Terkait Isue Penundaan Pemilu, Ini Kata Legislator Golkar DPR RI Supriansa

Soppeng, Sigapnews.com,- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar SUPRIANSA, SH.MH mengatakan pemilihan umum ditahun 2024 akan datang tidak ditunda, itu sesuai dengan peraturan terkecuali, pemungutan suara dapat di tunda apabila di suatu daerah terjadi bencana alam, ujarnya saat menggelar reses yang di laksanakan di Mini room hotel D'kayangan Resort, Selasa (18/4/2023).

Hal itu dikatakan Mantan Wakil Bupati Soppeng yang kini duduk di gedung DPR RI Senayan Jakarta lantaran adanya issue yang menjadi perbincangan terkait pemilu 2024 ditunda, baik di masyarakat terlebih di media sosial, terangnya.

Dikesempatan reses tersebut Supriansa menegaskan bahwa belum pernah di bahas terkait penundaan pemilu sehingga pemilu tahun 2024 mendatang yang menurut tahapan pemilu jatuh pada hari Rabu 14 Pebruari 2024 untuk pemilihan legislatif DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota akan tetap di laksanakan.

Di aturan UU hingga saat ini Penundaan Pemilu bisa terjadi di wilayah tertentu jika terjadi suatu bencana yang memang di mungkinkan untuk pemilu di tunda khusus diwilayah tersebut, terang Supriansa.

Selain itu, yang menjadi pembahasan dalam reses tersebut yakni terkait sistem pemilu yang menurut Supriansa dirinya dipercaya mewakil 8 Fraksi di DPR RI untuk melakukan gugatan di Mahkamah konstitusi.

Supriansa meyakini sistem proporsional terbuka lah yang paling tepat sebab calon yang akan di pilih masyarakat dalam pemilu jelas, dibanding sistem proporsional tertutup yang hanya mencoblos lambang partai, sementara penentuan siapa wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ditentukan oleh partai.tandas master Hukum ini.

Kegiatan yang dikemas di bulan suci Ramadhan hari ke 27 puasa ini, berbagai hal yang menjadi pembahasan yang di hadiri hampir seluruh awak media yang ada di kabupaten Soppeng, baik soal transaksi janggal di Kemenkeu maupun soal utang negara dan lainnya.

(Edil Rauf)

Terus Lakukan Penyebarluasan Perda Penyalahgunaan Narkoba, Selle KS Dalle Pemakai Mesti Direhabilitasi

Selle KS Dalle.

SIGAPNEWS.COM, SOPPENG - Selle KS Dalle terus melakukan Penyebarluasan Peraturan Daerah(Perda) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan frekorsor Narkotika di Hotel Kayangan, kelurahan Botto, kecamatan Lalabata,Kabupaten Soppeng.Senin, (14/08/2022) 01.00 Wita.

Langkah simpati terhadap Masyarakat terutama generasi Muda terus digulirkan oleh politisi Demokrat tersebut.

Sebagai aset berharga bangsa Indonesia diperlihatkan oleh Selle KS Dalle , anggota komisi E DPRD Provinsi, dalam perda Nomor 5 tahun 2017 tentang penyebarluasan fasilitas pencegahan narkoba.

Selle KS Dalle menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini adalah sosialisasi tentang Narkoba yang merupakan tanggung jawab DPRD dan amanah yang diberikan.

Selain itu tujuan kegiatan ini juga menjelaskan kerja-kerja sebagai anggota DPRD Sulsel, ucapnya.

Dia menyebutkan bahwa dari Data Kepolisian Daerah Sulsel, di Sulawesi Selatan darurat narkoba Soppeng dan Wajo masuk dalam garis merah, katanya.

Dia juga menceritakan sebelum digodok perda ini kami gelar kunjungan di balai rehabilitasi narkoba di Baddoka kota Makassar ada anak umur 12 tahun sudah mengkonsumsi narkoba kedua orang tuanya pengusaha sehingga kurang berinteraksi dengan anaknya sehingga sosialisasi ini sangat penting.

Sangat mengerikan situasi seperti itu, terangnya.

