Polres Soppeng Kembali Ungkap Kasus Narkoba, Amankan 8 Shaset Sabu dari Seorang Wirausaha

SOPPENG Sigapnews.com, Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial A (38) diamankan petugas di Kelurahan Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada Senin (9/2/2026) dini hari.

Terduga pelaku yang berprofesi sebagai wiraswasta dan warga Allimbangeng tersebut ditangkap sekitar pukul 01.30 WITA di rumahnya. Penangkapan ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/05/II/2026/SPKT Polres Soppeng serta informasi dari masyarakat yang meresahkan aktivitas transaksi narkoba di lokasi kejadian.

Dari tangan pelaku, personel Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung KBO IPDA Muhammad Arwin bersama Kanit I IPDA Fahril Nurdin mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain delapan bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 1,92 gram, delapan potongan pipet warna biru, satu unit handphone, satu bungkus rokok, serta satu shaset besar.

Kasat Resnarkoba Polres Soppeng, AKP Heriyadi Nur, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya transaksi di salah satu rumah di wilayah Allimbangeng.

Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pemantauan. Saat dilakukan penggeledahan, delapan shaset sabu ditemukan dalam penguasaan terduga pelaku, ujar AKP Heriyadi.

Saat diinterogasi, pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya dan rencananya akan diedarkan dengan harga Rp200.000 per shaset. Pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Soppeng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika di Bumi Lamappapoleonro.

Kami berkomitmen memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Ini bentuk keseriusan kami melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus aktif melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan, tegas Kapolres.

Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini penyidik tengah melengkapi administrasi, memeriksa saksi, serta mengirimkan barang bukti dan sampel urine ke Laboratorium Forensik guna pengujian lebih lanjut.

(Yund)

Bontangku Resmi Kembali di Hari Pers Nasional 2026, Perkuat Literasi Digital Kalimantan Timur

Bontang, Sigapnews.com,– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum bersejarah bagi perkembangan media digital di Kalimantan Timur. Bertepatan dengan hari istimewa bagi insan pers Indonesia, platform media massa modern Bontangku resmi mengumumkan keaktifannya kembali dengan formasi tim yang lebih solid serta legalitas formal di bawah naungan PT Okin Kreatif Digital.

Kembalinya Bontangku bukan sekadar aktivasi ulang platform media, tetapi menandai transformasi besar dalam manajemen, struktur organisasi, serta arah pengembangan bisnis perusahaan yang kini berorientasi pada ekosistem digital terintegrasi.

Perjalanan Bontangku dimulai sejak 18 Mei 2018 sebagai pionir informasi berbasis media sosial di Kota Bontang. Dalam kurun waktu tersebut, Bontangku dikenal luas sebagai sumber informasi cepat dan relevan bagi masyarakat.

Seiring dinamika industri media digital, Bontangku terus berbenah. Puncaknya terjadi pada Oktober 2023 ketika platform ini resmi bergabung dalam Ekosistem Promedia, sebuah jaringan media nasional yang memperkuat kapasitas pemberitaan, distribusi konten, serta integrasi informasi lintas daerah.

Langkah strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan jurnalisme yang lebih mendalam, terverifikasi, dan terhubung secara nasional.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Momentum ini kami jadikan titik balik untuk menghadirkan jurnalisme yang lebih cerdas, inovatif, dan inklusif bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Muhammad Olifiansyah, Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama PT Okin Kreatif Digital. Rabu (11/2/2026).

Kebangkitan Bontangku kali ini juga ditandai dengan penguatan aspek legal dan manajerial. Sejak 19 November 2025, perusahaan secara resmi memiliki payung hukum tetap melalui PT Okin Kreatif Digital.

