HUT TNI ke-81, Kapolsek Liliriaja Bawa Kue ke Koramil, Sinergi TNI-Polri Makin Solid

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum mempererat kebersamaan dan soliditas TNI-Polri di wilayah Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Kapolsek Liliriaja AKP Mahmuddin, S.Sos., bersama personel Polsek Liliriaja mendatangi Mako Koramil 1423-04/Liliriaja di Kelurahan Appanang, Senin (5/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus memberikan ucapan selamat secara langsung kepada jajaran TNI dalam momentum Dirgahayu TNI ke-81.

Rombongan Polsek Liliriaja disambut Danramil 1423-04/Liliriaja Kapten Inf. Aries Hasan bersama personel Koramil. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Liliriaja menyerahkan kue ucapan Dirgahayu TNI ke-81 kepada Danramil secara simbolis.

Penyerahan tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus cerminan kuatnya hubungan dan sinergitas antara TNI dan Polri, khususnya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Liliriaja.

Kapolsek bersama Danramil dan jajaran juga terus mendorong terjalinnya komunikasi serta koordinasi yang baik di tingkat kewilayahan. Soliditas kedua institusi dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dihadapi secara bersama.

“Sinergitas TNI-Polri bukan hanya pada momentum tertentu, tetapi harus terus dijaga dan diperkuat demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” menjadi semangat dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan kunjungan berlangsung aman, tertib, khidmat dan lancar.

Momentum HUT ke-81 TNI pun menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI dan Polri di tingkat kewilayahan akan semakin kokoh ketika dibangun melalui komunikasi, kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

(Yund)

Bukan Sekadar Jalan-Jalan, TKN Lamung Patue Ajak Anak Kenali Proses Produksi Air Wetzo

Soppeng, Sigapnews.com, Kegiatan belajar di TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng berlangsung dengan cara yang berbeda, Senin (5/10/2026). Para peserta didik diajak keluar dari ruang kelas untuk mengenal lebih dekat proses pengolahan air minum di CV. Aresota Jaya, Jalan Daeng Bora Kelu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Outing Class dengan tema pembelajaran “Air”. Anak-anak tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi melihat langsung bagaimana air diolah hingga menjadi air minum dalam kemasan gelas Wetzo.

Sejak tiba di lokasi, suasana penuh keceriaan terlihat dari wajah para peserta didik. Rasa penasaran semakin bertambah ketika mereka diperlihatkan berbagai tahapan produksi yang berlangsung di CV. Aresota Jaya.

Pimpinan CV. Aresota Jaya, Hj. Hernawati, menyambut langsung rombongan TKN Lamung Patue. Anak-anak bersama para guru kemudian mendapatkan penjelasan mengenai proses produksi air gelas Wetzo.

Mereka menyaksikan proses penyaringan dan pengolahan air, pengisian air ke dalam gelas, penutupan serta pengepresan gelas, hingga proses pengemasan ke dalam dos.

Anak-anak tampak serius memperhatikan mesin yang bekerja. Sesekali rasa ingin tahu mereka muncul melalui pertanyaan sederhana yang membuat kegiatan berlangsung semakin interaktif.

Dari Ruang Kelas ke Dunia Nyata

Kepala TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng, Jumrah, S.Pd, mengatakan Outing Class merupakan salah satu cara untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik.

“Anak-anak sangat senang karena mereka bisa melihat langsung proses pembuatan air gelas Wetzo. Selama ini mereka hanya mengenal air melalui pembelajaran di kelas. Hari ini mereka bisa melihat bagaimana air disaring, diproses, dimasukkan ke gelas, ditutup, dipres, hingga dikemas,” ungkap Jumrah.

Menurutnya, pengalaman langsung akan membantu anak lebih mudah memahami materi karena mereka tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat prosesnya.

Jumrah berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak sekaligus membangun keberanian untuk bertanya dan mengamati lingkungan di sekitarnya.

Air Tak Sekadar untuk Diminum

Guru TKN Lamung Patue, Hj. Amriani, S.Pd, menilai kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi tentang pentingnya air bagi kehidupan.

“Anak-anak dapat memahami bahwa air merupakan sumber kehidupan. Manusia membutuhkan air, begitu juga hewan dan tumbuhan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut anak-anak juga diajak memahami pentingnya menjaga kebersihan air, tidak menggunakannya secara berlebihan serta bersyukur atas sumber daya yang diberikan Tuhan.

Menurut Amriani, pembelajaran melalui pengalaman langsung akan meninggalkan kesan lebih kuat bagi anak.

“Anak-anak melihat, mendengar, mengamati dan bertanya secara langsung. Itu menjadi pengalaman yang tentu berbeda dibandingkan hanya belajar melalui gambar atau cerita,” katanya.

Raja: Ternyata Air yang Diminum Ada Prosesnya

Salah seorang peserta didik, Raja, tampak menikmati kegiatan tersebut. Ia mengaku senang bisa melihat tempat pembuatan air Wetzo secara langsung.

“Saya senang datang ke pabrik Wetzo. Saya bisa melihat bagaimana air dibuat, dimasukkan ke gelas, ditutup, lalu dimasukkan ke dalam dos. Saya juga senang bisa minum air Wetzo langsung di tempat pembuatannya,” ujar Raja.

Keceriaan anak-anak semakin terasa ketika mereka melihat produk yang telah selesai dikemas dan siap dibawa menggunakan kendaraan untuk didistribusikan.

Bagi mereka, pengalaman tersebut menjadi pengetahuan baru bahwa air minum yang biasa dikonsumsi sehari-hari tidak langsung berada dalam kemasan, melainkan melalui sejumlah tahapan sebelum siap digunakan.

Belajar, Mengamati dan Bersama-sama

Outing Class ini juga menjadi ruang untuk mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik. Anak-anak belajar berkomunikasi ketika bertanya dan menjawab, melatih kemampuan berpikir melalui pengamatan, sekaligus belajar mengikuti aturan ketika berada di lingkungan produksi.

Kegiatan bersama teman dan guru juga memperkuat kemampuan sosial dan emosional mereka.

Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, materi tentang air tidak lagi sekadar menjadi tema di dalam kelas. Anak-anak mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana air diproses dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Outing Class TKN Lamung Patue Watansoppeng ke CV. Aresota Jaya akhirnya menjadi pengalaman edukatif yang menyenangkan.