Ia juga menyinggung terkait dengan biaya makan minum di LP bagi tahanan narkoba yang saat sangat luar biasa belum biaya yang lain sehingga sangat penting ada terobosan karena biaya negara untuk itu sangat tinggi apa lagi rutan yang sudah melebihi kapasitas.

Kedepan pelaku narkoba dan korban narkoba tidak lagi dipenjara tapi akan dilakukan dengan pendekatan segi kesehatan yakni rehabilitasi, jelasnya.

Tugas kita bagaimana mengendalikan peredaran gelap narkoba ini dan Prekursor yang berarti suatu zat yang tidak murni narkoba, sehingga saya menghimbau jika ada di kelurga kita dan atau masyarakat di sekitar kita harus di bicarakan dengan keluarga untuk di dorong di rumah rehabilitasi, tandas politisi partai Demokrat ini.

Sekarang ini kita tidak boleh menaruh harapan besar kepada pelaku narkoba untuk di penjara tetap yang mesti di lakukan bagaimana mereka untuk di rehabilitasi.

Selle beralasan ketika para pelaku dan korban narkotika di penjara tidak menutup kemungkinan ilmu kejahatan lain bisa mereka tahu saat di rumah tahanan tetapi kalau di rehabilitasi sangat kecil kemungkinan karena di rumah rehabilitasi hanya bagi pelaku dan korban narkoba.

Jadi semua peraturan dan atau produk hukum jika sudah di sebar luaskan, di undangkan, diketahui atau tidak maka wajib hukumnya berlaku dan mengikat secara hukum, secara politik dan sosial, tegas Selle KS Dalle.

Ia menyebut bahwa efek jangka panjang jika mengkonsumsi narkoba ini sangat besar sehingga dengan rehabilitasi dalam pendekatan medis bagi penderita dapat di sembuhkan.

"Dalam hal itu tentu harus ada kemauan besar untuk sembuh maka di butuhkan kepedulian dan perhatian kita sebagai masyarakat untuk memerangi narkoba ini dan atau melakukan edukasi dan menciptakan kondisi kondusif dengan komitmen bahwa narkoba adalah musuh bersama"

Terakhir di katakan bahwa produk perda ini terlepas dari kesempurnaan sebagai manusia biasa yang membuat namun regulasi ini wajib di sebarluaskan sehingga kedepan akan masuk di bidang pendidikan dan sekolah-sekolah.

"Jadi sekarang ini tugas pemerintah wajib menyediakan fasilitas baik secara medis maupun sosial" tandasnya.

red/sgp

Puan : Sebelum Pemerintah Mengambil Kebijakan, Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini.

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda.

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar.

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi.

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan.

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas.

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg.

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga.

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5).

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada.

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat.

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal.

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Fraksi PDIP Angkat Bicara Terkait Proyek Gorden Rumah Dinas DPR RI, Ini Kata Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Terkait Tindakan Kekerasan Seksual, Ini Himbauan Puan Maharani

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.

"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB

Puan Maharani Ingatkan Jaga Peserta Didik dari Sebaran Hepatitis

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait kasus dan penanganan penyakit tersebut.

Puan pun mengingatkan pemerintah terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) agar menjaga peserta didik dari penyebaran hepatitis.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengungkapkan pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mengakses informasi terkait hepatitis dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

Masyarakat diminta untuk mengakses informasi akurat yang telah disediakan pemerintah atau lembaga atau organisasi yang mempunyai otoritas.

"Sebenarnya saluran resmi masyarakat tentang hal itu ada.

Di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya.

Kemudian di Kemenkes ada juga pakai 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso) juga sudah bisa," ujar Agus.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kekhawatiran merebaknya hepatitis akut pada anak.

Menurutnya, Kemenko PMK dan Kemenkes telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.

"Sebelum lebaran kita sudah rapat dengan Kemenkes untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," lanjutnya.

Menurut Agus, rapat itu membahas beberapa tema pokok, di antaranya prosedur penanganan yang bisa diantisipasi, menetapkan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis, menetapkan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis, dan komunikasi risiko.