Transformasi ini memperluas peran Bontangku tidak hanya sebagai portal berita, tetapi juga sebagai pusat industri kreatif yang mencakup:

Periklanan digital

Produksi film dan animasi

Desain multimedia

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Manajemen konten digital

Dengan struktur hukum yang kuat, Bontangku kini siap bersaing dalam industri media modern yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan inovasi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Muhammad Olifiansyah sebagai Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama, Bontangku didukung oleh Handika Pratama Putra selaku Komisaris Utama.

Operasional pemberitaan dikelola oleh Rizky Maulizar sebagai Redaktur Pelaksana, bersama tim kontributor berita yang terdiri dari:

Dani Putra Hermawan

Muhammad Hasyim Muzakki

Fergi Julian

Sementara itu, penulisan konten kreatif didukung oleh:

Khusnul Khotimah

Siti Nur Amalia

Kualitas visual dan produksi multimedia dipercayakan kepada Rusli Azis sebagai fotografer dan videografer. Distribusi serta jangkauan informasi di media sosial dikelola oleh tim digital yang terdiri dari:

Agustian Saputra

Muhammad Reihan Wahyudi

Mauluddin Khan

Rasdiana

Nurul Azmi

Di sisi manajemen internal, perusahaan diperkuat oleh:

Eny Ardhika Putri (HRD)

Laila Salsabila (Sekretaris Redaksi)

Dewi Anjani (Finance & Accounting)

Pendampingan aspek hukum dilakukan oleh R. Imam Rahmat Sjafi’i, SH., M.Kn selaku Penasehat Hukum.

Komitmen di Tengah Pembangunan IKN
Kembalinya Bontangku hadir di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Momentum ini dinilai sebagai peluang besar bagi media lokal untuk mengambil peran strategis dalam membangun literasi informasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah.

Dengan mengusung motto “Membangun Wawasan Luas Dari Kalimantan Timur”, Bontangku berkomitmen menjadi pusat ekosistem digital yang menginspirasi kemajuan masyarakat.

“Vakumnya kami di masa lalu adalah bagian dari proses pendewasaan. Hari ini, di Hari Pers Nasional, kami kembali dengan komitmen penuh untuk memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada siapa saja,” pungkas Olifiansyah.

Bontangku diterbitkan secara resmi oleh PT Okin Kreatif Digital yang beralamat di:

Dusun Wonosari, RT.09, RW.05
Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari
Kabupaten Malang

Dengan fondasi hukum yang kuat, tim profesional, serta jaringan media nasional, Bontangku optimistis dapat menjadi salah satu media digital terdepan di Kalimantan Timur sekaligus bagian dari penggerak literasi informasi nasional.

(Red)

Gubernur Sulsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Takalar Lewat Peningkatan Jalan Galesong

Takalar, Sigapnews.com,– Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman bersama Bupati Takalar Or H Firdaus Daeng Manye secara resmi memulai pengerjaan peningkatan infrastruktur jalan dengan melakukan peletakan aspal pertama pada proyek perbaikan Jalan Paket 2 di ruas Galesong, Desa Pa’lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Selasa (10/2/2026).

Peningkatan Jalan Poros Galesong Utara ini menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena berfungsi sebagai jalur utama penghubung antar Desa di wilayah pesisir Kabupaten Takalar.

Selain itu, ruas jalan tersebut juga berperan penting sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi yang terhubung langsung dengan Kota Makassar.

Pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, adalah fondasi penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pengerjaan Jalan Paket 2 ini merupakan wujud komitmen dan janji Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pemerintah provinsi akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye menyampaikan bahwa dimulainya pengerjaan jalan ini menjadi kado istimewa Hari Jadi ke-66 Kabupaten Takalar, karena waktu pelaksanaan ground breaking bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun daerah tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini pengerjaan jalan Bontoramba–Galesong sepanjang 11,06 kilometer sudah mulai dikerjakan. Ground breaking preservasinya dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur Sulsel dan bertepatan dengan hari jadi Takalar. Ini adalah kado istimewa untuk masyarakat Takalar, khususnya warga Galesong,” ungkap Firdaus Daeng Manye.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Takalar.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Firdaus Daeng Manye berharap peningkatan infrastruktur Jalan Poros Galesong ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus memperlancar konektivitas antara Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

“Jalan Galesong ini merupakan jalur penghubung penting ke Kota Makassar. Kami berharap peningkatan jalan ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran transportasi, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Takalar,” jelasnya.

