Perkuat Konsolidasi, Ketua LMP Soppeng Silaturahmi ke Desa Barae. Diapresiasi Tokoh Masyarakat

Soppeng sigapnews.com Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, terus menunjukkan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah setempat. Setelah resmi menerima mandat kepemimpinan tingkat kabupaten, Sahar aktif melakukan koordinasi dan silaturahmi lintas desa untuk membangun soliditas internal sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Kegiatan terbaru digelar di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Rabu (20/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sahar didampingi Wakil Ketua LMP Soppeng, Anto Maslan, serta sejumlah pimpinan media dan organisasi pers.

Rombongan LMP Soppeng disambut hangat oleh Kepala Desa Barae, Eka Sakti Amiruddin, S. Keb. Acara juga dihadiri tokoh masyarakat setempat, Drs. Amiruddin, mantan Anggota DPRD dari Partai Golkar sekaligus mantan Kepala Desa Barae dua periode. Pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan.

Sahar memperkenalkan organisasi Laskar Merah Putih kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kami ingin LMP hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan persatuan, ujarnya.

Pertemuan itu semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan dinilai sebagai pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan.

Dalam dialog santai namun penuh makna, Drs. Amiruddin memberikan dukungan dan apresiasi. Ia menilai pendekatan komunikasi lintas desa sebagai langkah positif mempererat hubungan organisasi dengan masyarakat. Semangat kebangkitan harus terus dijaga. Persatuan dan kebersamaan adalah modal penting membangun daerah. Kami berharap LMP Soppeng memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, ungkapnya.

Ia juga berharap organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat gotong royong.

Sahar menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Desa Barae dan seluruh tokoh masyarakat. Ia mengaku sangat menghargai masukan dari para senior, terutama Drs. Amiruddin. Beliau sosok senior dengan pengalaman besar. Nasihat dan dukungannya menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan memberi manfaat bagi masyarakat, kata Sahar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat jaringan komunikasi LMP Soppeng di berbagai desa dan kecamatan. Dengan pendekatan kebersamaan dan komunikasi intensif, LMP Soppeng menargetkan organisasi yang solid, dekat dengan masyarakat serta mampu berkontribusi menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

(Yund)

Peringatan Harkitnas ke-118 di Soppeng. Kapolres Bacakan Sambutan Pentingnya Jaga Generasi Muda

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dengan khidmat di Halaman Kantor Bupati Soppeng, Rabu (20/5/2026). Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, upacara ini dihadiri oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat pemerintah kabupaten, serta berbagai elemen masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan 20 Mei merupakan momentum refleksi lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 sebagai tonggak kesadaran berbangsa dan awal perjuangan menuju kedaulatan.

Ditekankan pula bahwa kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang harus terus beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk saat ini yang tidak hanya menyangkut kedaulatan teritorial tetapi juga kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema Harkitnas 2026 menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa sekaligus memperkuat kemandirian negara di berbagai sektor strategis.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan cek kesehatan gratis. Selain itu, penguatan ekosistem kesejahteraan melalui sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan yang terintegrasi, termasuk hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.

Di ruang digital, pemerintah memberikan perhatian besar pada perlindungan anak melalui penerapan PP TUNAS serta pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Momentum Harkitnas ini juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan kembali semangat Boedi Oetomo melalui solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Turut hadir dalam upacara tersebut para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng, serta Kepala BPS Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Satresnarkoba Polres Soppeng Amankan Dua Pria di Liliriaja, Barang Bukti Sabu 0,81 Gram

SOPPENG Sigapnews.com Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Kabupaten Soppeng. Dua orang pria diamankan dalam operasi di wilayah Jampu, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, pada Jumat (15/5/2026) dini hari.

Kedua terduga pelaku berinisial MR (23) dan I (31), yang merupakan warga Kabupaten Bone. Petugas menyita barang bukti tiga bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat total sekitar 0,81 gram.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kanit 1 IPDA Zainandar Zain, SH, kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku.

Saat diinterogasi, keduanya mengakui sabu tersebut milik mereka yang akan digunakan bersama-sama, ujar Kapolres. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menegaskan komitmennya memberantas narkoba di wilayah hukum Soppeng dan mengajak masyarakat aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan.

Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine ke laboratorium forensik.

Kedua terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Yund)

Polemik Absennya Bupati Soppeng, Supriansa: Jangan Diperbesar karena tidak ada masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Yund)

Pemkab Soppeng dan Kejari Gelar GPM GASPOL Adhyaksa, Bupati. Wujud Nyata Tekan Inflasi Jelang Idul Adha.

Soppeng Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) bertajuk GASPOL Adhyaksa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

GPM GASPOL Adhyaksa merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Pemkab dan Kejari dalam mendukung stabilitas harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Masyarakat diberikan akses langsung untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga, tetapi juga menjadi langkah bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. GPM ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan solusi atas kebutuhan dasar warga, ujar Bupati.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan, TNI-Polri, pelaku usaha pangan, hingga Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Soppeng.

Pemkab Soppeng sendiri berkomitmen menjadikan Gerakan Pangan Murah sebagai program berkelanjutan. Hingga saat ini, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di berbagai lokasi. Pemerintah menargetkan total 100 kali pelaksanaan GPM sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi Pemkab dan Kejari melalui GASPOL Adhyaksa diharapkan terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses bahan pokok yang stabil dan terjangkau.