Terkait dengan PTM, Agus mengakui ada dua kekhawatiran.

Pertama berkenaan dengan covid-19 yang masih berada dalam pantauan usai mudik Lebaran 2022.

"Kedua adalah kecemasan terkait kasus suspek (probable) Hepatitis di masyarakat.

Walaupun sampai hari ini belum ada yang pernah ada yang definitif.

Karena kita masih mengikuti perkembangan keilmuan dan pemberitaan lebih lanjut," tegasnya.

Walau demikian, Agus tetap menekankan agar semua pihak patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Published : HB

Puan : Ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah

Oleh: Mirah Kusumaningrum

Jakarta, Sigapnews.com,-COVID-19 telah menyebabkan tragedi yang luar biasa.

Jumlah orang yang menderita penyakit, kematian, pengangguran dan kemiskinan sangat besar di berbagai belahan dunia.

Sektor Perjalanan & Pariwisata Indonesia tentu saja tidak kebal terhadap pandemi itu.

Dalam semalam ratusan penerbangan ditangguhkan, perjalanan internasional dihentikan. Bahkan di dalam negeri, yurisdiksi nasional dan sub-nasional melembagakan pembatasan.

Satu juta pekerjaan sektor perjalanan & pariwisata hilang setiap hari.

Dampak ekonominya adalah Perjalanan & Pariwisata yang pada tahun 2019 meliputi 10,4% atau USD 9.170 Milyar dari GDP global turun tajam menjadi 5,5% di tahun pertamanya saja yakni di tahun 2020 atau tinggal USD 4.671Milyar.

Jika kita renungkan peristiwa-ini, kita baru menyadari bahwa pandemi itu hanyalah sejenis alarm perubahan bagi lanskap dan tren dunia Perjalanan & Pariwisata.

Pembaharuan tren yang akan dan sudah terjadi setidaknya meliputi:

1. Permintaan content yang makin kreatif dan beragam,

2. Kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban,

3. Digitalisasi di berbagai sector usaha

4. Perjalanan dan pariwisata yang berkesinambungan dengan menjaga lingkungan hidup.

Tren tadi bisa kita gali dari empat pemangku kepentingan utama perjalanan dan pariwisata, yakni : pelancong, dunia bisnis wisata, tenaga kerja, dan komunitas.

Tidak ketinggalan regulasi baru pemerintah juga harus peka mendukung perubahan tren sektor Perjalanan & Pariwisata ini untuk memulihkan jutaan pekerjaan yang terkena dampak dan untuk membangun ketahanannya di masa depan.

Perayaan tren baru dunia perjalanan dan pariwisata diletupkan bersamaan dengan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Berita berita semarak yang masuk selama liburan lebaran tahun ini adalah juga merupakan tantangan bagi dunia pariwisata agar segera melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Lihat saja: Volume kendaraan mudik keluar Jabodetabek pecah rekor, Pemotor padati jalur Pantura, ribuan kendaraan terjebak macet di Cipali, 500 ribuan kendaraan masuk DIY, Kereta Api masa angkutan lebaran 22 hari, PELNI siapkan 49 ribu kursi angkutan lebaran, KAI tambah 92 perjalanan untuk angkutan lebaran 2022, Terjadi lonjakan pengguna transportasi udara, Bandara Soekarno -Hatta padat calon penumpang.

Ada lagi : Hunian hotel di Bali, Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, Cirebon, Jogja hingga Anyer membludak, Villa dan Apartemen diburu selama libur lebaran.

Dan lagi : kemacetan total menuju puncak, taman safari, padat merayap di Lembang, 27 ribu pengunjung di Borobudur hari ini, bagai es cendol di Pantai Santolo Garut, antrian kendaraan di gerbang masuk TMII, pengunjung 2 jam menunggu bisa masuk dufan sampai kelaparan, pantai Kuta diserbu wisatawan, obyek wisata di Medan membludak, hutan Mangrove Brebes full.

Tentunya ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menjelang Idul Fitri, yaitu antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas, agar masyarakat dapat mudik dan menikmati liburan Idul Fitri dengan selamat dan tenang. 