Dengan dimulainya pengerjaan Jalan Paket 2 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Red)

TMMD Ke-127 Resmi Dibuka, TNI dan Masyarakat Soppeng Rajut Kebersamaan Bangun Desa.

SOPPENG. Sigapnews.com Semangat gotong royong menyala kembali di bumi Latemmamala. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 secara resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., dalam sebuah upacara yang digelar Kodim 1423/Soppeng pada Selasa (10/2/2026).

Pembukaan ini menandai dimulainya sinergi strategis antara TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam sebuah program yang diharapkan menjadi jembatan emas menuju kemandirian dan kesejahteraan desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar proyek fisik biasa. Ia menyebut program ini sebagai rajutan kebersamaan yang berperan vital dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Jalan yang kita buka bersama nantinya adalah urat nadi perekonomian desa. Namun, yang lebih penting lagi, semangat gotong royong dalam membukanya adalah denyut jantung dari kemajuan itu sendiri,ujar Bupati Soppeng Suwardi haseng dengan penuh semangat di hadapan peserta upacara.

Pernyataan senada disampaikan oleh Dandim 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yuliyanto, yang bertindak sebagai Dansatgas TMMD ke-127. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata dan otentik dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pengabdian prajurit TNI kepada masyarakat ibarat mata air yang tak pernah kering, selalu mengalir memberikan kesejukan dan kehidupan, tegas Dandim Eko Yuliyanto.

Lebih lanjut, Dandim memaparkan fokus kegiatan TMMD ke-127 yang terbagi dalam beberapa bidang:

Kegiatan Fisik Fokus pada pembukaan dan peningkatan akses jalan serta sarana fisik lain untuk mendongkrak perekonomian desa.
Kegiatan Non-Fisik Meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan sosial, serta penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat: Mengaktifkan dan menghidupkan kembali budaya kerja bakti serta gotong royong sebagai modal sosial pembangunan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, dari tanggal 10 Februari hingga 11 Maret 2026," jelas Dandim.

Upacara pembukaan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras, antara lain Kolonel Arm Mudarto Nainggolan, S.Ip. (Kasi Pers Kasrem 141/Tp), Mayor Inf Samsir (Pasi Wanwil Korem 141/Tp), seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng, tokoh masyarakat, pelajar, serta seluruh personel Satgas TMMD ke-127.

(Yund)

Wakil Bupati Soppeng Sampaikan Pentingnya Otonomi Nyata dalam Rakernas ADEKSI 2026 di Batam

BATAM.Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, hadir sebagai pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Planet Holiday Hotel & Residence,l Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (9-2-2026) ini mengangkat tema strategis ,Urun Rembuk RUU Pemerintahan Daerah.

Forum nasional ini menjadi wahana penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan konstruktif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah yang sedang disusun.

Dalam paparannya, Wakil Bupati Soppeng menegaskan bahwa efektivitas RUU tersebut sangat bergantung pada kemampuannya menjawab kebutuhan riil di daerah. “RUU Pemerintahan Daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi empiris di lapangan. Tujuannya jelas, memperkuat otonomi daerah, memberi ruang inovasi serta memastikan kewenangan yang proporsional untuk pelayanan publik yang optimal, tegas Ir. Selle KS Dalle.

Ia lebih lanjut menekankan bahwa sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Melalui forum seperti Rakernas ADEKSI, pengalaman dan tantangan yang dihadapi daerah dapat menjadi bahan pertimbangan vital. Aspirasi dan pembelajaran langsung dari daerah harus menjadi dasar regulasi. Hasilnya nanti harus implementatif, mendukung, bukan justru membelenggu atau memberatkan daerah, tambahnya.