Bukan sekadar berkunjung, anak-anak belajar bahwa dari setiap gelas air yang mereka minum, ada proses, pengetahuan dan orang-orang yang bekerja di baliknya.

(Red)

Tiga Ekskavator PETI Dibakar, Aktivis Madina Pertanyakan Kinerja Satgas

Panyabungan, Sigapnews.com, Pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Jambur Tarutung, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), memunculkan pertanyaan serius dari kalangan aktivis.

Bagi sejumlah pegiat lingkungan dan pemuda, insiden tersebut bukan sekadar persoalan pembakaran alat berat. Peristiwa itu dinilai mencerminkan tingginya keresahan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penanganan PETI di wilayah Madina.

Ketua AMPEL Kabupaten Madina, Dahler Lubis, S.Pd., mengatakan keresahan warga terhadap aktivitas PETI telah berlangsung cukup lama.

Ia menyebut keberadaan alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.

“Ini merupakan akumulasi kemarahan masyarakat akibat persoalan PETI yang dinilai belum tertangani secara efektif,” kata Dahler di Panyabungan, Minggu (5/10/2026).

Menurut Dahler, aktivitas PETI yang menggunakan alat berat dan diduga berlangsung di kawasan Mandailing Julu harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Terlebih, lokasi aktivitas tersebut disebut berada tidak jauh dari Masjid Al-Muhtadin Jambur Tarutung.

Warga, kata dia, memiliki kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan bangunan masjid.

Pembakaran Jadi Alarm bagi Satgas PETI

Dahler menilai pembakaran tiga ekskavator harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda yang terlibat dalam Satgas PETI.

“Insiden ini merupakan tamparan keras bagi Satgas PETI. Masyarakat melihat adanya jarak antara operasi penertiban dengan kondisi aktivitas PETI di lapangan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan mengapa aktivitas PETI masih dapat ditemukan di lapangan meskipun operasi penertiban telah dilakukan.

Dahler juga meminta agar evaluasi tidak berhenti pada kegiatan razia atau penertiban sesaat.

Menurutnya, aparat perlu mengungkap mata rantai aktivitas PETI secara menyeluruh, mulai dari pemilik alat berat, pengendali kegiatan hingga sumber pembiayaannya apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Satgas diperkuat berbagai unsur, tetapi masyarakat masih melihat aktivitas PETI berlangsung. Ini harus dievaluasi secara terbuka,” katanya.

Polisi Diminta Buka Kepemilikan Ekskavator

Desakan pengusutan juga datang dari Sekretaris Forum KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Studi Kerakyatan), Arif Azka Batubara.

Ia meminta kepolisian tidak hanya menangani peristiwa pembakaran, tetapi juga menelusuri asal-usul dan kepemilikan tiga ekskavator yang berada di lokasi.

“Kapolres jangan main-main. Segera selidiki dan proses hukum pemilik alat berat serta pihak yang terbukti membiayai kegiatan PETI di Kotanopan,” tegas Arif.

Menurutnya, informasi mengenai pemilik alat berat penting untuk mengungkap lebih jauh dugaan jaringan PETI di kawasan tersebut.

Namun, ia menegaskan seluruh pihak yang disebut dalam penyelidikan tetap harus diproses berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Aktivitas Reklamasi Eks Lokasi PETI Dipertanyakan

Sorotan lain disampaikan Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), Ahmad Rifai Nasution.

Ia menyoroti aktivitas reklamasi di lahan yang disebut sebagai eks lokasi PETI di wilayah Kotanopan.

Lokasi tersebut sebelumnya disebut berkaitan dengan pelaksanaan turnamen Maraginda Hakim Nasution Cup I.

Ahmad meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memastikan legalitas kegiatan tersebut, termasuk dokumen dan dasar hukum reklamasi.

Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Kepala Desa Singengu berinisial GD.

Namun, Ahmad mengingatkan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi.

“Kalau memang ada aktivitas reklamasi tanpa dasar hukum dan dokumen yang sah, harus ada pemeriksaan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak membiarkan munculnya pertanyaan baru di tengah persoalan PETI yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.

Jika Daerah Tak Jelas, Laporan Dibawa ke Pusat

Para aktivis menyatakan sedang menyiapkan data dan dokumen untuk dibawa ke institusi penegak hukum tingkat pusat.

Laporan tersebut, menurut mereka, akan diarahkan untuk meminta kejelasan mengenai dugaan aktivitas PETI, kepemilikan alat berat, sumber pembiayaan, serta persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

“Jika persoalan ini tidak mendapatkan kejelasan di tingkat daerah, kami akan membawa laporan dan data yang kami miliki ke tingkat pusat. Semua harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum,” kata Ahmad.

Para aktivis berharap peristiwa pembakaran tiga ekskavator tidak berhenti sebagai kasus kerusakan atau pembakaran alat berat semata.

Mereka meminta aparat menjadikan peristiwa tersebut sebagai pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang berada di balik aktivitas PETI, sepanjang dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait perkembangan penyelidikan, status tiga ekskavator yang dibakar, serta identitas pemilik alat berat tersebut.

(Magrifatulloh)

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Jelang MTQ ke-5, Panitia dan Warga Kompak Siapkan Panggung Utama di Desa Leworeng

Soppeng, Sigapnews.com, Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-5 Tingkat Kabupaten Soppeng terus digenjot. Di Desa Leworeng, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam menyambut pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Senin (5/10/2026), panitia lokal bersama pemerintah desa, pemuda dan masyarakat turun langsung membersihkan panggung utama yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan MTQ.

Kegiatan dipimpin Ketua Panitia Lokal Alias Sa’id dan turut dihadiri Kepala Desa Leworeng Rusdi Ibrahim bersama jajaran panitia lokal.

Tanpa melihat perbedaan peran dan kedudukan, seluruh peserta gotong royong bekerja bersama membersihkan lantai panggung, area sekitar, akses masuk hingga tempat duduk bagi tamu undangan.

Kebersamaan tersebut menjadi gambaran kesiapan masyarakat Leworeng sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan terbaik selama MTQ berlangsung.

Ketua Panitia Lokal Alias Sa’id mengatakan, kebersihan panggung utama menjadi perhatian karena tempat tersebut akan menjadi pusat berbagai kegiatan selama pelaksanaan MTQ.