Sehingga berbagai infrastruktur terkait lalu lintas, jasa angkutan, dan fasilitas kesehatan perlu didukung secara sinergis.

Rp. 72 Trilyun uang berputar selama pergerakan manusia di saat lebaran 2022. 

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk diolah oleh para praktisi dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia. Dan peluang untuk menguatnya roda perekonomian mulai menggeliat.

Selamat beradaptasi dengan tren baru dunia Perjalanan & Pariwisata.

Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur.

Published : Hila

Nikmati Liburan dan Mudik Dengan Tenang, Ini Kata Puan Maharani

Oleh: Mirah Kusumaningrum

Jakarta, Sigapnews.com,-COVID-19 telah menyebabkan tragedi yang luar biasa.

Jumlah orang yang menderita penyakit, kematian, pengangguran dan kemiskinan sangat besar di berbagai belahan dunia.

Sektor Perjalanan & Pariwisata Indonesia tentu saja tidak kebal terhadap pandemi itu.

Dalam semalam ratusan penerbangan ditangguhkan, perjalanan internasional dihentikan. Bahkan di dalam negeri, yurisdiksi nasional dan sub-nasional melembagakan pembatasan.

Satu juta pekerjaan sektor perjalanan & pariwisata hilang setiap hari.

Dampak ekonominya adalah Perjalanan & Pariwisata yang pada tahun 2019 meliputi 10,4% atau USD 9.170 Milyar dari GDP global turun tajam menjadi 5,5% di tahun pertamanya saja yakni di tahun 2020 atau tinggal USD 4.671Milyar.

Jika kita renungkan peristiwa-ini, kita baru menyadari bahwa pandemi itu hanyalah sejenis alarm perubahan bagi lanskap dan tren dunia Perjalanan & Pariwisata.

Pembaharuan tren yang akan dan sudah terjadi setidaknya meliputi:

1. Permintaan content yang makin kreatif dan beragam,

2. Kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban,

3. Digitalisasi di berbagai sector usaha

4. Perjalanan dan pariwisata yang berkesinambungan dengan menjaga lingkungan hidup.

Tren tadi bisa kita gali dari empat pemangku kepentingan utama perjalanan dan pariwisata, yakni : pelancong, dunia bisnis wisata, tenaga kerja, dan komunitas.

Tidak ketinggalan regulasi baru pemerintah juga harus peka mendukung perubahan tren sektor Perjalanan & Pariwisata ini untuk memulihkan jutaan pekerjaan yang terkena dampak dan untuk membangun ketahanannya di masa depan.

Perayaan tren baru dunia perjalanan dan pariwisata diletupkan bersamaan dengan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Berita berita semarak yang masuk selama liburan lebaran tahun ini adalah juga merupakan tantangan bagi dunia pariwisata agar segera melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Lihat saja: Volume kendaraan mudik keluar Jabodetabek pecah rekor, Pemotor padati jalur Pantura, ribuan kendaraan terjebak macet di Cipali, 500 ribuan kendaraan masuk DIY, Kereta Api masa angkutan lebaran 22 hari, PELNI siapkan 49 ribu kursi angkutan lebaran, KAI tambah 92 perjalanan untuk angkutan lebaran 2022, Terjadi lonjakan pengguna transportasi udara, Bandara Soekarno -Hatta padat calon penumpang.

Ada lagi : Hunian hotel di Bali, Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, Cirebon, Jogja hingga Anyer membludak, Villa dan Apartemen diburu selama libur lebaran.

Dan lagi : kemacetan total menuju puncak, taman safari, padat merayap di Lembang, 27 ribu pengunjung di Borobudur hari ini, bagai es cendol di Pantai Santolo Garut, antrian kendaraan di gerbang masuk TMII, pengunjung 2 jam menunggu bisa masuk dufan sampai kelaparan, pantai Kuta diserbu wisatawan, obyek wisata di Medan membludak, hutan Mangrove Brebes full.