Rakernas ADEKSI 2026 juga menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar ternama, antara lain Rektor IPDN Jakarta Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS; serta Ketua Umum ADEKSI Dance Ishak Palit, yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Salatiga.

Keikutsertaan dan kontribusi aktif Wakil Bupati Soppeng dalam forum nasional ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus terlibat dalam perumusan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berdampak langsung pada penguatan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

(Yund)

Syiar Da’i Indonesia Gelar Pelantikan dan Dialog Kebangsaan Bertema Persatuan NKRI

Jakarta, Sigapnews.com, Pengurus Pusat Syiar Da’i Indonesia (SDI) periode 2026–2029 akan menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus yang dirangkaikan dengan Dialog Kebangsaan bertema “Meneguhkan Peran Da’i dalam Merawat Persatuan dan Keutuhan NKRI”.

Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 8, Jalan H. Mas Mansyur/Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Agenda pelantikan dan dialog kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi Syiar Da’i Indonesia untuk mempererat silaturahmi, menghidupkan kembali spirit perjuangan dakwah, serta memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan para da’i dan da’iyah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP Syiar Da’i Indonesia, Usman Syafruddin, menegaskan bahwa seorang pendakwah harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat agar dakwah yang disampaikan tidak mengarah pada sikap radikal maupun ujaran kebencian.

“Da’i harus memiliki nasionalisme yang cukup, sehingga dakwahnya membawa pesan persatuan, bukan perpecahan. Dakwah harus mengedepankan ukhuwah dan persatuan bangsa, serta semata-mata mengharap ridho Allah SWT, bukan menjadikan dakwah sebagai profesi untuk mencari keuntungan materi,” tegas Usman. Jum'at (6/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama bagi para pendakwah untuk menanamkan kembali mindset kebangsaan, bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari iman (hubbul wathon minal iman).

Selain pelantikan dan dialog kebangsaan, Syiar Da’i Indonesia juga akan mencanangkan program kerja organisasi sebagai acuan kegiatan strategis ke depan.

Program-program tersebut diharapkan mampu mempererat solidaritas antar pengurus, memperkuat koordinasi, serta menciptakan kerja sama yang solid dalam menjalankan misi dakwah kebangsaan.

“Pelantikan dan dialog kebangsaan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi, memperluas jejaring, serta mewujudkan kepengurusan Syiar Da’i Indonesia yang solid, berjiwa nasionalis, dan religius,” tutup Usman.

Senada dengan hal tersebut, M. Nurul Syaifudin, selaku Sekretaris Jenderal Syiar Da’i Indonesia, menegaskan bahwa da’i memiliki peran strategis dalam menjaga dan merawat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, para da’i tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi jembatan dalam membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah, menyerap aspirasi kebangsaan melalui dialog nasional, serta mempererat silaturahmi antar da’i dan para tokoh bangsa.

“Melalui dialog kebangsaan ini, kami ingin mendorong kolaborasi seluruh elemen, baik ulama, pemerintah, maupun masyarakat, untuk bersama-sama merawat persatuan dan membina umat,” ujar Nurul.

Dialog kebangsaan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, di antaranya:

Dr. KH. Rusli Efendi, M.Si – Tenaga Ahli Utusan Khusus Presiden RI

Rully N. Amrullah – Direktur Amanah Daya Nusantara

KH. Jamaludin Faisal Hasyim, M.Hi – Ketua KODI DKI Jakarta

Melalui kegiatan ini, Syiar Da’i Indonesia berharap dapat memperkuat peran da’i sebagai penjaga moral bangsa, perekat persatuan umat, serta mitra strategis negara dalam mewujudkan Indonesia yang damai, berdaulat, dan berkeadaban.