(Yun)

Bupati Suwardi Haseng Lepas 242 JCH Soppeng, Dua Kloter Berangkat ke Tanah Suci.

SOPPENG Sigapnews.com Sebanyak 242 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Soppeng resmi dilepas Bupati Suwardi Haseng menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Selasa (19/5/2026). Mereka tergabung dalam Kloter 41 dan Kloter 43.

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, dihadiri unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, Forkopimda, serta Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng.

Rincian jemaah yang diberangkatkan, yaitu Kloter 41 sebanyak 235 orang (64 laki-laki, 171 perempuan) dan Kloter 43 sebanyak 7 orang (3 laki-laki, 4 perempuan). Sebaran terbanyak berasal dari Kecamatan Marioriwawo (102 orang), disusul Ganra (54), Donri-Donri (40), Lilirilau (17), Lalabata (15), Marioriawa (3), serta Citta dan Liliriaja masing-masing 2 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan komitmen pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik sejak pemberangkatan hingga kepulangan jemaah. Ia juga berpesan agar jemaah menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, mempererat kebersamaan, serta menjaga nama baik Soppeng dan Indonesia di Tanah Suci.

Luruskan niat dan perbanyak ibadah. Semoga seluruh rangkaian haji berjalan lancar dan kembali sebagai haji yang mabrur, ujarnya.

Rombongan JCH dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang pukul 14.00 WITA. Kloter 41 (gabungan dengan jemaah Gowa 59 orang, Maros 1 orang, Parepare 92 orang) akan berangkat ke Madinah pada Rabu (20/5/2026) pukul 13.35 WITA. Sementara Kloter 43 yang berisi 7 jemaah Soppeng murni akan bertolak ke Madinah pada Kamis (21/5/2026).

Turut hadir mendampingi Bupati, Pj Sekda Soppeng, Kepala Kantor Kemenag dan Umrah Soppeng, para kepala SKPD, camat, Kapolsek Lalabata, serta Ketua BAZNAS Soppeng.

(Yund)

Siaga Penuh di Soppeng.Satpol PP Kawal Keberangkatan CJH Kloter 41, Arus Pengantar Mulai Padati Lokasi.

SOPPENG Sigapnews.com Suasana malam di kawasan Gedung Lapatau Watan soppeng  mulai dipadati aktivitas jelang keberangkatan calon jamaah haji (CJH) kloter 41. Rombongan dijadwalkan bertolak pada dini pukul 00.38 hari Selasa (19/5/2025) arus kendaraan pengantar terus berdatangan.

Mobil keluarga para CJH tampak memenuhi area sekitar lokasi. Sejumlah kendaraan pengangkut barang juga sudah lebih dulu bersiap di titik keberangkatan. Di tengah keramaian yang meningkat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur terkait terlihat siaga penuh.

Kehadiran aparat gabungan bertujuan memastikan situasi tetap aman, tertib dan terkendali meski arus masyarakat terus mengalir.

Kepala Bidang Satpol PP Soppeng, Amriyadi, menegaskan bahwa personel telah bersiaga sejak awal, meskipun jadwal pemberangkatan masih beberapa jam lagi. Petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan aktivitas keluarga jamaah yang datang silih berganti.

Kami tetap siaga meskipun jadwal masih lama, ujar Amriyadi di sela pengawasan lapangan.

Hingga malam semakin larut, bus pengantar mulai  terlihat di lokasi. Panitia pemberangkatan belum tampak hadir namun menurut petugas lapangan hal itu karena waktu pelaksanaan masih cukup panjang sesuai jadwal yang ditetapkan.

Meski demikian, aparat gabungan tetap bersiaga penuh. Fokus utama pengamanan adalah menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memastikan proses pemberangkatan berjalan tanpa hambatan.

Situasi diprediksi akan semakin padat menjelang dini hari, saat bus CJH tiba dan proses keberangkatan resmi dimulai menuju embarkasi haji. Seluruh perhatian kini tertuju pada momen penting yang dinanti para jamaah dan keluarga di Soppeng.

(Yund)

Apalah Saya ?” Pernyataan Merendah Supriansa Gegerkan Konsolidasi Golkar Sulsel di Soppeng, Publik Tersentuh!

Soppeng, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Suasana politik internal Partai Golkar Sulawesi Selatan Partai Golkar mendadak menjadi sorotan nasional setelah kegiatan konsolidasi DPD I yang digelar di Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi panggung perhatian terhadap seorang tokoh senior partai.

Acara yang semula hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin konsolidasi organisasi justru memunculkan dinamika emosional dan politik yang tak terduga. Sejumlah kader bahkan menyebut suasana forum tersebut “lebih hangat dari Musda”, karena dipenuhi gestur penghormatan dan momen kebersamaan yang kuat antar elite partai.

Namun sorotan utama publik tertuju pada satu nama: Dr. Supriansa, SH, MH Supriansa.

“Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi, apalah Saya?”

Pernyataan sederhana Supriansa usai acara justru menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan kader maupun publik.

Dengan nada rendah hati, ia mengatakan:“Apalah saya ini. Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi. Apalah saya!”

Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan karena dianggap mencerminkan sikap politik yang tidak biasa: rendah hati, merendahkan diri, namun tetap menegaskan loyalitas terhadap organisasi.

Bagi sebagian peserta, kalimat tersebut justru menjadi simbol keteguhan seorang kader yang tidak lagi berada di kursi kekuasaan, tetapi tetap hadir dalam barisan partai.