“Panggung utama adalah wajah acara. Maka harus bersih, rapi dan nyaman. Kami ingin tamu, peserta maupun masyarakat yang hadir merasa dihormati dan betah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Leworeng Rusdi Ibrahim menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum MTQ resmi dimulai.

Menurutnya, menjaga kebersihan bukan hanya dilakukan menjelang kegiatan, tetapi harus menjadi komitmen bersama selama seluruh rangkaian MTQ berlangsung.

“Pembersihan ini merupakan bagian dari persiapan akhir sebelum acara resmi dimulai. Panitia berkomitmen terus menjaga kebersihan sepanjang pelaksanaan MTQ berlangsung, karena kebersihan adalah bagian daripada iman,” ujarnya.

Dengan semangat gotong royong yang terus terjaga, masyarakat Leworeng berharap pelaksanaan MTQ ke-5 Tingkat Kabupaten Soppeng dapat berjalan lancar, tertib dan sukses hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

(Yund)

Bukan di Panggung, Bupati Suwardi Memilih Duduk Bersama Warga di Meja Domino di Desa Ganra

Soppeng, Sigapnews.com, Ada pemandangan berbeda dalam Turnamen Domino PORDI Ganra Cup I 2026 di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Sabtu (3/10/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir bukan sekadar sebagai kepala daerah yang datang membuka atau menyaksikan pertandingan. Ia memilih berada di tengah masyarakat, menikmati suasana turnamen dan berbaur dengan warga tanpa jarak.

Di arena yang dipenuhi peserta dan penonton, suasana berlangsung cair. Sapaan, obrolan dan canda mewarnai pertandingan yang mempertemukan 192 pasangan peserta tersebut.

Tak terlihat batas antara pejabat dan masyarakat. Suwardi hadir dalam suasana yang sederhana, menyatu dengan warga yang sedang menikmati salah satu permainan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Soppeng.

Turnamen domino pun seolah berubah menjadi ruang silaturahmi. Meja-meja pertandingan menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan, mulai dari warga biasa, pemuda, tokoh masyarakat hingga unsur pemerintahan.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut sejak awal tidak hanya ditujukan untuk mencari juara.

Menurutnya, turnamen menjadi momentum memperkuat hubungan sosial sekaligus menjaga kebersamaan masyarakat.

“Siapa pun bisa duduk di satu meja, tanpa melihat siapa dia dan apa jabatannya. Kita ingin terus menghidupkan rasa saling mengenal, saling menghargai dan rasa memiliki terhadap kampung,” katanya.

Andi Wahyu juga menyambut baik kehadiran Bupati Soppeng yang dinilainya menunjukkan kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakat.

“Kehadiran Pak Bupati sebagai pertanda kesederhanaan. Beliau berbaur dan menyatu dengan masyarakat, duduk bersama, bercakap tanpa perbedaan kelas. Ini adalah kebersamaan,” ujarnya.

Bagi warga Ganra, momen tersebut memberi warna tersendiri bagi pelaksanaan PORDI Ganra Cup I. Kompetisi memang tetap menjadi tujuan, tetapi suasana kekeluargaan justru menjadi bagian yang paling terasa.

Di tengah persaingan meraih kemenangan, masyarakat tetap dipertemukan dalam satu ruang yang sama.

Meja domino menjadi simbol sederhana bahwa jabatan bisa ditanggalkan sejenak, sementara kebersamaan tetap menjadi milik semua orang.

(Red)

Supriansa Jelaskan Mekanisme Perpanjangan DPD II Golkar Jelang Musda

Makassar, Sigapnews.com,– Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Supriansa, buka suara terkait mekanisme perpanjangan masa kepengurusan DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Supriansa menegaskan, perpanjangan tersebut memiliki dasar dalam aturan internal partai. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan meski masa jabatan sejumlah kepengurusan DPD II telah berakhir.

Menurut Supriansa, ketentuan tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar.

Selain itu, mekanisme tersebut juga merujuk pada Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur masa jabatan definitif pengurus DPD tingkat kabupaten/kota selama lima tahun sejak ditetapkan dalam Musda.

“Jika masa jabatan lima tahun tersebut berakhir namun Musda belum dapat dilaksanakan, misalnya karena agenda politik nasional atau sedang dalam penataan organisasi, maka untuk menjaga kesinambungan organisasi, kepengurusan daerah yang telah habis masa baktinya diperpanjang secara otomatis hingga pelaksanaan Musda ditetapkan, kecuali jika DPP mengambil keputusan lain,” ujar Supriansa saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan tersebut berbeda dengan kondisi ketika terjadi pengunduran diri pengurus sebelum masa jabatan berakhir.

Jika pengurus DPD II mengundurkan diri karena alasan tertentu, DPD I Partai Golkar Sulsel akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah melakukan koordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Lain halnya jika ada DPD II yang mengundurkan diri karena alasan tertentu, maka DPD Provinsi akan menunjuk Plt setelah berkoordinasi dengan DPP,” jelasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut menegaskan, mekanisme perpanjangan kepengurusan itu bukan kebijakan yang hanya berlaku di Sulawesi Selatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar secara nasional.

Supriansa meminta seluruh pengurus dan kader DPD II Golkar di Sulsel tetap fokus menjalankan program kerja serta menjaga konsolidasi menjelang Musda.

“Perpanjangan ini memberikan kepastian hukum dan tata kelola agar seluruh pengurus di daerah tetap bekerja maksimal. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kekompakan, mesin partai terus bergerak, dan konsolidasi organisasi menyambut Musda nanti berjalan mulus serta kondusif,” pungkasnya.

(Yund)

Batik Lontara Warnai Pelayanan, BRI Soppeng Rayakan Hari Batik Nasional

Soppeng, Sigapnews.com, Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi insan BRI Soppeng untuk menunjukkan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Jumat (2/10/2026), para pegawai Kantor Cabang BRI Soppeng kompak mengenakan busana batik saat menjalankan aktivitas pelayanan kepada nasabah.

Tidak sekadar mengenakan batik, para pekerja BRI Soppeng turut menampilkan keberagaman motif dari berbagai daerah. Batik khas Jawa berpadu dengan batik Sulawesi Selatan bernuansa Lontara, menciptakan suasana pelayanan yang berbeda dari biasanya.