(Red)

Workshop Literasi Keuangan Dorong Penguatan UMKM dan Pariwisata Soppeng

Soppeng,Sigapnews.com Guna mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, PT Jamkrida Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Soppeng serta PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng menyelenggarakan Workshop Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Watansoppeng, pada Rabu (4/2/2026).

Workshop ini diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng, Dra. H. A. Nur Lina, M.Si. yang mewakili Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, Nur Lina menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan upaya strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM di Kabupaten Soppeng. Ia menyoroti peran krusial UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan hari ini diharapkan dapat memberi semangat dan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus berinovasi, berkreasi, berkolaborasi, dan berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan, ujar Nur Lina.

Ia juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung UMKM kreatif sebagai pilar utama pemajuan ekonomi daerah.

Kepala Disparpora Kabupaten Soppeng, Dra. Hj. Suriasni, M.Pd., menambahkan bahwa workshop ini sangat relevan dengan kebutuhan UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang sudah memiliki produk unggulan, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.

Dengan literasi keuangan yang baik, UMKM akan lebih siap berkembang, naik kelas, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata, kata Suriasni.

Workshop menghadirkan narasumber dari PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng dan PT Jamkrida Sulsel. Materi yang dibahas meliputi pengelolaan keuangan usaha, akses pembiayaan perbankan, serta peran lembaga penjaminan dalam mendukung UMKM.

Hadir dalam acara tersebut Andi Ridha Wahyuda (Pemimpin Seksi Pemasaran PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng), Agustinus Rimba (Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran PT Jamkrida Sulsel), dan Alfius Alexander (Kepala Seksi Pemasaran Jamkrida Sulsel).

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Diharapkan, workshop ini dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM Soppeng dalam mengelola usaha secara berkelanjutan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjaminan.

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Pemekaran Luwu Raya, Jawaban atas Ketimpangan Pelayanan Publik

Luwu Raya, Sigapnews.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Perbincangan di Warkop Soppeng Soroti Pola Pendidikan: Sekolah Dinilai Terlalu Memanjakan Siswa

Soppeng, Sigapnews.com,– Perbincangan warga di sejumlah warung kopi (warkop) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, belakangan ini ramai menyoroti perubahan pola pengelolaan sekolah.

Topik yang dibahas bukan lagi soal prestasi akademik, peringkat kelas, atau kejuaraan lomba, melainkan soal peran satpam dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah yang dinilai berlebihan.

Sejumlah warga menilai kehadiran satpam dan cleaning service secara penuh di sekolah justru mengurangi pembelajaran tanggung jawab bagi siswa. Hal itu terungkap dari obrolan santai warga saat menikmati kopi di warkop-warkop sekitar kota.

“Sekarang sekolah terlalu dimanja,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu warkop di Soppeng, sembari menyeruput kopi.

Ia menilai siswa kini datang ke sekolah dalam kondisi bersih dan pulang tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut warga tersebut, hampir seluruh urusan ketertiban dan kebersihan sekolah saat ini ditangani oleh petugas khusus. “Ada satpam jaga pintu, ada cleaning service sapu kelas. Anak-anaknya tidak tahu lagi sapu itu pegangannya di mana,” katanya.

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi sekolah di masa lalu. Dahulu, kata mereka, sekolah-sekolah di Soppeng tidak memiliki satpam, namun tetap berjalan tertib dan aman. Guru piket dan kepala sekolah berperan langsung dalam menjaga kedisiplinan siswa.

“Dulu tidak ada satpam, tapi aman-aman ji. Guru piket jalan, kepala sekolah tegas, anak-anak langsung tertib. Sekarang satpam ada, tapi ribut tetap ada,” ujar warga lainnya.

Selain soal keamanan, persoalan kebersihan juga menjadi sorotan utama. Warga menilai budaya piket kelas dan kerja bakti yang dulu menjadi bagian dari pendidikan karakter kini mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu kelas kotor, siswa yang bersihkan. Sekarang malah dibiarkan, katanya ada cleaning service. Ini sekolah atau hotel?” ucap seorang warga dengan nada heran.