Tentunya ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRRI Puan Maharani menjelang Idul Fitri, yaitu antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas, agar masyarakat dapat mudik dan menikmati liburan Idul Fitri dengan selamat dan tenang.

Sehingga berbagai infrastruktur terkait lalu lintas, jasa angkutan, dan fasilitas kesehatan perlu didukung secara sinergis.

Rp. 72 Trilyun uang berputar selama pergerakan manusia di saat lebaran 2022.

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk diolah oleh para praktisi dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia. Dan peluang untuk menguatnya roda perekonomian mulai menggeliat.

Selamat beradaptasi dengan tren baru dunia Perjalanan & Pariwisata.

Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur.

Published : Hila

Tak Tanggung-tanggung Inilah Suara Parlemen Mengerti Kebutuhan Konstituen Sasar Sejumlah Wilayah Bagikan Minyak Goreng

Soppeng, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan Fraksi PPP, Andi Nurhidayati Zainuddin membagikan ratusan liter minyak goreng untuk warga Soppeng dalam kunjungan sosialisasi di 4 desa/kelurahan.

Andi Etti sapaannya, menggelar dua kegiatan yaitu Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan (Sosbang) dan Sosoalisasi Peraturan Daerah (Sosperda) selama 6 hari kunjungannya di Bumi Latemmamala.

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan digelar tanggal 23-25 April 2022 di Kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau dan Di Dusun Bera Desa Laringgi kecamatan Marioriawa.

Sementara kegiatan Penyebarluasan Perda digelar tanggal 26-28 April 2022 di Kelurahan Lalabata Rilau dan Kelurahan Botto.

Tokoh Masyarakat Laringgi, Andi Taweng yang menfasilitasi pertemuan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel di Di Dusun Bera Desa Laringgi kecamatan Marioriawa mengapresiasi langkah Andi Etti membagikan minyak goreng kepada warga.

Selain minyak goreng, warga yang menghadiri sosialisasi juga mendapatkan dana transport dan snack untuk buka puasa.

"(Pembagian minyak goreng) sangat membantu masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Dan Saya mewakili masyarakat Bera mengucapkan terimakasih kepada Ibu Andi Nurhidayati," ujar Ketua Majelis Pertimbangan PAC PPP Marioriawa ini, Rabu (27/4/2022).

Hal senada juga disampaikan warga Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau yang awalnya tidak menyangka ada pembangian minyak goreng dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Ketua PPP Soppeng.

"Ini suprise bagi Kami. Kami tidak pernah menyangka ada pembagian minyak goreng karena sebelumnya tidak disampaikan saat saya diminta memfasilitasi pertemuan ini dan mengundang warga. Ini tentu sangat membantu Kami," ujar Kasma, fasilitator kegiatan.

Tenaga Pendamping Andi Nurhidayati Zainuddin, Rahman Hasanuddin mengungkapkan, selain warga di 4 desa/kelurahan yang menjadi titik sosialisasi, ratusan liter minyak goreng juga didistribusikan untuk tim pemenangan Andi Etti di Pileg 2019 lalu.

"Ratusan liter minyak goreng juga disebar di beberapa desa untuk Relawan TPS yang membantu memenangkan Andi Etti di Pileg 2019 kemarin. Ini komitmen Kami untuk terus bersama dengan orang-orang yang telah berjuang di TPS hingga akhir," ujar Koordinator Tim Pemenangan Andi Nurhidayati Pileg 2019 ini.

Andi Nurhidayati Reses di Labessi, Warga Latasi Usulkan Pembangunan Jalan Tani

Soppeng, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Reses/Temu Konstituen di Kampung Latasi Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Minggu (6/2/2022).

Kegiatan temu konstituen ini merupakan titik kedua Reses Andi Etti sapaannya di Kabupaten Soppeng. Ketua PPP Soppeng ini memulai kegiatan Resesnya Sabtu (5/2/2022) kemarin di Kampus Universitas Lamappapoleonro Watansoppeng bersama ratusan mahasiswa.

Dalam kunjungan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, Legislator Sulsel dua periode ini didampingi Ketua PAC PPP Kecamatan Marioriwawo, Rahmaniar bersama beberapa jajaran pengurus dan kader PPP Soppeng.

