tampak memenuhi area sekitar lokasi. Sejumlah kendaraan pengangkut barang juga sudah lebih dulu bersiap di titik keberangkatan. Di tengah keramaian yang meningkat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur terkait terlihat siaga penuh.

Kehadiran aparat gabungan bertujuan memastikan situasi tetap aman, tertib dan terkendali meski arus masyarakat terus mengalir.

Kepala Bidang Satpol PP Soppeng, Amriyadi, menegaskan bahwa personel telah bersiaga sejak awal, meskipun jadwal pemberangkatan masih beberapa jam lagi. Petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan aktivitas keluarga jamaah yang datang silih berganti.

Kami tetap siaga meskipun jadwal masih lama, ujar Amriyadi di sela pengawasan lapangan.

Hingga malam semakin larut, bus pengantar mulai  terlihat di lokasi. Panitia pemberangkatan belum tampak hadir namun menurut petugas lapangan hal itu karena waktu pelaksanaan masih cukup panjang sesuai jadwal yang ditetapkan.

Meski demikian, aparat gabungan tetap bersiaga penuh. Fokus utama pengamanan adalah menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memastikan proses pemberangkatan berjalan tanpa hambatan.

Situasi diprediksi akan semakin padat menjelang dini hari, saat bus CJH tiba dan proses keberangkatan resmi dimulai menuju embarkasi haji. Seluruh perhatian kini tertuju pada momen penting yang dinanti para jamaah dan keluarga di Soppeng.

(Yund)

Apalah Saya ?” Pernyataan Merendah Supriansa Gegerkan Konsolidasi Golkar Sulsel di Soppeng, Publik Tersentuh!

Soppeng, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Suasana politik internal Partai Golkar Sulawesi Selatan Partai Golkar mendadak menjadi sorotan nasional setelah kegiatan konsolidasi DPD I yang digelar di Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi panggung perhatian terhadap seorang tokoh senior partai.

Acara yang semula hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin konsolidasi organisasi justru memunculkan dinamika emosional dan politik yang tak terduga. Sejumlah kader bahkan menyebut suasana forum tersebut “lebih hangat dari Musda”, karena dipenuhi gestur penghormatan dan momen kebersamaan yang kuat antar elite partai.

Namun sorotan utama publik tertuju pada satu nama: Dr. Supriansa, SH, MH Supriansa.

“Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi, apalah Saya?”

Pernyataan sederhana Supriansa usai acara justru menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan kader maupun publik.

Dengan nada rendah hati, ia mengatakan:“Apalah saya ini. Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi. Apalah saya!”

Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan karena dianggap mencerminkan sikap politik yang tidak biasa: rendah hati, merendahkan diri, namun tetap menegaskan loyalitas terhadap organisasi.

Bagi sebagian peserta, kalimat tersebut justru menjadi simbol keteguhan seorang kader yang tidak lagi berada di kursi kekuasaan, tetapi tetap hadir dalam barisan partai.

Dalam forum tersebut, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin M. Said Muhiddin M. Said, disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Supriansa.

Ia menilai kehadiran Supriansa yang datang langsung dari Jakarta merupakan bentuk loyalitas moral yang jarang ditunjukkan oleh kader pasca menjabat.

Momen ini membuat suasana forum semakin hangat, bahkan beberapa peserta menyebut atmosfernya seperti “mini Musda” karena tingginya intensitas interaksi politik di dalam ruangan.

Supriansa sendiri diketahui pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Meski kini tidak lagi aktif di parlemen, kehadirannya dalam konsolidasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa loyalitas politik tidak berhenti ketika jabatan berakhir.

Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan:“Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Partai Golkar kepada saya.”

Pernyataan ini menegaskan posisi dirinya sebagai kader yang tetap merasa memiliki hutang moral kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang pertemuan kader dari sembilan wilayah strategis di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi politik yang mempertemukan kembali tokoh-tokoh daerah dalam satu forum besar.

Suasana hangat, saling sapa antar kader, hingga diskusi informal di sela acara memperkuat kesan bahwa konsolidasi ini lebih dari sekadar agenda formal partai.

Di balik kesederhanaan pernyataan Supriansa, sejumlah pengamat internal menilai ada pesan politik yang cukup kuat: Loyalitas kader tidak ditentukan oleh jabatan, Soliditas organisasi menjadi kunci kekuatan politik, Figur senior masih memiliki peran moral dalam partai

Supriansa sendiri menegaskan bahwa kekuatan partai hanya dapat terjaga melalui kebersamaan.

“Karena yakinlah, kebersamaan dan kekompakan akan melahirkan kekuatan,” ujarnya.

Konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi berkembang menjadi sorotan publik nasional karena satu momen yang sederhana: sebuah pernyataan rendah hati dari seorang kader senior.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, peristiwa ini menunjukkan bahwa gestur kecil dalam dunia politik dapat memiliki resonansi besar, terutama ketika menyentuh isu loyalitas, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam partai besar seperti Partai Golkar Partai Golkar.

(Aswan JS)

Polsek Lalabata Lama,Kini Jadi Sentra Gizi Polres Soppeng, Wabup. Ini Investasi Masa Depan.

Soppeng Sigapnews.com Wajah Jalan Nene Urang, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berubah pada Sabtu (16/5/2026). Bangunan eks Polsek Lalabata yang lama tidak lagi terbengkalai. Kini, gedung tersebut resmi beralih fungsi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Soppeng.

Peresmian ini menjadi bagian dari agenda nasional yang berlangsung serentak. Rangkaian kegiatan meliputi Panen Raya Jagung Kuartal II, peletakan batu pertama (groundbreaking) 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Acara utama diresmikan secara daring oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di Kabupaten Soppeng, pusat kegiatan berlangsung di eks Polsek Lalabata. Hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) jajaran Polres Soppeng serta sejumlah undangan lainnya.

Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyebut SPPG sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar peresmian fasilitas, melainkan investasi jangka panjang bagi warga.

Ini bukan sekadar peresmian gedung. Ini adalah investasi masa depan untuk masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan daerah, ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, terarah dan menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam program-program pemenuhan gizi

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan panen raya jagung simbol optimisme sektor pertanian di Soppeng. Pemerintah daerah menilai capaian itu menunjukkan potensi besar pertanian dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat tani menjadi sorotan. Kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bumi Latemmamala.

Peluncuran serentak 166 SPPG Polri secara nasional yang dipimpin langsung Presiden RI dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan diresmikannya fasilitas baru ini, masyarakat Soppeng menaruh harapan besar terhadap peningkatan layanan sosial serta penguatan program ketahanan pangan. Kegiatan peresmian berlangsung lancar, tertib dan penuh antusiasme hingga selesai.

Red

Wabup Soppeng: Kopdes Merah Putih Maccile Diharapkan Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Sigapnews.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Yund)

Menuju Jakarta, Supriansa Tinggalkan Jejak Politik Keteduhan di Bumi Latemmamala

Soppeng, Sigapnews.com, Langkah politik Supriansa menuju Jakarta kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Soppeng. Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak dan berbagai agenda penting yang kini dijalankannya di tingkat pusat, masyarakat Bumi Latemmamala ternyata masih menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok yang selama ini dikenal dengan gaya politik yang teduh dan elegan.

Bagi sebagian masyarakat Soppeng, Supriansa bukan hanya dipandang sebagai figur politik semata. Ia dinilai sebagai tokoh yang mampu menjaga komunikasi lintas kalangan dengan pendekatan yang lebih cair, santun, dan mengedepankan suasana kebersamaan di tengah kerasnya persaingan politik daerah.

Karakter politik yang merangkul itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya hingga kini masih sering diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi masyarakat. Mulai dari warung kopi, pertemuan komunitas, hingga percakapan santai di tengah masyarakat, jejak politik Supriansa masih menjadi bagian dari cerita politik lokal yang terus dikenang.

Di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Soppeng, nama Supriansa kembali beberapa kali muncul dalam berbagai pembicaraan publik.

Menariknya, penyebutan nama tersebut bukan dalam konteks pertarungan politik secara terbuka, melainkan lebih sebagai simbol dari gaya kepemimpinan yang dianggap mampu menjaga keseimbangan dan keteduhan di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif.

Sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa dalam perjalanan politik daerah, keteduhan sering kali menjadi sesuatu yang mahal. Politik bukan sekadar soal perebutan posisi dan kemenangan sesaat, tetapi juga bagaimana seorang tokoh meninggalkan kesan baik dan mampu menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Politik itu bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi bagaimana meninggalkan kesan baik di tengah masyarakat,” ujar seorang warga Soppeng dalam sebuah perbincangan santai. Minggu (17/5/2026).

Pernyataan tersebut seolah menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat masih memandang perjalanan politik Supriansa hingga hari ini. Sosoknya dinilai mampu menghadirkan suasana politik yang tidak terlalu gaduh, namun tetap memiliki pengaruh dalam menjaga ritme komunikasi di tengah masyarakat.

Di Soppeng sendiri, budaya politik masyarakat memang memiliki warna tersendiri. Nilai sipakatau, saling menghargai, dan menjaga hubungan sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, publik cenderung lebih menyukai pendekatan politik yang tidak terlalu konfrontatif dan tetap mengedepankan etika dalam perbedaan pilihan politik.