Dalam diskusi tersebut, warga sepakat bahwa kebersihan dan ketertiban yang tercipta karena layanan petugas dinilai berbeda maknanya dengan kesadaran yang tumbuh dari tanggung jawab siswa sendiri. Mereka menilai siswa saat ini cenderung patuh karena diawasi, bukan karena kesadaran pribadi.

“Anak-anak sekarang mungkin bersih, tapi tidak peduli. Tertib karena dijaga, bukan karena sadar,” kata salah satu warga.

Warga juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Menurut mereka, keberadaan satpam dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah yang relatif sudah tertib dinilai kurang tepat, sementara di fasilitas umum lain seperti kantor pemerintahan, terminal, dan taman kota justru masih kekurangan tenaga keamanan dan kebersihan.

“Ini bukan soal kasihan atau tidak. Ini soal logika penempatan. Ada tempat yang lebih butuh,” tegas seorang warga. Rabu (21/1/2025).

Sebagai solusi, warga menyarankan agar sekolah yang sudah mampu menjaga ketertiban dan kebersihan secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada satpam dan cleaning service.

Peran tersebut dinilai bisa dialihkan ke instansi atau fasilitas umum yang lebih membutuhkan.

Selain itu, warga berharap sekolah kembali mengaktifkan budaya piket kelas, kerja bakti, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat dilayani,” ujar warga lainnya menutup perbincangan.

Warga pun menyimpulkan bahwa kebersihan dan kenyamanan fisik semata tidak menjamin keberhasilan pendidikan.

Menurut mereka, sekolah yang mampu menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini justru dinilai lebih berhasil dalam mendidik generasi muda.

(Red)

Kunjungan Kerja ke Batam, Bupati Soppeng Sambangi Warga KKS

Batam,Sigapnews.com. Di sela-sela kegiatan APKASI XVII, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, meluangkan waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan warga Soppeng yang bermukim di Kota Batam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Kafe Kita Kita Bike Coffee, yang juga dimiliki oleh salah seorang warga Soppeng di Batam.20-1-2026

Kehadiran Bupati Soppeng disambut langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Batam, H. Juninrah, ST bersama warga Soppeng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kebersamaan serta kekompakan warga Soppeng di perantauan.

Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga ikatan kekeluargaan. Warga Soppeng di perantauan adalah duta daerah yang turut membawa nama baik Soppeng di mana pun berada,”ujar Bupati Suwardi Haseng Senin 19 Januari 2026

Sambil ngopi santai, Bupati Soppeng juga memaparkan perkembangan Kabupaten Soppeng, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bupati berharap dukungan, doa, serta kontribusi positif dari warga Soppeng di Batam untuk kemajuan daerah asal.

Sementara itu, Ketua KKS Batam, H. Juninrah, ST, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas perhatian Bupati Soppeng yang meluangkan waktu bertemu langsung dengan warga Soppeng di Batam. Ia menegaskan bahwa warga Soppeng di perantauan siap mendukung program pembangunan Kabupaten Soppeng sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

Kehadiran Bapak Bupati menjadi motivasi dan kebanggaan bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap dekat dengan masyarakatnya, meskipun berada di perantauan, ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan warga Soppeng di Batam, serta memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama membangun Soppeng yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

(Yund)

Dari Batam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Dorong Pembangunan Nasional dari Daerah

Batam, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Kurangi Dampak Banjir Tahunan, Pemkot Makassar Libatkan Kampus dan Balai

Makassar, Sigapnews.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Program Ase Budu SDN 3 Lemba, Mengajarkan Empati Sejak Usia Dini

Soppeng, Sigapnews.com, Peserta didik SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan melalui program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) pada awal semester genap tahun 2026. Program yang bersifat berkelanjutan ini menjadi salah satu bentuk nyata pembelajaran karakter, empati, dan kepedulian sosial bagi peserta didik sejak usia dini.