"Alhamdulillah, ini desa/kelurahan ke-60 yang Saya kunjungi setelah dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel di periode kedua. Ini berarti sisa 10 desa/kelurahan yang belum Saya dikunjungi dan Saya berkomitmen akan mengunjungi semua desa/kelurahan yang ada di Soppeng," ujar Andi Etti.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini mengungkapkan beberapa aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak terpilih untuk periode kedua. Ia menyampaikan, beberapa usulan masyarakat seperti pembangunan jalan tani dan irigasi telah terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Di tahun 2020 dan 2021 ada sekitar 50 lebih pembangunan jalan tani yang telah terealisasi. Untuk tahun ini APBD Pokok 2022, ada 12 titik jalan tani yang Kami usulkan dan semoga bisa terealisasi seperti sebelumnya," ujarnya.

Merespon perjuangan Andi Etti bagi petani, Salah satu warga yang hadir dalam kegiatan tersebut, Ilyeas mengusulkan pembangunan jalan tani yang ada di Kampung Latasi. Selain merupakan akses bagi petani, jalan tersebut sangat dibutuhkan warga untuk ke pekuburan.

"Kami usulkan Pung itu pembangunan jalan tani. Ini sangat dibutuhkan petani dan warga Pung. Selain akses ke sawah, ini juga akses masyarakat ke pekuburan," ujar Ilyeas.

Published : Edil Rauf

Begini Komitmen Andi Nurhidayati Saat Sosialisasi Nilai Kebangsaan di Desa Soga Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PPP, Dr Andi Nurhidayati Zainuddin, S.Sos,M.Si menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan di Dusun Bellalao Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Jum'at (12/11/2021).

Kegiatan yang bertajuk Kepahlawanan tersebut, hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Soppeng, H. Ma'ruf, S.Pdi dan Pembina Pondok Pesantren Nurussa'adah Cangadi, Ridwan Majid.

Kegiatan Sosialisasi nila nilai kebangsaan di Desa Soga ini difasilitasi oleh tokoh masyarakat yang tak lain juga mantan caleg salah satu partai.

Dikesempatan itu Andi Etti sapaan akrab legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati mengatakan "Terima kasih banyak Saya ucapkan kepada Pak Sumange yang telah memfasilitasi pertemuan ini, katanya.

"Soga adalah desa/kelurahan yang ke-53 yang Kami kunjungi sejak dilantik untuk periode kedua Kami di DPRD Sulsel, dan masih ada sekitar 17 desa/kelurahan yang belum Kami kunjungi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Andi Etti mengungkapkan komitmennya untuk mendatangi semua desa/kelurahan yang ada di Bumi Latemmamala sebanyak 71 yang tersebar di 8 kecamatan yang ada, meski dirinya tidak melihat dari sisi perolehan suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu.

"Saya sampaikan ke tim dan staff bahwa semua desa/kelurahan harus dikunjungi untuk bersilaturrahim tanpa melihat perolehan suara di Pileg 2019 lalu, tandasnya.

"Banyak ataupun kurang, bahkan meski tidak ada sama sekali suara di salah satu wilayah, Kami tetap meminta tim untuk mengagendakan pertemuan," tegas Legislator berhijab ini.

Dikatakannya, "Sama seperti di Desa Soga ini, di Pileg 2019 lalu bukan menjadi daerah yang perolehan suara pileg Kami yang signifikan, namun karena diundang oleh tokoh masyarakat maka Saya meminta tim untuk diagendakan, terang Legislator peduli rakyat ini.

Kata Dia"Di wilayah Desa Soga ini, di Pileg 2019 kemarin perolehan suara Kami minim karena memang Kami tidak pernah datang silaturrahim di tempat ini, tapi karena undangan Pak Sumange dan keluarga makanya Kami datang hari ini, dan insya Allah, silaturrahim seperti saat ini akan terus terjaga dengan masyarakat Soga," janjinya.