Dalam berbagai momentum politik sebelumnya, Supriansa kerap dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani komunikasi lintas kelompok. Pendekatan yang lebih fleksibel dan suasana komunikasi yang cair menjadi ciri yang masih diingat oleh banyak kalangan hingga saat ini.

Meski kini aktivitas politiknya lebih banyak berlangsung di Jakarta, sebagian masyarakat menilai bahwa pengaruh moral dan jejak komunikasinya masih terasa di daerah. Tidak sedikit yang menyebut bahwa politik keteduhan seperti itu mulai dirindukan di tengah suasana politik yang belakangan cenderung lebih keras dan penuh persaingan terbuka.

Pengamat sosial dan politik lokal juga melihat bahwa fenomena munculnya kembali nama Supriansa dalam ruang-ruang diskusi masyarakat menunjukkan bahwa figur politik tidak selalu dikenang karena jabatan semata. Ada tokoh yang tetap hidup dalam ingatan publik karena cara mereka membangun hubungan sosial dan menjaga suasana politik tetap nyaman untuk semua pihak.

Menjelang dinamika internal Golkar Soppeng yang diprediksi akan semakin dinamis, masyarakat tampaknya tetap menikmati irama politik daerah dengan cara yang khas. Elegan, penuh tafsir, namun tetap menjaga nilai kebersamaan dan etika sosial.

Sebab bagi masyarakat Soppeng, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar. Namun menjaga hubungan baik dan meninggalkan suasana yang teduh sering kali menjadi nilai yang jauh lebih lama dikenang dibanding riuhnya persaingan politik sesaat.

Kini, ketika langkah menuju Jakarta terus berlanjut, Bumi Latemmamala tetap menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok Supriansa.

Karena bagi sebagian masyarakat, ada tokoh yang dikenang bukan hanya karena jabatan dan pengaruhnya, tetapi karena cara ia menjaga suasana agar politik tetap terasa teduh untuk semua.

(Red)

“Politik Belah Bambu” Meledak di FB, Pernyataan Agus Setiawan PH Rauf Picu Gelombang Reaksi Publik

Soppeng, Sigapnews.com, Jagat Facebook mendadak panas setelah Agus Setiawan melontarkan sindiran keras soal dugaan praktik “politik belah bambu” yang disebut-sebut sedang bermain dalam dinamika kekuasaan daerah.

Kalimat “mengangkat yang satu, menginjak yang lain” langsung menyentak perhatian publik. Banyak warganet menilai ungkapan tersebut bukan sekadar kritik biasa, melainkan tamparan terbuka terhadap pola politik yang dianggap mulai memecah barisan dan menimbulkan kecemburuan di kalangan pendukung maupun masyarakat bawah.

Kolom komentar Facebook pun dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyebut pernyataan itu “mewakili suara hati rakyat”, ada pula yang menilai sudah lama publik merasakan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan pihak yang dianggap tidak lagi sejalan.

“Jangan sampai politik hanya jadi panggung untuk mengangkat kroni dan menyingkirkan yang lain pelan-pelan,” tulis salah satu akun yang ikut ramai berkomentar.yang terpantau Media ini, Sabtu (16/5/2026). 

Situasi ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mulai mengaitkan istilah “belah bambu” dengan isu mutasi, distribusi jabatan, arah dukungan politik, hingga kedekatan elit tertentu yang dinilai makin dominan.

Pengamat menilai, jika pola komunikasi politik tidak segera dibenahi, kondisi seperti ini berpotensi memperlebar jarak emosional di akar rumput. Sebab di tengah masyarakat, kesan adanya “anak emas” dan “kelompok yang ditinggalkan” merupakan isu yang sangat sensitif dan mudah memantik gejolak opini.

Kini bola panas itu telanjur bergulir di media sosial. Satu per satu komentar bermunculan, menandakan publik tidak lagi sekadar menonton, tetapi mulai berani membaca dan menilai arah permainan politik yang sedang berlangsung.

Sinergi Tiga Forum di Soppeng Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Transaksi Menjelang Idul Adha 1447 H.

Soppeng,Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Selasa (12/5/2026). Rapat strategis ini digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Sinergi ketiga forum tersebut bertujuan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dan terukur mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok yang lazim terjadi jelang Idul Adha. Tiga fokus utama menjadi perhatian seluruh unsur TPID: penguatan strategi pengendalian harga pangan, pemantauan intensif harga kebutuhan pokok di pasar, serta kesiapan menghadapi lonjakan harga komoditas utama.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Bupati menyebutkan sejumlah komoditas seperti daging sapi, cabai, bawang dan aneka bumbu dapur cenderung mengalami kenaikan harga signifikan saat memasuki periode hari besar keagamaan nasional.

TPID harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat, tegas Suwardi.