Pemandangan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat hadir di tengah aktivitas pelayanan perbankan. Motif Lontara yang identik dengan kekayaan budaya Sulawesi Selatan menjadi salah satu sentuhan yang menarik perhatian dalam peringatan Hari Batik Nasional di BRI Soppeng.

Pemimpin Cabang BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, mengatakan penggunaan batik merupakan bentuk apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa.

“Melalui penggunaan batik dengan beragam tema budaya, kami ingin menunjukkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kekayaan Indonesia,” ujar Habibi.

Ia menyebut setiap daerah memiliki karakter dan cerita tersendiri yang tercermin melalui motif batiknya. Karena itu, penggunaan batik di lingkungan kerja diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi turut menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.

Habibi juga menilai penggunaan batik dapat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan industri kreatif, termasuk para perajin dan pelaku usaha batik di berbagai daerah.

“Mengenakan batik bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai budaya dan karya bangsa sendiri,” katanya.

Menurutnya, semangat mencintai dan melestarikan batik perlu terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja dan pelayanan publik.

Peringatan Hari Batik Nasional di BRI Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi momentum mengenakan pakaian bermotif khas Nusantara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan budaya lokal, kebanggaan nasional dan semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan balutan batik, para insan BRI Soppeng tetap menjalankan aktivitas pelayanan seperti biasa sembari membawa pesan sederhana: mencintai budaya Indonesia dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari.

(Red)

Kasi Intel Kejari Soppeng Beri Penerangan Hukum, Pejabat hingga Kades Diingatkan Soal Korupsi

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng, Nazamuddin, SH, MH, memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Soppeng, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang digelar di Aula Gabungan Dinas Kantor Bupati Soppeng tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Penerangan hukum itu diikuti pimpinan SKPD, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, lurah hingga kepala desa se-Kabupaten Soppeng.

Dalam pemaparannya, Nazamuddin mengingatkan aparatur pemerintahan agar memahami batas kewenangan serta ketentuan hukum dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya suap, gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi administrasi hingga penggelembungan anggaran atau mark-up.

Nazamuddin menegaskan, penerangan hukum merupakan bagian dari fungsi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan langkah preventif. Namun, apabila upaya pencegahan tidak diindahkan, Kejari Soppeng dapat mengambil langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Jika upaya-upaya preventif ini tidak berhasil, maka akan dilakukan langkah lebih lanjut berupa tindakan represif atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nazamuddin.

Mewakili Bupati Soppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemahaman hukum menjadi hal penting bagi aparatur agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan transparan, akuntabel dan taat aturan.

Pemkab Soppeng berharap sinergi bersama Kejari Soppeng terus diperkuat guna mencegah munculnya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui tagline “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, Kejari Soppeng mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk menjadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

(Yund)

Kelola OPLAH Rp38 Miliar, Bupati Soppeng: Jangan Ada Mark-Up dan Potong Hak Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026 agar tidak bermain-main dengan anggaran.

Peringatan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLAH Wilayah Soppeng di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar.

Menurut Suwardi, besarnya dukungan anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat, khususnya para petani penerima program.

Ia meminta pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, tertib dan sesuai peruntukan.

“Jangan ada mark-up, jangan ada pemotongan hak petani dan jangan ada laporan fiktif,” tegas Suwardi.

Bupati menekankan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah pada dasarnya merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Suwardi juga meminta ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) menjadi perhatian serius. Administrasi harus tertib dan pekerjaan fisik di lapangan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Program OPLAH Non-Rawa tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng.

Pelaksanaan program menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Pengawasan Diperketat

Kepala BP-LIP Kelas I Makassar Rustan Massinai juga memberikan peringatan serupa. Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan menyiapkan seluruh bukti pertanggungjawaban.

Rustan menyebut sejumlah potensi penyimpangan harus dihindari, mulai dari mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu,” tegasnya.

Pengawasan akan melibatkan penyuluh pertanian, pengawas, konsultan individu serta unsur pengawasan dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Pemkab Soppeng juga mendorong modernisasi pengairan melalui penguatan pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah untuk membantu menjaga ketersediaan air serta meningkatkan indeks pertanaman.

Dengan cakupan OPLAH lebih dari 8.000 hektare, Pemkab Soppeng menargetkan program tersebut mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, bagi Suwardi, keberhasilan program bukan hanya diukur dari luas lahan yang dioptimalkan maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

(Yund)

Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Siswa SDN 3 Lemba Diuji Ingatan Sejarah

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di SDN 3 Lemba, Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026), diwarnai kegiatan literasi sejarah yang melibatkan seluruh siswa.

Setelah mengikuti upacara, siswa diberikan tugas sesuai jenjang kelas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran untuk menguji sejauh mana siswa mampu mengingat dan memahami materi yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Siswa kelas 1, 2 dan 3 mendapat tugas menyebutkan dua nama Pahlawan Revolusi Republik Indonesia. Sementara siswa kelas 4, 5 dan 6 diminta menuliskan tiga isi amanah yang disampaikan dalam upacara.

Guru SDN 3 Lemba, Sumarni, mengatakan pemberian tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa pada masing-masing jenjang.

“Untuk kelas rendah, mereka mengenal sejarah melalui nama-nama Pahlawan Revolusi. Sedangkan kelas tinggi kami arahkan untuk menyimak amanah upacara dan menuliskan kembali apa yang mereka pahami,” kata Sumarni.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembiasaan literasi di sekolah. Siswa dilatih tidak hanya mendengar atau mengikuti kegiatan, tetapi juga mengingat informasi dan menyampaikannya kembali.

Melalui kegiatan itu, siswa diharapkan semakin mengenal tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam sejarah bangsa serta memahami pentingnya menghargai jasa para pahlawan.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga dimanfaatkan SDN 3 Lemba untuk menghadirkan pembelajaran yang sederhana namun memiliki nilai sejarah. Dari tugas menyebutkan nama pahlawan hingga menuliskan pesan upacara, siswa diajak mengenal kembali sejarah Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sekolah dalam menanamkan nilai kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan sejak dini.

(Yund)

Listyo Sigit Berganti di Hari Kesaktian Pancasila: Sinyal Penguatan Kedaulatan Ideologi Negara

Poto: Indria Febriansyah, S.E., M.H..