Dalam forum tersebut, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin M. Said Muhiddin M. Said, disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Supriansa.

Ia menilai kehadiran Supriansa yang datang langsung dari Jakarta merupakan bentuk loyalitas moral yang jarang ditunjukkan oleh kader pasca menjabat.

Momen ini membuat suasana forum semakin hangat, bahkan beberapa peserta menyebut atmosfernya seperti “mini Musda” karena tingginya intensitas interaksi politik di dalam ruangan.

Supriansa sendiri diketahui pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Meski kini tidak lagi aktif di parlemen, kehadirannya dalam konsolidasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa loyalitas politik tidak berhenti ketika jabatan berakhir.

Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan:“Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Partai Golkar kepada saya.”

Pernyataan ini menegaskan posisi dirinya sebagai kader yang tetap merasa memiliki hutang moral kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang pertemuan kader dari sembilan wilayah strategis di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi politik yang mempertemukan kembali tokoh-tokoh daerah dalam satu forum besar.

Suasana hangat, saling sapa antar kader, hingga diskusi informal di sela acara memperkuat kesan bahwa konsolidasi ini lebih dari sekadar agenda formal partai.

Di balik kesederhanaan pernyataan Supriansa, sejumlah pengamat internal menilai ada pesan politik yang cukup kuat: Loyalitas kader tidak ditentukan oleh jabatan, Soliditas organisasi menjadi kunci kekuatan politik, Figur senior masih memiliki peran moral dalam partai

Supriansa sendiri menegaskan bahwa kekuatan partai hanya dapat terjaga melalui kebersamaan.

“Karena yakinlah, kebersamaan dan kekompakan akan melahirkan kekuatan,” ujarnya.

Konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi berkembang menjadi sorotan publik nasional karena satu momen yang sederhana: sebuah pernyataan rendah hati dari seorang kader senior.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, peristiwa ini menunjukkan bahwa gestur kecil dalam dunia politik dapat memiliki resonansi besar, terutama ketika menyentuh isu loyalitas, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam partai besar seperti Partai Golkar Partai Golkar.

(Aswan JS)

Polsek Lalabata Lama,Kini Jadi Sentra Gizi Polres Soppeng, Wabup. Ini Investasi Masa Depan.

Soppeng Sigapnews.com Wajah Jalan Nene Urang, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berubah pada Sabtu (16/5/2026). Bangunan eks Polsek Lalabata yang lama tidak lagi terbengkalai. Kini, gedung tersebut resmi beralih fungsi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Soppeng.

Peresmian ini menjadi bagian dari agenda nasional yang berlangsung serentak. Rangkaian kegiatan meliputi Panen Raya Jagung Kuartal II, peletakan batu pertama (groundbreaking) 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Acara utama diresmikan secara daring oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di Kabupaten Soppeng, pusat kegiatan berlangsung di eks Polsek Lalabata. Hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) jajaran Polres Soppeng serta sejumlah undangan lainnya.

Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyebut SPPG sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar peresmian fasilitas, melainkan investasi jangka panjang bagi warga.

Ini bukan sekadar peresmian gedung. Ini adalah investasi masa depan untuk masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan daerah, ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, terarah dan menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam program-program pemenuhan gizi

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan panen raya jagung simbol optimisme sektor pertanian di Soppeng. Pemerintah daerah menilai capaian itu menunjukkan potensi besar pertanian dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat tani menjadi sorotan. Kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bumi Latemmamala.

Peluncuran serentak 166 SPPG Polri secara nasional yang dipimpin langsung Presiden RI dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan diresmikannya fasilitas baru ini, masyarakat Soppeng menaruh harapan besar terhadap peningkatan layanan sosial serta penguatan program ketahanan pangan. Kegiatan peresmian berlangsung lancar, tertib dan penuh antusiasme hingga selesai.

Red

Wabup Soppeng: Kopdes Merah Putih Maccile Diharapkan Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Sigapnews.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Yund)

Menuju Jakarta, Supriansa Tinggalkan Jejak Politik Keteduhan di Bumi Latemmamala

Soppeng, Sigapnews.com, Langkah politik Supriansa menuju Jakarta kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Soppeng. Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak dan berbagai agenda penting yang kini dijalankannya di tingkat pusat, masyarakat Bumi Latemmamala ternyata masih menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok yang selama ini dikenal dengan gaya politik yang teduh dan elegan.

Bagi sebagian masyarakat Soppeng, Supriansa bukan hanya dipandang sebagai figur politik semata. Ia dinilai sebagai tokoh yang mampu menjaga komunikasi lintas kalangan dengan pendekatan yang lebih cair, santun, dan mengedepankan suasana kebersamaan di tengah kerasnya persaingan politik daerah.

Karakter politik yang merangkul itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya hingga kini masih sering diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi masyarakat. Mulai dari warung kopi, pertemuan komunitas, hingga percakapan santai di tengah masyarakat, jejak politik Supriansa masih menjadi bagian dari cerita politik lokal yang terus dikenang.

Di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Soppeng, nama Supriansa kembali beberapa kali muncul dalam berbagai pembicaraan publik.

Menariknya, penyebutan nama tersebut bukan dalam konteks pertarungan politik secara terbuka, melainkan lebih sebagai simbol dari gaya kepemimpinan yang dianggap mampu menjaga keseimbangan dan keteduhan di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif.

Sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa dalam perjalanan politik daerah, keteduhan sering kali menjadi sesuatu yang mahal. Politik bukan sekadar soal perebutan posisi dan kemenangan sesaat, tetapi juga bagaimana seorang tokoh meninggalkan kesan baik dan mampu menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Politik itu bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi bagaimana meninggalkan kesan baik di tengah masyarakat,” ujar seorang warga Soppeng dalam sebuah perbincangan santai. Minggu (17/5/2026).

Pernyataan tersebut seolah menggambarkan bagaimana sebagian masyarakat masih memandang perjalanan politik Supriansa hingga hari ini. Sosoknya dinilai mampu menghadirkan suasana politik yang tidak terlalu gaduh, namun tetap memiliki pengaruh dalam menjaga ritme komunikasi di tengah masyarakat.

Di Soppeng sendiri, budaya politik masyarakat memang memiliki warna tersendiri. Nilai sipakatau, saling menghargai, dan menjaga hubungan sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, publik cenderung lebih menyukai pendekatan politik yang tidak terlalu konfrontatif dan tetap mengedepankan etika dalam perbedaan pilihan politik.

Dalam berbagai momentum politik sebelumnya, Supriansa kerap dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani komunikasi lintas kelompok. Pendekatan yang lebih fleksibel dan suasana komunikasi yang cair menjadi ciri yang masih diingat oleh banyak kalangan hingga saat ini.

Meski kini aktivitas politiknya lebih banyak berlangsung di Jakarta, sebagian masyarakat menilai bahwa pengaruh moral dan jejak komunikasinya masih terasa di daerah. Tidak sedikit yang menyebut bahwa politik keteduhan seperti itu mulai dirindukan di tengah suasana politik yang belakangan cenderung lebih keras dan penuh persaingan terbuka.

Pengamat sosial dan politik lokal juga melihat bahwa fenomena munculnya kembali nama Supriansa dalam ruang-ruang diskusi masyarakat menunjukkan bahwa figur politik tidak selalu dikenang karena jabatan semata. Ada tokoh yang tetap hidup dalam ingatan publik karena cara mereka membangun hubungan sosial dan menjaga suasana politik tetap nyaman untuk semua pihak.

Menjelang dinamika internal Golkar Soppeng yang diprediksi akan semakin dinamis, masyarakat tampaknya tetap menikmati irama politik daerah dengan cara yang khas. Elegan, penuh tafsir, namun tetap menjaga nilai kebersamaan dan etika sosial.

Sebab bagi masyarakat Soppeng, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar. Namun menjaga hubungan baik dan meninggalkan suasana yang teduh sering kali menjadi nilai yang jauh lebih lama dikenang dibanding riuhnya persaingan politik sesaat.

Kini, ketika langkah menuju Jakarta terus berlanjut, Bumi Latemmamala tetap menyimpan ruang ingatan tersendiri terhadap sosok Supriansa.

Karena bagi sebagian masyarakat, ada tokoh yang dikenang bukan hanya karena jabatan dan pengaruhnya, tetapi karena cara ia menjaga suasana agar politik tetap terasa teduh untuk semua.

(Red)

“Politik Belah Bambu” Meledak di FB, Pernyataan Agus Setiawan PH Rauf Picu Gelombang Reaksi Publik

Soppeng, Sigapnews.com, Jagat Facebook mendadak panas setelah Agus Setiawan melontarkan sindiran keras soal dugaan praktik “politik belah bambu” yang disebut-sebut sedang bermain dalam dinamika kekuasaan daerah.

Kalimat “mengangkat yang satu, menginjak yang lain” langsung menyentak perhatian publik. Banyak warganet menilai ungkapan tersebut bukan sekadar kritik biasa, melainkan tamparan terbuka terhadap pola politik yang dianggap mulai memecah barisan dan menimbulkan kecemburuan di kalangan pendukung maupun masyarakat bawah.

Kolom komentar Facebook pun dipenuhi reaksi beragam. Ada yang menyebut pernyataan itu “mewakili suara hati rakyat”, ada pula yang menilai sudah lama publik merasakan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan pihak yang dianggap tidak lagi sejalan.

“Jangan sampai politik hanya jadi panggung untuk mengangkat kroni dan menyingkirkan yang lain pelan-pelan,” tulis salah satu akun yang ikut ramai berkomentar.yang terpantau Media ini, Sabtu (16/5/2026). 

Situasi ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik mulai mengaitkan istilah “belah bambu” dengan isu mutasi, distribusi jabatan, arah dukungan politik, hingga kedekatan elit tertentu yang dinilai makin dominan.

Pengamat menilai, jika pola komunikasi politik tidak segera dibenahi, kondisi seperti ini berpotensi memperlebar jarak emosional di akar rumput. Sebab di tengah masyarakat, kesan adanya “anak emas” dan “kelompok yang ditinggalkan” merupakan isu yang sangat sensitif dan mudah memantik gejolak opini.

Kini bola panas itu telanjur bergulir di media sosial. Satu per satu komentar bermunculan, menandakan publik tidak lagi sekadar menonton, tetapi mulai berani membaca dan menilai arah permainan politik yang sedang berlangsung.

Sinergi Tiga Forum di Soppeng Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Transaksi Menjelang Idul Adha 1447 H.