Selain stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menaruh perhatian serius pada percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Wakil Bupati Selle KS Dalle yang memimpin jalannya rapat menekankan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah, terutama melalui pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

QRIS merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan Bank Indonesia untuk mempermudah sistem pembayaran lintas aplikasi dompet digital maupun mobile banking. Dengan sistem ini, masyarakat hanya perlu memindai satu kode QR untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan aman.

Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat, ujar Selle.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, antara lain Kapolres, Dandim 1423, dan Kajari Soppeng, serta Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala OPD, perwakilan BPS, sektor perbankan seperti BRI dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, hingga BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.

Kehadiran berbagai lintas sektor menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi yang erat. Langkah antisipatif ini dinilai penting mengingat momentum Idul Adha biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan penguatan koordinasi TPID serta dorongan penggunaan QRIS, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap daya beli masyarakat tetap stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien serta modern.

(Yund)

10 Tahun Tak Nikmati Air PDAM, Warga Soppeng Malah Ditagih Hampir Rp6 Juta! Surat Kejaksaan Bikin Heboh

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik tagihan pelanggan PDAM kembali bikin geger warga Kabupaten Soppeng. Seorang warga mendadak panik usai menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Soppeng terkait tunggakan air PDAM yang nilainya mencapai hampir Rp6 juta, padahal aliran air ke rumahnya disebut sudah mati sejak sekitar 10 tahun lalu.

Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah surat pemanggilan atas nama pelanggan Abd. Rahman tersebar luas di media sosial dan grup WhatsApp warga.

Dalam surat resmi yang diterima keluarga pelanggan, tercantum total tunggakan sebesar Rp5.952.700 yang harus dibicarakan penyelesaiannya bersama Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng.
Yang membuat keluarga semakin heran, mereka mengaku sudah lama tidak menikmati layanan air dari PDAM Tirta Ompo.

“Airnya sudah lama tidak mengalir. Bahkan menurut keluarga, jaringan itu sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Meterannya memang masih terpasang, tapi tidak berfungsi,” ungkap Ketua LSM Sidik, Mahmud, kepada awak media.

Menurut Mahmud, kondisi distribusi air di wilayah tersebut memang sudah lama menjadi keluhan warga. Bahkan saat musim hujan, air yang sempat mengalir disebut sering keruh dan tidak layak dipakai.

“Kalau hujan, airnya keruh sekali sampai masuk ke rumah warga. Jadi masyarakat bingung kenapa masih muncul tagihan sebesar itu,” katanya.

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar tunggakan biasa, tetapi sudah menyangkut sistem pendataan pelanggan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Mahmud juga mempertanyakan mengapa penagihan baru dilakukan sekarang setelah bertahun-tahun berlalu.

“Kalau memang pelanggan dianggap menunggak, kenapa tidak ditagih dari dulu? Kenapa baru sekarang ada pemanggilan?” ujarnya.

Karena penasaran, Mahmud mengaku sempat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng untuk meminta penjelasan terkait pemanggilan tersebut.

Dari hasil komunikasi yang dilakukan, ia memperoleh informasi bahwa penanganan tunggakan pelanggan PDAM itu berkaitan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, polemik ini justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat terkait validitas data pelanggan aktif PDAM Tirta Ompo.

Warga menduga masih banyak meteran lama yang secara administrasi tercatat aktif, padahal aliran air ke pelanggan sebenarnya sudah lama tidak berjalan normal bahkan ada yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak menikmati layanan.

Sorotan publik kini juga tertuju pada kerja sama antara Perumda Tirta Ompo Kabupaten Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng dalam penanganan piutang pelanggan.

Diketahui sebelumnya kedua pihak telah menjalin nota kesepahaman atau MoU terkait pendampingan penagihan tunggakan pelanggan PDAM.

Melalui kerja sama tersebut, pihak kejaksaan ikut melakukan pemanggilan terhadap pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran.

Dalam surat yang beredar, pelanggan diminta hadir untuk membicarakan penyelesaian piutang bersama Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng.

Kasus ini pun memantik banyak komentar warga, Sebagian masyarakat berharap ada penjelasan terbuka dari pihak PDAM agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Tak sedikit pula warga yang mulai mempertanyakan sistem pencatatan meter air dan pengawasan lapangan oleh petugas PDAM.

Mahmud bahkan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pendataan pelanggan di PDAM Soppeng.

“Petugas pencatat meter juga perlu dievaluasi. Karena mereka punya tugas dan insentif, jadi harus dipastikan data pelanggan benar-benar valid,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perumda Tirta Ompo Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tagihan terhadap pelanggan yang mengaku sudah hampir satu dekade tidak menikmati layanan air bersih tersebut.

(Yund)