Dari Pergantian Kapolri ke Penguatan Pancasila: Pesan FKN-08 tentang Arah Kekuasaan Negara

Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.

Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) dan Inisiator Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08)

Jakarta - Ketika matahari terbit di ufuk Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, terjadi pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri dan selanjutnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo Sigit.

Bagi kami, momentum tersebut bukan semata-mata pergantian pejabat. Berlangsung pada Hari Kesaktian Pancasila, peristiwa ini dapat dibaca sebagai momentum untuk kembali menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan Pancasila, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

KESAKTIAN PANCASILA DAN KEKUASAAN NEGARA

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan momentum untuk mengingat kembali sejarah perjalanan bangsa, sekaligus meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Pergantian pucuk pimpinan lembaga kepolisian pada momentum tersebut memiliki makna politik dan kebangsaan tersendiri. Namun, makna tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki kursi Kapolri, melainkan dari bagaimana negara memastikan institusi penegak hukum bekerja sesuai konstitusi dan prinsip keadilan.

Kekuasaan negara pada hakikatnya bukan milik perseorangan. Jabatan adalah amanah, sedangkan kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, siapa pun yang memegang amanah negara harus diukur dari komitmennya menjaga keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, menghormati hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Yang lebih penting adalah memastikan adanya penguatan institusi, peningkatan profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

KEPOLISIAN DAN SEMANGAT REFORMASI

Selama masa kepemimpinan Listyo Sigit, institusi kepolisian menghadapi berbagai sorotan dan ekspektasi publik. Sejumlah persoalan penegakan hukum, transparansi, pelayanan masyarakat, serta persepsi mengenai keadilan menjadi bagian dari dinamika yang harus terus dibenahi.

Pernyataan tersebut bukan bermaksud menafikan berbagai upaya dan capaian yang telah dilakukan selama kepemimpinan Listyo Sigit. Namun, kritik publik terhadap institusi negara merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan reformasi.

Kepolisian sebagai salah satu institusi strategis negara harus terus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pancasila tidak cukup hanya ditempatkan dalam teks peraturan maupun simbol-simbol kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, serta pelayanan publik yang berintegritas.

Karena itu, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali reformasi institusi kepolisian dan membangun kepercayaan masyarakat.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KEKUASAAN NEGARA

Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan. Dalam situasi perubahan politik dan ekonomi global, persatuan nasional menjadi salah satu modal utama bangsa.

Pancasila merupakan titik temu sekaligus landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, seluruh pemegang kekuasaan harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Jabatan dapat berganti. Pangkat dapat berubah. Pemerintahan dapat mengalami pergantian. Namun, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi pijakan bersama.

Siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan di negeri ini harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi serta hukum yang berlaku.

Dalam konteks itulah Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas.

PESAN FKN-08: MENJAGA PANCASILA DARI DALAM

Kepada seluruh elemen bangsa, seluruh relawan perjuangan, dan seluruh masyarakat yang mencintai keadilan, FKN-08 mengajak agar momentum Hari Kesaktian Pancasila dijadikan titik untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan.

Tugas kita bukan hanya mengganti orang, tetapi juga memperbaiki sistem dan cara berpikir dalam menjalankan kekuasaan.

Siapa pun yang memegang jabatan publik harus memahami bahwa ia bekerja untuk rakyat, berada di bawah konstitusi, dan wajib menjunjung tinggi Pancasila serta hukum.

Hari Kesaktian Pancasila mengajarkan bahwa tantangan terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Tantangan juga dapat muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara: ketika keadilan dipertanyakan, persatuan melemah, dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Maka, momentum pergantian Kapolri ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi negara, supremasi hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan masyarakat.

Kita harus mengembalikan Pancasila pada tempatnya sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Di atas kepentingan politik, di atas kepentingan kelompok, dan di atas kepentingan pribadi.

Karena pada akhirnya, bukan semata-mata seorang Kapolri, Presiden, atau pejabat negara yang menentukan masa depan Indonesia. Masa depan bangsa ditentukan oleh seluruh rakyat yang menjaga konstitusi, demokrasi, persatuan, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila bukan sekadar warisan leluhur untuk dikenang, melainkan amanah rakyat untuk diperjuangkan setiap hari.”

Bukan Sekadar Upacara, Polres Soppeng Jadikan Hari Kesaktian Pancasila Momentum Perkuat Pengabdian

Soppeng, Sigapnews.com, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi jajaran Polres Soppeng untuk kembali meneguhkan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

Upacara peringatan digelar di halaman Mapolres Soppeng, Kamis (1/10/2026), dipimpin Wakapolres Soppeng Kompol Tamar, S.Sos. Seluruh personel yang hadir mengikuti rangkaian upacara dengan tertib.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. menekankan bahwa makna Hari Kesaktian Pancasila harus tercermin dalam pelaksanaan tugas setiap anggota Polri.

Ia mengatakan, Pancasila memiliki peran penting sebagai nilai pemersatu di tengah keberagaman masyarakat. Karena itu, nilai tersebut perlu diwujudkan melalui sikap profesional, bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Pancasila merupakan nilai yang menyatukan kita dalam keberagaman. Karena itu, semangat tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Hari Budiyanto.

Selain menjalankan tugas secara profesional, Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga soliditas antaranggota. Kekompakan internal dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal.

Di tengah masyarakat, personel juga diharapkan mampu membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pelayanan, perlindungan dan pengayoman.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila akhirnya tidak berhenti pada seremoni. Jajaran Polres Soppeng menjadikannya sebagai pengingat untuk terus membawa semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap pelaksanaan tugas.

(Yund)

Pilketos Serentak di Soppeng, Wabup Selle: Belajar Demokrasi Sejak di Bangku Sekolah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pilketos) serentak tingkat SMA/SMK se-Sulawesi Selatan menjadi momentum pendidikan demokrasi bagi para pelajar. Di Soppeng, kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle, di SMAN 1 Soppeng, Rabu (30/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Selle memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilketos serentak yang dinilainya mampu memberikan pengalaman demokrasi secara langsung kepada siswa.

Ia meminta para pelajar memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang belajar, bukan sekadar ajang memilih siapa yang akan memimpin OSIS.

“Momen pemilihan Ketua OSIS ini jangan disia-siakan. Ini adalah pesta demokrasi pelajar,” kata Selle.