Soppeng,Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Selasa (12/5/2026). Rapat strategis ini digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Sinergi ketiga forum tersebut bertujuan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan digital di tengah masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dan terukur mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok yang lazim terjadi jelang Idul Adha. Tiga fokus utama menjadi perhatian seluruh unsur TPID: penguatan strategi pengendalian harga pangan, pemantauan intensif harga kebutuhan pokok di pasar, serta kesiapan menghadapi lonjakan harga komoditas utama.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Bupati menyebutkan sejumlah komoditas seperti daging sapi, cabai, bawang dan aneka bumbu dapur cenderung mengalami kenaikan harga signifikan saat memasuki periode hari besar keagamaan nasional.

TPID harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kenaikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat, tegas Suwardi.

Selain stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menaruh perhatian serius pada percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Wakil Bupati Selle KS Dalle yang memimpin jalannya rapat menekankan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah, terutama melalui pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

QRIS merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan Bank Indonesia untuk mempermudah sistem pembayaran lintas aplikasi dompet digital maupun mobile banking. Dengan sistem ini, masyarakat hanya perlu memindai satu kode QR untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan aman.

Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi masyarakat, ujar Selle.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, antara lain Kapolres, Dandim 1423, dan Kajari Soppeng, serta Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala OPD, perwakilan BPS, sektor perbankan seperti BRI dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng, hingga BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.

Kehadiran berbagai lintas sektor menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi yang erat. Langkah antisipatif ini dinilai penting mengingat momentum Idul Adha biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan penguatan koordinasi TPID serta dorongan penggunaan QRIS, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap daya beli masyarakat tetap stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien serta modern.

(Yund)

10 Tahun Tak Nikmati Air PDAM, Warga Soppeng Malah Ditagih Hampir Rp6 Juta! Surat Kejaksaan Bikin Heboh

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik tagihan pelanggan PDAM kembali bikin geger warga Kabupaten Soppeng. Seorang warga mendadak panik usai menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Soppeng terkait tunggakan air PDAM yang nilainya mencapai hampir Rp6 juta, padahal aliran air ke rumahnya disebut sudah mati sejak sekitar 10 tahun lalu.

Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah surat pemanggilan atas nama pelanggan Abd. Rahman tersebar luas di media sosial dan grup WhatsApp warga.

Dalam surat resmi yang diterima keluarga pelanggan, tercantum total tunggakan sebesar Rp5.952.700 yang harus dibicarakan penyelesaiannya bersama Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng.
Yang membuat keluarga semakin heran, mereka mengaku sudah lama tidak menikmati layanan air dari PDAM Tirta Ompo.

“Airnya sudah lama tidak mengalir. Bahkan menurut keluarga, jaringan itu sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Meterannya memang masih terpasang, tapi tidak berfungsi,” ungkap Ketua LSM Sidik, Mahmud, kepada awak media.

Menurut Mahmud, kondisi distribusi air di wilayah tersebut memang sudah lama menjadi keluhan warga. Bahkan saat musim hujan, air yang sempat mengalir disebut sering keruh dan tidak layak dipakai.

“Kalau hujan, airnya keruh sekali sampai masuk ke rumah warga. Jadi masyarakat bingung kenapa masih muncul tagihan sebesar itu,” katanya.

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar tunggakan biasa, tetapi sudah menyangkut sistem pendataan pelanggan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Mahmud juga mempertanyakan mengapa penagihan baru dilakukan sekarang setelah bertahun-tahun berlalu.

“Kalau memang pelanggan dianggap menunggak, kenapa tidak ditagih dari dulu? Kenapa baru sekarang ada pemanggilan?” ujarnya.

Karena penasaran, Mahmud mengaku sempat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng untuk meminta penjelasan terkait pemanggilan tersebut.

Dari hasil komunikasi yang dilakukan, ia memperoleh informasi bahwa penanganan tunggakan pelanggan PDAM itu berkaitan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, polemik ini justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat terkait validitas data pelanggan aktif PDAM Tirta Ompo.

Warga menduga masih banyak meteran lama yang secara administrasi tercatat aktif, padahal aliran air ke pelanggan sebenarnya sudah lama tidak berjalan normal bahkan ada yang mengaku sudah bertahun-tahun tidak menikmati layanan.

Sorotan publik kini juga tertuju pada kerja sama antara Perumda Tirta Ompo Kabupaten Soppeng dan Kejaksaan Negeri Soppeng dalam penanganan piutang pelanggan.

Diketahui sebelumnya kedua pihak telah menjalin nota kesepahaman atau MoU terkait pendampingan penagihan tunggakan pelanggan PDAM.

Melalui kerja sama tersebut, pihak kejaksaan ikut melakukan pemanggilan terhadap pelanggan yang memiliki tunggakan pembayaran.

Dalam surat yang beredar, pelanggan diminta hadir untuk membicarakan penyelesaian piutang bersama Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng.

Kasus ini pun memantik banyak komentar warga, Sebagian masyarakat berharap ada penjelasan terbuka dari pihak PDAM agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Tak sedikit pula warga yang mulai mempertanyakan sistem pencatatan meter air dan pengawasan lapangan oleh petugas PDAM.

Mahmud bahkan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pendataan pelanggan di PDAM Soppeng.

“Petugas pencatat meter juga perlu dievaluasi. Karena mereka punya tugas dan insentif, jadi harus dipastikan data pelanggan benar-benar valid,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perumda Tirta Ompo Kabupaten Soppeng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tagihan terhadap pelanggan yang mengaku sudah hampir satu dekade tidak menikmati layanan air bersih tersebut.