Kegiatan penyaluran bantuan dilakukan dengan pendampingan oleh Andi Rahmayuddin, S.Pd. (Guru Kelas 4B), Riswan Asmari, S.Pd., M.Pd. (Guru PJOK), serta Hj. Musdalifah Salama, S.Sos (Kepala Perpustakaan SDN 3 Lemba). Peserta didik terlibat langsung dalam proses pendistribusian, mulai dari menyiapkan bantuan hingga menyerahkannya kepada kaum dhuafa.

Sasaran pertama penyaluran bantuan adalah Pak Anis, seorang kaum dhuafa yang tinggal di wilayah Jerae. Pak Anis hidup bersama adiknya sebagai kakak beradik. Kondisi Pak Anis yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan membuatnya tidak mampu lagi bekerja.

Sementara itu, sang adik berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan bekerja serabutan sebagai tukang bersih di berbagai rumah warga.

Sasaran kedua adalah Ibu Hasmawati, kaum dhuafa yang tinggal di pertengahan pemukiman BTN. Ibu Hasmawati tinggal di sebuah gubuk yang kondisinya sudah reok dan nyaris roboh. Beliau mengalami kebutaan dan hidup bersama cucunya, anak dari anak tirinya.

Kondisi kesehatannya membuat ia tidak lagi dapat beraktivitas. Sebelumnya, Ibu Hasmawati dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menggantungkan hidup sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga.

Sasaran ketiga penyaluran bantuan adalah Ibu Kumiati, salah satu tenaga pendidik non-guru di SDN 3 Lemba. Sehari-hari, Ibu Kumiati membantu pekerjaan dapur dan kebersihan sekolah. Ia tinggal seorang diri di rumahnya dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Bantuan yang diberikan menjadi bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga besar sekolah atas dedikasinya selama ini.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan bahwa program Ase Budu memiliki nilai pendidikan yang sangat penting bagi peserta didik.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial kepada anak-anak. Mereka belajar langsung bahwa berbagi adalah bagian dari karakter mulia yang harus terus dipupuk,” ujarnya. Selasa (13/1/2025).

Sementara itu, guru pendamping Andi Rahmayuddin, S.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan langsung peserta didik menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

“Anak-anak tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga belajar memahami kondisi kehidupan masyarakat. Dari sini tumbuh rasa syukur dan kepedulian yang diharapkan melekat dalam diri mereka hingga dewasa,” tuturnya.

Melalui program Ase Budu, SDN 3 Lemba berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara peserta didik dan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meringankan beban kaum dhuafa, tetapi juga membentuk generasi yang peduli, berempati, dan berakhlak mulia.

(Red)

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Sambut TKA 2025, K3S Gugus 3 Soppeng Matangkan Persiapan Siswa Kelas VI

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka menyambut pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir (TKA) siswa kelas VI Sekolah Dasar, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Gugus 3 Kabupaten Soppeng menggelar rapat pemantapan pada Kamis, 8 Januari 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Dapur Fildzah Cenrana, dengan SD Negeri 21 Mattabulu bertindak sebagai tuan rumah kegiatan.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 14 sekolah dasar yang tergabung dalam wilayah Gugus 3 Kabupaten Soppeng.

Kehadiran para kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan TKA sebagai salah satu indikator pencapaian standar kelulusan siswa sekolah dasar.

Pertemuan K3S Gugus 3 ini dipandu langsung oleh sejumlah tokoh penting di bidang pendidikan Kabupaten Soppeng, di antaranya:

Muhammad Arzak, S.Pd., Kepala SDN 21 Mattabulu selaku tuan rumah

Drs. Jamal, M.Si., Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lalabata

Hasanuddin, S.Pd., M.Pd., Pengawas Pendamping

Andi Muh. Zulkarnain, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng

Kehadiran unsur kepala sekolah, pengawas, dan dewan pendidikan ini memperkuat sinergi lintas sektor demi peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng.