Menurutnya, suasana pemilihan harus dibangun secara positif. Para siswa diminta mengikuti seluruh proses dengan penuh antusias, tetapi tetap menjaga ketertiban dan rasa saling menghargai.

Selle menyebut Pilketos sebagai gambaran sederhana dari proses demokrasi yang lebih luas.

“Pemilihan Ketua OSIS serentak ini merupakan miniatur Pemilu. Dari sini para siswa dapat belajar bagaimana menggunakan hak pilih, menentukan pilihan, menghargai perbedaan, serta menerima hasil pemilihan dengan sikap yang dewasa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menimbulkan perpecahan di antara siswa. Siapa pun kandidat yang dipilih, seluruh peserta didik diharapkan tetap menjaga kebersamaan setelah proses pemungutan suara selesai.

Menurutnya, kedewasaan dalam berdemokrasi justru terlihat ketika seseorang mampu menghormati pilihan orang lain dan menerima hasil pemilihan secara sportif.

Pilketos serentak Sulawesi Selatan tahun 2026 juga menjadi sarana bagi pelajar untuk memahami tahapan pemilihan, tata tertib, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya menjaga integritas selama proses berlangsung.

Khusus di SMAN 1 Soppeng, pembukaan Pilketos turut dihadiri sejumlah unsur terkait, mulai dari Kodim 1423 Soppeng, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas, pendamping hingga undangan lainnya.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah membutuhkan dukungan bersama. Pelajar diberikan kesempatan untuk memahami bahwa sebuah proses pemilihan tidak hanya berbicara tentang memenangkan kandidat, tetapi juga menyangkut aturan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pilihan.

Wabup Selle berharap Pilketos serentak mampu melahirkan lebih dari sekadar pengurus OSIS baru. Ia ingin proses tersebut menjadi pengalaman berharga bagi pelajar untuk tumbuh sebagai generasi yang mampu berdemokrasi secara santun, menghargai perbedaan dan bertanggung jawab atas setiap pilihan.

“Yang terpenting bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi bagaimana prosesnya dapat menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita,” demikian pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

(Yund)

Polres Soppeng Dorong Personel Gunakan Identitas Kependudukan Digital

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng mendorong personelnya memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pendaftaran dan aktivasi IKD bagi personel Polres Soppeng tersebut dilaksanakan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Selasa (29/9/2026).

Pelayanan ini tidak hanya menjadi bagian dari penertiban administrasi kependudukan personel, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan IKD sebagai identitas kependudukan yang dapat diakses melalui telepon seluler.

IKD memungkinkan masyarakat mengakses identitas dan sejumlah dokumen kependudukan secara digital. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses dokumen kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan pemanfaatan IKD sejalan dengan perkembangan pelayanan publik yang semakin mengandalkan teknologi digital.

“Ini merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi personel dalam mengakses identitas kependudukan secara digital. Saya berharap seluruh personel dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik dan menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan,” ujar Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung, petugas Dukcapil Kabupaten Soppeng memberikan pelayanan langsung kepada personel, mulai dari proses pendaftaran hingga aktivasi IKD.

Hari Budiyanto juga mengapresiasi Dukcapil Kabupaten Soppeng yang telah mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut di lingkungan Polres Soppeng.

“Kami mengapresiasi Dukcapil Kabupaten Soppeng yang telah memberikan pelayanan langsung kepada personel. Sinergi seperti ini tentunya membantu dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan mudah diakses,” pungkasnya.

(Yund)

Hanya Sepekan Persiapan, Andi Jerni Bawa Pulang Emas Piala Panglima 2026

Malang, Jatim, Sigapnews.com, Persiapan hanya sekitar satu pekan tidak menghalangi Letda Sus Andi Mesyara Jerni Maswara Zainal, S.IKom untuk kembali menunjukkan prestasinya di arena karate.

Atlet berdarah Bugis Soppeng-Bone itu sukses membawa pulang medali emas setelah menjadi juara pertama kelas -50 kilogram putri kategori TNI/Polri pada Piala Panglima 2026 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur.

Kemenangan tersebut terasa istimewa. Sebab, Andi Jerni sebelumnya telah meninggalkan arena karate selama kurang lebih empat tahun dan lebih banyak berkiprah di cabang Kick Boxing.

Kembali bertanding setelah jeda panjang dengan persiapan terbatas tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, pengalaman dan mental bertanding yang telah dibangun selama berkarier sebagai atlet menjadi modal penting saat menghadapi lawan-lawannya.

Membela Indonesian Air Force, Andi Jerni mengawali perjuangannya di babak semifinal dengan menghadapi Najla Syakira dari Kodiklatal.

Ia tampil konsisten dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 9-4.

Kemenangan tersebut mengantarkan Andi Jerni ke partai final.

Di laga puncak, ia menghadapi Meisya Asriana Ratu Cantika dari Bayangkara Presisi. Pertandingan berlangsung kompetitif, tetapi Andi Jerni mampu mempertahankan konsentrasi dan mengakhiri laga dengan kemenangan 9-3.

Hasil tersebut memastikan medali emas berada di tangan Andi Jerni.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kembali bertanding di karate setelah kurang lebih empat tahun tidak turun di arena dan akhirnya bisa meraih juara pertama di Piala Panglima 2026,” ujar Andi Jerni, Senin (28/9/2026).

Ia mengakui persiapan menuju kejuaraan kali ini sangat singkat karena selama beberapa tahun terakhir dirinya lebih fokus pada Kick Boxing.

“Persiapannya memang sangat singkat, kurang lebih hanya satu minggu. Karena selama ini saya lebih fokus di Kick Boxing. Jadi ketika mendapat kesempatan untuk kembali bertanding karate, saya berusaha memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin,” katanya.

Bagi Andi Jerni, keberhasilan tersebut tidak sekadar tentang medali emas. Kembali turun ke arena karate setelah empat tahun menjadi pengalaman yang memiliki arti tersendiri.

“Bagi saya, yang paling penting bukan hanya hasil juara, tetapi bagaimana bisa kembali menikmati pertandingan, menjaga mental dan memberikan penampilan terbaik di tatami,” tuturnya.

Andi Jerni juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, pelatih, rekan-rekan serta seluruh pihak yang memberikan dukungan dan doa selama dirinya mempersiapkan diri menghadapi pertandingan.