(Yund)

Dewan Pendidikan Soppeng Angkat Bicara Soal Mutasi Kepsek, Tegaskan Aktif Kawal Polemik

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik mutasi kepala sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan di Kabupaten Soppeng terus memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat maupun kalangan pemerhati pendidikan. Di tengah sorotan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut lembaga tersebut tidak menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang berkembang.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM., menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta dan realitas kerja yang selama ini dilakukan Dewan Pendidikan dalam mengawal berbagai persoalan pendidikan di daerah.

Menurutnya, kritik terhadap lembaga publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat. Namun demikian, ia menilai kritik yang berkembang semestinya dibangun di atas pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pendidikan.

“Kami menghargai setiap kritik sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Tetapi, jika ada anggapan bahwa Dewan Pendidikan tidak bekerja atau tidak bersuara, tentu itu perlu dilihat secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujar Nurmal Idrus, Selasa malam (12/5/2026).

Ia menjelaskan, sejak terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, lembaga tersebut secara aktif melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan mendasar di lingkungan pendidikan. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi sarana dan prasarana sekolah, distribusi tenaga pendidik, tata kelola sekolah, hingga perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Bahkan, kata dia, Dewan Pendidikan telah mengidentifikasi ratusan persoalan pendidikan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks polemik mutasi kepala sekolah yang kini menjadi perhatian publik, Dewan Pendidikan menegaskan tidak tinggal diam. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, pihaknya telah menginisiasi Forum Rembuk Pendidikan yang secara khusus membahas ketimpangan distribusi guru serta dampaknya terhadap kualitas layanan pendidikan.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis di sektor pendidikan.

“Ketua Dewan Pendidikan juga telah secara terbuka menyampaikan adanya ketimpangan distribusi guru di sejumlah wilayah. Dari situ lahir berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Nurmal Idrus juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami posisi Dewan Pendidikan secara proporsional. Sebab, secara kelembagaan, Dewan Pendidikan bukan lembaga eksekutor yang memiliki kewenangan melakukan mutasi, pengangkatan, maupun pemberhentian kepala sekolah.

Menurutnya, fungsi utama Dewan Pendidikan adalah memberikan pertimbangan, melakukan pengawasan, menyusun rekomendasi, serta menjembatani aspirasi masyarakat pendidikan kepada pemerintah daerah.

Karena itu, ia menilai ukuran kinerja Dewan Pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari seberapa sering lembaga tersebut muncul di media atau kerasnya pernyataan yang disampaikan di ruang publik.

“Banyak kerja-kerja substansial dilakukan melalui koordinasi, pemetaan data, penyusunan rekomendasi, dan advokasi kebijakan yang mungkin tidak selalu terekspos ke publik,” tegasnya.

Di sisi lain, Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng memastikan tetap terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak demi mendorong perbaikan kualitas pendidikan di daerah. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan tetap mengedepankan keseimbangan informasi dan semangat bersama untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

“Jangan sampai opini yang berkembang justru memperkeruh suasana di tengah upaya pembenahan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Polemik mutasi kepala sekolah di Kabupaten Soppeng sendiri belakangan menjadi perhatian luas masyarakat. Situasi tersebut memicu diskusi mengenai tata kelola pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta mekanisme pengambilan kebijakan di lingkungan pendidikan daerah.

(Yund)

Publik Pertanyakan Sikap Dewan Pendidikan Soppeng: “Dulu Vokal, Kini Diam Saat Polemik Mutasi Muncul”

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik penataan dan mutasi kepala sekolah di Kabupaten Soppeng terus memantik perhatian publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng yang selama ini dikenal aktif menyuarakan aspirasi guru dan kepala sekolah.

Masyarakat mulai mempertanyakan sikap lembaga tersebut yang dinilai cenderung diam di tengah munculnya keluhan terkait ketimpangan penerapan aturan masa jabatan kepala sekolah pasca terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Publik mengingat kembali pernyataan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa mutasi kepala sekolah maupun guru tidak boleh dilakukan apabila berpotensi merugikan serta tidak didasarkan pada pertimbangan objektif.

Namun kini, ketika isu mutasi dan rotasi kembali menjadi perbincangan hangat, suara lembaga tersebut justru dinilai nyaris tak terdengar.

“Dulu sangat lantang membela guru dan kepala sekolah. Sekarang ketika publik mempertanyakan ketidakadilan dalam penataan jabatan, kenapa malah sunyi?” ujar seorang tokoh masyarakat di Soppeng. Selasa (12/5).

Kondisi tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan muncul sinyalemen adanya kedekatan tertentu antara pihak terkait dengan pemangku kebijakan, sehingga kritik yang sebelumnya keras kini berubah menjadi sikap diam.

Meski tudingan itu belum tentu benar, masyarakat menilai Dewan Pendidikan seharusnya tampil memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka liar di ruang publik.

“Kalau memang berpihak pada kepentingan pendidikan dan guru, seharusnya tetap konsisten bersuara. Jangan hanya keras ketika situasi aman, lalu diam saat kebijakan mulai dipersoalkan,” kata warga lainnya.

Masyarakat juga menilai fungsi Dewan Pendidikan bukan sekadar simbol atau pelengkap administratif, melainkan harus benar-benar menjadi pengawas moral dalam kebijakan pendidikan daerah, terutama ketika muncul dugaan ketidakadilan dalam penerapan aturan masa jabatan kepala sekolah.

Dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah pusat menegaskan bahwa batas maksimal masa penugasan kepala sekolah ASN adalah dua periode atau delapan tahun. Namun di lapangan, publik masih melihat adanya kepala sekolah yang telah lama menjabat tanpa kejelasan evaluasi, sementara sebagian lainnya justru dipindahkan sebelum masa tugasnya berakhir.

Fenomena inilah yang kemudian memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah aturan benar-benar ditegakkan secara adil, atau hanya berlaku bagi pihak tertentu?

Publik berharap Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng tetap menjaga independensi serta keberanian moral dalam menyikapi persoalan pendidikan di daerah.

“Kalau lembaga yang selama ini disebut sebagai penyambung lidah guru saja ikut diam, lalu siapa lagi yang akan berbicara untuk keadilan di dunia pendidikan?” tegas seorang warga.

(Red)

36,97 Gram Sabu Ikut Dimusnahkan, Bupati Soppeng Tegaskan Dukungan Penuh pada Penegakan Hukum.

SOPPENG Sigapnews.com Sebanyak 36,97 gram narkotika jenis sabu beserta 411 plastik sachet bekas pembungkus dimusnahkan Kejaksaan Negeri Soppeng dalam kegiatan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), Selasa (12/5/2026).

Bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, SH., MH. Turut hadir Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses penegakan hukum.

Kehadiran bupati juga memperkuat sinergi antarinstansi, terbukti dengan ikutnya sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Kompol Sudarmin serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Pemusnahan barang bukti menyasar 26 terpidana dengan beragam kasus. Perkara narkotika mendominasi, yakni melibatkan 16 terpidana. Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 36,97 gram, 411 plastik sachet kecil bekas pembungkus, timbangan digital, serta alat hisap sabu (bong).

Selain narkotika, pemusnahan juga mencakup barang bukti dari kasus pencurian, penganiayaan, tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kelalaian berkendara, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam prosesnya, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sedangkan barang bukti lainnya dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum di Kabupaten Soppeng dalam memberantas kejahatan, khususnya peredaran narkotika, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

(The Yund)

Ketua DPW A-PPI Sumut Kunjungi DPP A-PPI, Hardep Dinilai Layak Duduki Jabatan Sekjen Pusat

Medan, Sigapnews.com,– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara, Hardep yang akrab disapa Raju, bersama Pembina, Wakil Ketua Roymansyah Nasution, serta sejumlah pengurus inti A-PPI Sumut melakukan kunjungan kerja resmi ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (09/06/2026).

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua DPP A-PPI, Ade Dzulhaidir, dan Sekretaris Jenderal DPP A-PPI, Agus Dwirahmadji, S.H., M.H., dalam suasana hangat penuh kekeluargaan dan semangat membangun organisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPP A-PPI, Ade Dzulhaidir, menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan demi menjaga keberlangsungan dan kemajuan organisasi di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh Ketua DPW A-PPI di Indonesia dan melihat potensi besar dalam diri Hardep.

“Setelah mengamati kinerja dan dedikasi para pemimpin daerah, saya menilai Ketua DPW A-PPI Sumut, Bapak Hardep, memiliki kapasitas dan keberanian yang layak untuk naik ke tingkat nasional serta menduduki jabatan Sekretaris Jenderal DPP A-PPI.

Langkah pembaruan ini diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi hingga ke pelosok desa serta mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan bangsa,” tegas Ade Dzulhaidir.

Menanggapi kepercayaan tersebut, Hardep menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan amanah yang diberikan oleh pimpinan pusat.

“Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua DPP A-PPI Bapak Ade Dzulhaidir dan Sekjen DPP A-PPI Bapak Agus Dwirahmadji atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan jajaran pengurus Sumatera Utara.

Penghargaan ini bukan milik pribadi, melainkan milik seluruh kader A-PPI di Sumatera Utara yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” ujar Hardep.

Ia juga menegaskan kesiapannya apabila dipercaya mengemban amanah di tingkat pusat.

“Apabila diberikan tanggung jawab di tingkat pusat, saya siap mengabdi demi memajukan A-PPI menjadi organisasi pers yang terhormat, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Bersama pimpinan pusat, kami siap memperluas jangkauan organisasi hingga ke tingkat bawah serta menjadi mitra kritis sekaligus pendukung pembangunan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP A-PPI, Agus Dwirahmadji, S.H., M.H., memberikan apresiasi atas kinerja DPW A-PPI Sumatera Utara yang dinilai sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya dalam kedisiplinan organisasi dan advokasi terhadap wartawan.

Menurutnya, regenerasi kepemimpinan merupakan bagian dari strategi besar organisasi dalam memperkuat eksistensi A-PPI di tengah masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan diskusi santai dan komitmen bersama untuk terus mempererat sinergi antara pengurus pusat dan daerah demi mewujudkan A-PPI yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi dunia pers serta kemajuan Indonesia.

(Tim)

OCM FC Juara Binatama Cup II Usai Taklukkan Fun Football FC Lewat Adu Penalti

Mandailing Natal, Sigapnews.com, Tim Kesebelasan OCM FC berhasil keluar sebagai juara Turnamen Binatama Cup II setelah menundukkan Fun Football FC melalui drama adu penalti dengan skor 4-3 di Stadion Mini Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Minggu (10/5/2026).