Agenda utama rapat K3S Gugus 3 kali ini adalah koordinasi teknis pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir (TKA) bagi siswa kelas VI.

Mengingat TKA memiliki peran penting dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik di akhir jenjang sekolah dasar, para peserta rapat melakukan sinkronisasi materi, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan tes.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan TKA dapat berjalan secara objektif, terstandar, dan adil di seluruh sekolah yang tergabung dalam Gugus 3 Kabupaten Soppeng.

Dalam arahannya, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Andi Muh. Zulkarnain, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan TKA tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara pihak sekolah, pengawas, dan pemangku kebijakan pendidikan.

“Sinergi yang kuat antara sekolah, pengawas, dan dewan pendidikan sangat diperlukan agar kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng tetap terjaga dan terus meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Arzak, S.Pd., selaku Kepala SDN 21 Mattabulu, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai tuan rumah kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan kepala sekolah Gugus 3. Semoga melalui pertemuan di Dapur Fildzah ini, persiapan TKA semakin matang dan mampu menghasilkan capaian terbaik bagi anak didik kita,” ungkapnya.

Kegiatan rapat berlangsung dalam suasana hangat, komunikatif, dan penuh kebersamaan.

Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang membahas berbagai kendala dan solusi dalam proses pembelajaran, khususnya menjelang akhir tahun ajaran.

Melalui rapat pemantapan ini, K3S Gugus 3 Kabupaten Soppeng berharap pelaksanaan Tes Kemampuan Akhir tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran objektif terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar di wilayah tersebut.

(Red) 

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pengawasan Mutu Produk Perikanan: Kunci Sukses Kolaborasi Pemkot Makassar dan KKP

Makassar, Sigapnews.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

BPBD Makassar Jadi Leading Sektor Operasi SAR Korban Tenggelam di Manggala

Makassar, Sigapnews.com, Seorang warga atas nama Dg Nai dilaporkan tenggelam dan hingga kini belum ditemukan di wilayah Kecamatan Manggala, tepatnya di sekitar Waduk Nipa-Nipa.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Ansar, korban diketahui sempat terlihat menyeberang waduk menggunakan perahu barunya. Namun setelah kejadian tersebut, korban tidak kembali, dan sampai saat ini korban beserta perahunya belum ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Makassar bersama berbagai unsur SAR dan relawan langsung melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Pencarian telah dilakukan sejak kemarin malam pukul 20.00 WITA hingga 03.00 WITA dini hari, kemudian dilanjutkan kembali hari ini mulai pukul 08.30 WITA dan masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam operasi ini, BPBD Kota Makassar menurunkan 2 regu Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan total 24 personel, didukung 2 unit perahu karet (Sillinger), 3 unit mobil rescue, serta peralatan SAR lengkap guna memaksimalkan proses pencarian di lapangan.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi pencarian meliputi:

• BPBD Kota Makassar

• BPBD Kabupaten Gowa

• Basarnas

• SAR Polri

• Damkar Kota Makassar

• Polairud

• Dompet Dhuafa

• Baznas

• SAR Unhas

• SAR Logis

• SAR Unibos

Saat ini, fokus pencarian diarahkan ke aliran Sungai Tallo, dengan mempertimbangkan kemungkinan korban terbawa arus dari lokasi awal kejadian. Namun, kondisi cuaca serta arus air yang cukup kuat menjadi kendala dan cukup menyulitkan proses pencarian.

Kepala BPBD Kota Makassar turut turun langsung dan terlibat dalam proses pencarian sebagai bentuk komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kejadian darurat ini.

BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar perairan dan berharap dukungan serta doa dari semua pihak agar korban dapat segera ditemukan. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal dan terpadu.

Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil operasi di lapangan.

(Yun)