“Kemenangan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berlatih dan memberikan prestasi yang lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Sebelum menekuni Kick Boxing, Andi Jerni telah memiliki rekam jejak panjang di cabang karate. Ia pernah dua kali berturut-turut menjadi juara pertama Piala Panglima dan meraih prestasi dalam sejumlah kejuaraan lain, termasuk Mendagri dan AKF.

Karate pun menjadi bagian penting dari perjalanan olahraganya, sebelum kemudian ia memperluas kiprahnya di Kick Boxing.

Kini, comeback tersebut menghasilkan sebuah prestasi baru.

Andi Jerni berharap pencapaiannya dapat menjadi motivasi bagi atlet lain yang pernah meninggalkan arena olahraga dalam waktu cukup lama.

“Saya berharap pencapaian ini bisa menjadi motivasi bahwa meskipun sempat meninggalkan sebuah cabang olahraga dalam waktu cukup lama, dengan kemauan, disiplin dan kerja keras kita tetap bisa kembali dan memberikan yang terbaik,” tandasnya.

Selain sebagai atlet, Andi Jerni juga menjalani tugas sebagai perwira TNI Angkatan Udara. Ia merupakan lulusan Universitas Bina Nusantara (Binus) dan putri pasangan Dr. Andi Zainal, SH, MH dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, SKM, M.Kes.

Dengan persiapan hanya sekitar satu pekan, Andi Jerni akhirnya menutup Piala Panglima 2026 dengan medali emas. Sebuah comeback yang menambah catatan prestasinya di dunia olahraga.

(Yund)

KAKI Jatim Desak KPK Periksa Nusron Wahid, Jika Tak Mampu Ketua KPK Diminta Mundur

Jakarta, Sigapnews.com, Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat sorotan.

Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, mendesak KPK tidak berhenti pada pemeriksaan dan penetapan tersangka di level jajaran bawah maupun pejabat teknis. Menurutnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga perlu dimintai keterangan untuk memastikan sejauh mana persoalan tersebut diketahui dan terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

“Kalau sudah jelas ada jajaran Kementerian ATR/BPN yang terjerat perkara melalui OTT KPK, jangan hanya berhenti pada anak buah. Menteri sebagai pimpinan kementerian juga harus diperiksa untuk membuat persoalan ini terang,” tegas Hosen, Senin (28/9/2026)

KPK sebelumnya melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyebut empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Hosen menilai pemeriksaan terhadap Nusron penting bukan berarti menyimpulkan Menteri ATR/BPN terlibat dalam perkara tersebut, melainkan untuk menguji secara hukum apakah terdapat pengetahuan, komunikasi, kebijakan, atau keterkaitan lain yang perlu dijelaskan dalam proses penyidikan.

“Jangan sampai muncul kesan ada tebang pilih. Kalau memang tidak terlibat, pemeriksaan justru bisa menjadi ruang bagi Menteri untuk memberikan penjelasan secara terang kepada publik dan penyidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Nusron Wahid sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menyatakan pihaknya akan mengikuti serta membantu proses tersebut. KPK juga telah menegaskan bahwa dalam penggeledahan di Kementerian ATR/BPN pada 17 September, ruangan Nusron tidak termasuk yang digeledah.

Hosen bahkan melontarkan tuntutan lebih keras kepada pimpinan lembaga antirasuah. Jika Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak mampu memastikan pengusutan perkara tersebut berjalan secara transparan dan menyeluruh, KAKI Jatim meminta pertanggungjawaban kepemimpinan KPK.

“Kalau KPK tidak berani menyentuh seluruh pihak yang memang harus dimintai keterangan, termasuk pucuk pimpinan kementerian, lalu apa gunanya penegakan hukum? Ketua KPK harus berani menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua,” kata Hosen.

Ia menegaskan KAKI Jatim akan terus mengawal perkembangan kasus ATR/BPN dan meminta KPK membuka proses penanganan perkara secara transparan sesuai kewenangan dan alat bukti yang dimiliki penyidik.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi siapa pun yang memiliki informasi dan relevansi dengan perkara harus diperiksa secara profesional. Jangan sampai kasus besar hanya berhenti pada orang-orang tertentu,” pungkasnya. 

(Redho)

Kapolres Gresik Kembalikan Motor Milik Korban Curian, Dua Pelaku Diberi Tindakan Tegas Terukur

Gresik, Sigapnews.com,- Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Gresik. Satreskrim Polres Gresik, berhasil mengamankan dua terduga pelaku curanmor yang beraksi di wilayah Kecamatan Kebomas.

Pengungkapan tersebut dilakukan Satreskrim Polres Gresik setelah menerima laporan pencurian sepeda motor Honda Beat milik warga di sebuah Minimarket di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jumat (25/9/2026).

Satreskrim Polres Gresik langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan korban. Petugas kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku hingga berhasil mengamankan dua orang berinisial SH, warga Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan MP, warga Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.

"Keduanya merupakan residivis kasus yang sama," tegasnya.

Keduanya diamankan sekitar pukul 13.30 WIB di sekitar Jalan Usman Sadar, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Pengungkapan tersebut kurang dari 24 jam, Pasalnya, pencurian terjadi sekitar pukul 10.50 WIB hingga 11.10 WIB. Sementara dua terduga pelaku berhasil diamankan sekitar dua jam setelah kejadian.

Kasus bermula ketika korban memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 bernopol W-45**-FV di depan Minimarket. Korban kemudian masuk ke dalam toko untuk melakukan transaksi top up.

Saat keluar sekitar pukul 11.10 WIB, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Gresik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi termasuk mengecek rekaman CCTV di Minimarket. Dari rekaman tersebut terlihat dua orang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik Korban, satreskrim berhasil menemukan keberadaan terduga pelaku.

Dari pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku mengakui keterlibatannya dalam pencurian sepeda motor di Minimarket Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya delapan mata kunci, dua kunci L, satu magnet, satu kunci pas ring, tiga kunci motor yang diduga palsu, satu unit Honda Beat milik korban, satu unit Honda Beat Street yang diduga digunakan sebagai sarana, dua telepon seluler, jaket, topi, helm, serta rekaman CCTV.

Tidak berhenti pada satu kejadian, polisi kemudian melakukan pengembangan terhadap keterangan kedua terduga pelaku.