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dan agresif. Pada babak pertama, Fun Football FC lebih dulu unggul lewat serangan cepat yang berhasil membobol gawang OCM FC.

Namun, OCM FC segera membalas melalui tendangan keras Ikhsan Chan yang tak mampu dihalau penjaga gawang lawan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Fun Football FC kembali memimpin setelah Ronggur sukses mencetak gol lewat sundulan tajam. Keunggulan 2-1 membuat Fun Football FC bermain lebih defensif demi mengamankan kemenangan.

Akan tetapi, beberapa menit sebelum laga berakhir, Khairul Salim muncul sebagai penyelamat OCM FC dengan gol penyeimbang. Skor 2-2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Pertandingan pun harus ditentukan melalui adu penalti. Para eksekutor OCM FC sukses menjalankan tugas dengan baik, sementara dua penendang Fun Football FC gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis kiper OCM FC. OCM FC akhirnya menang dengan skor 4-3.

Ketua Panitia Binatama Cup II, Muhammad Ikshan, mengucapkan selamat kepada OCM FC sebagai juara dan Fun Football FC sebagai runner-up.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim peserta, suporter, dan masyarakat yang telah menjaga suasana turnamen tetap aman dan kondusif.

“Terima kasih kepada seluruh tim, suporter, dan penonton yang telah mendukung serta menjaga keamanan selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di Binatama Cup selanjutnya,” ujar Ikshan.

Salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Kotasiantar, Azanul Akbar Panjaitan, turut menyampaikan terima kasih kepada AKBP Bagus Priandy yang telah hadir langsung dan memberikan dukungan terhadap turnamen tersebut.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak, termasuk para donatur seperti Azkiyal Network, Madina Mart, dan Sumber Batu, sangat membantu kesuksesan acara.

Sementara itu, Kapolres Madina, AKBP Bagus Priandy, memberikan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya turnamen yang berjalan tertib dan meriah.

“Saya berharap Binatama Cup terus berkembang dengan skala yang lebih besar hingga tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana membangun citra positif daerah.

“Melalui sepak bola, saya berharap Kotasiantar dikenal karena prestasi olahraganya, bukan karena hal-hal negatif. Olahraga adalah jalan positif untuk membangun daerah,” tutupnya.

(Magfirarulloh)

Jangan Kaget Kalau Kena Tilang! Polisi Soppeng Bongkar Cara Kerja E-TLE ke Warga

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya membangun budaya tertib berlalu lintas terus dilakukan jajaran Satlantas Polres Soppeng. Kali ini, polisi turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai keselamatan berkendara, layanan darurat kepolisian, hingga sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) yang kini mulai diterapkan secara luas.

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sabtu malam, 9 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 WITA.

Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Soppeng menggandeng mahasiswa Universitas Lamappapoleonro sebagai bentuk kolaborasi edukatif kepada masyarakat.

Kehadiran aparat kepolisian disambut antusias warga yang mengikuti kegiatan hingga selesai. Banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya langsung mengenai aturan lalu lintas, prosedur penindakan pelanggaran, hingga cara kerja sistem tilang elektronik yang selama ini masih belum dipahami sebagian pengendara.

Dalam sosialisasi tersebut, personel Satlantas menjelaskan pentingnya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas atau Kamseltibcar Lantas.

Polisi menegaskan bahwa tingginya angka kecelakaan lalu lintas sering kali disebabkan oleh rendahnya disiplin pengguna jalan, mulai dari tidak memakai helm, melanggar rambu, hingga berkendara melebihi batas kecepatan.

Petugas juga mengingatkan bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi menjadi kewajiban seluruh pengguna jalan. Kesadaran masyarakat dianggap menjadi faktor utama dalam menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Salah satu materi yang paling menarik perhatian warga adalah penjelasan mengenai sistem E-TLE atau tilang elektronik. Dalam pemaparannya, polisi menjelaskan bahwa E-TLE merupakan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang bekerja melalui kamera pemantau untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis.

Melalui sistem tersebut, pelanggaran seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga penggunaan ponsel saat berkendara dapat terekam kamera dan diproses secara digital tanpa perlu penghentian langsung di jalan.

Polisi menegaskan bahwa penerapan E-TLE bertujuan menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, modern, dan akuntabel.

Dengan sistem elektronik, proses penindakan diharapkan lebih objektif karena seluruh bukti pelanggaran terekam secara otomatis.

Selain sosialisasi E-TLE, warga juga diberikan edukasi mengenai layanan Call Center 110 milik Polri. Layanan tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam secara gratis untuk melaporkan berbagai situasi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, bencana alam, maupun kondisi lain yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.

Dalam kegiatan tersebut, materi sosialisasi disampaikan langsung oleh sejumlah personel Satlantas Polres Soppeng, di antaranya AIPTU H. Mahmuddin Arsyad selaku Kanit Kamsel, AIPDA Armin Arfah serta BRIPDA Anugrah Saputra.

Kapolres Soppeng, Aditya Pradana, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut. Menurutnya, pendekatan preventif dan edukatif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibanding hanya mengedepankan penindakan hukum semata.

Ia mengatakan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan warga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan layanan kepolisian.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas serta tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.
Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Soppeng akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif dan edukatif guna menekan angka pelanggaran serta mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang baik antara kepolisian, mahasiswa, dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Soppeng.

(Yunandar)