Hasil pengembangan sementara mengarah pada dugaan keterlibatan keduanya dalam sejumlah pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Kabupaten Gresik.

Dari hasil pemeriksaan awal dan pengembangan terhadap para terduga pelaku, diperoleh keterangan adanya dugaan keterlibatan dalam beberapa kejadian pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Kabupaten Gresik. 

Sementara ini terdapat enam lokasi kejadian yang masih dilakukan pendalaman dan verifikasi oleh penyidik, yaitu disalah satu Minimarket Randuagung kendaraan Honda Beat warna hitam. berlokasi di depan Kecamatan Kebomas kendaraan Honda Scoopy warna abu-abu.

Salah satu Toko di Jalan Sunan Giri, Kebomas kendaraan Honda Scoopy warna putih. Minimarket Jalan Jawa, GKB kendaraan Honda Beat warna merah hitam. Toko Elektronik Pangsud kendaraan Honda Beat warna abu-abu. 

Toko Roti GKB Kendaraan Honda Vario warna hitam. Terhadap informasi tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman, verifikasi terhadap masing-masing TKP, pemeriksaan saksi dan korban, serta penelusuran terhadap kemungkinan adanya korban lainnya. 

Polisi masih melakukan verifikasi terhadap masing-masing tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan korban, serta penelusuran kemungkinan adanya korban lainnya.

Selain itu, Satreskrim Polres Gresik juga masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelaku lain maupun pihak lain yang terlibat dalam rangkaian pencurian tersebut.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan disangkakan melanggar Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda kategori V.

"Polres Gresik mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tempat umum diharapkan memastikan kendaraan telah dikunci dengan baik dan tidak meninggalkan barang berharga pada kendaraan. Apabila masyarakat mengetahui atau menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, agar segera melaporkan langsung kepada pihak Kepolisian atau melalui hotline 110 juga bisa di Lapor Kapolres Gresik (cak Rama) di 081188002006 sehingga dapat segera dilakukan penanganan dan penyelidikan," tukasnya. 

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution langsung mengembalikan sepeda motor curian kepada para korban di Mapolres Gresik.

Salah satu korban Amilia mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepolisian. "Terimakasih Polres Gresik sudah berhasil dengan cepat menangkap pelaku dan menemukan motor saya dan mohon hati hati dalam parkir ganda Karena saya juga saya kunci tapi masih berhasil dicuri, semoga Polres Gresik dalam keadaan kesehatan," tegasnya.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution juga mengembalikan empat kendaraan diantaranya di tkp pencurian Balongpanggang, Kedamean, Panceng dan Kebomas.

"Kami Asnan, Khoirul, Masyidul, Mohamad Shodiq mengucapkan terimakasih jajaran kepolisian resor Gresik sudah berhasil dan sukses menangkap pelaku serta mengembalikan motor kami. Alhamdulillah kendaraan kami bisa digunakan untuk kerja, sepeda motor dikembalikan secara gratis," tukasnya.

(Redho)

54 Peserta Ikuti Bimtek PAUDHI, Disdikbud Soppeng Tekankan Pemenuhan Hak Anak

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Soppeng kembali dilakukan. Sebanyak 54 kepala satuan PAUD dari berbagai lembaga pendidikan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

Kegiatan tersebut resmi dibuka Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Drs. H. Nur Alim, M.Pd., di TK Negeri Pembina Watansoppeng, Jalan Kayangan, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Jumat (25/9/2026).

Peserta berasal dari unsur Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Soppeng. Bimtek dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 25–26 September 2026.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat peran komunitas belajar (kombel) kepala satuan PAUD dalam memastikan pemenuhan standar layanan bagi anak usia dini.

Dalam sambutannya, Nur Alim mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak boleh dipandang sebatas kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, tumbuh kembang anak membutuhkan dukungan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan.

“Penyelenggaraan PAUD harus mencakup pemenuhan hak esensial anak secara menyeluruh, yang meliputi layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, hingga perlindungan melalui 8 indikator PAUDHI,” katanya.

Ia juga mendorong kepala satuan PAUD memanfaatkan komunitas belajar sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Melalui kombel, para kepala satuan PAUD dapat saling berbagi praktik baik, membahas berbagai kendala, mengevaluasi capaian, serta menyusun langkah perbaikan secara bersama.

“Komunitas belajar harus menjadi wadah yang efektif untuk berdiskusi, mengevaluasi capaian pemenuhan indikator, dan merumuskan solusi bersama terhadap berbagai tantangan di lapangan,” ujar Nur Alim.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Penguatan kompetensi tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan di setiap satuan PAUD.

Nur Alim berharap seluruh peserta dapat membawa hasil Bimtek tersebut ke satuan pendidikan masing-masing dan menerapkannya secara konsisten.

Dengan penguatan PAUDHI, layanan pendidikan anak usia dini di Soppeng diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan anak secara utuh, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

(Yund)

Perubahan APBD 2026 Disepakati, Suwardi Instruksikan OPD Percepat Program

Soppeng, Sigapnews.com, Kesepakatan Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng secara khusus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengambil langkah konkret setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 disepakati bersama DPRD.

Hal tersebut disampaikan Suwardi dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat (25/9/2026), dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Suwardi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Soppeng yang telah bersama-sama membahas perubahan APBD. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Kini, setelah keputusan diambil, ia meminta jajaran OPD tidak lagi berlama-lama dalam menjalankan program yang telah memperoleh alokasi anggaran.

“Seluruh OPD harus segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Meski meminta percepatan, Suwardi mengingatkan setiap pelaksanaan kegiatan harus tetap berada dalam koridor aturan. Program harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkualitas agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat.

Bukan hanya belanja, sisi pendapatan daerah juga menjadi perhatian Bupati. Perangkat daerah pengelola pendapatan diminta lebih aktif menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

Suwardi meminta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dilakukan secara terukur serta tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi masyarakat.

“Saya kembali menegaskan pentingnya memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu unsur pemerintahan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, OPD, dunia usaha serta masyarakat tetap dibutuhkan agar kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan efektif.

Perubahan APBD 2026 juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Suwardi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah bukan hanya pada terserapnya anggaran, tetapi pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Pemkab Soppeng, insan pers dan masyarakat.

(Yund)