Andi Etti menuturkan bahwa Sumange adalah mantan (eks) calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Soppeng Dapil V dari Partai Demokrat yang menempati perolehan suara ketiga saat pileg 2019 lalu, dan diketahui, di dapil V Marioriwawo ini, Partai Demokrat berhasil mendudukkan satu kadernya di DPRD Soppeng dari warga Desa Goarie.

Dalam Kunjungan ini, Ketua Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (PW WPP) Sulsel ini juga didampingi oleh mantan (eks) caleg DPRD Soppeng dari Partai Golkar, Rahmaniar.

Selain caleg, Rahmaniar juga pernah duduk di DPRD Soppeng melalui Partai Golkar dan sekarang bergabung ke PPP dan diamanahi sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Marioriwawo. (Rhm).

Bertajuk Kepahlawanan, Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Sosialisasi Nilai Kebangsaan

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan di Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, Jum'at (12/11/2021).

Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan mengangkat tema Kepahlawanan sekaligus sebagai momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November ini dihadiri ratusan santri dan pembina.

Hadir sebagai pemateri Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Soppeng, H. Ma'ruf, S.Pd.I. yang juga Alumni Pondok Pesantren Yasrib Soppeng.

Sekretaris Pondok Pesantren Yasrib Soppeng, KM. Husaini, S.Pd.I mewakili pimpinan dan keluarga besar pesantren yang didirikan oleh Anregurutta KH. Daud Ismail menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan Andi Nurhidayati untuk bersilaturrahim.

"Mewakili pimpinan Saya menyampaikan terimakasih atas kunjungan Ibu Andi Nurhidayati yang akrab Kami sapa Pung Etti sekaligus menyampaikan permohonan karena tidak sempat hadir karena ada agenda, dan meminta Saya untuk mewakili menyambut kedatangan Pung Etti," ujar Kepala MTs Pondok Pesantren Yasrib ini.

Dalam sambutannya, Andi Nurhidayati juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih santri Pondok Pesantren Yasrib serta perkembangan pesat pondok pesantren yang dipimpin oleh KH. Taslim Basri Daud, Lc beberapa tahun terakhir.

"Tak hanya kuantitas seperti yang disebutkan Pak Ustadz tadi yang jumlahnya ribuan santri namun juga kualitas santri yang luar biasa. Seperti meraih terbaik III Musabaqah Hadrah tingkat provinsi tahun 2021," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel ini juga mengungkapkan bahwa dirinya dengan keluarga besar Pondok Pesantren Yasrib sangat dekat, bahkan ia mengakui bahwa capaiannya di Pileg 2019 lalu tidak terlepas dari doa dan support para pembina dan santri Yasrib.

"Saya masih ingat sekali pada tanggal 17 April 2019 bertepatan hari pencoblosan, waktu itu di masjid pesantren inilah Saya shalat subuh berjamaah dan berdoa. Karena saya yakin di tempat ini ada berkah anregurutta," ujar Wakil Ketua PPP Sulsel ini.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ini juga menyampaikan bahwa Hari Pahlawan yang diperingati tanggal 10 November tidak bisa dipisahkan dari kyai, santri dan pesantren. Para kyai dan santri memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan.

"Hari Pahlawan tidak bisa dipisahkan dari Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang menjadi motivasi bagi para pejuang dan menjadi tonggak bersejarah 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan," jelas Mantan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ini.

Dalam kunjungannya tersebut, Legislator Sulsel dua periode ini juga menyerahkan bantuan dana untuk pembinaan tim hadrah santri Pondok Pesantren Yasrib Soppeng.

Hadir dalam pertemuan ini pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Lalabata diantaranya Andi Irsyan (Ketua), Andi Nurul Adlia Saiful (Sekretaris), Dedih dan Andi Arisah.

(Red/Rahman/Edil Rauf).

Andi Nurhidayati Kunjungi UPT Sutera Soppeng, Wakil Bupati dan Kadis Perindustrian Soppeng Hadir

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Senin (4/10/2021).

Dalam kunjungan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini memonitoring pembangunan UPT Tekstil/Sutera Soppeng.

Andi Etti sapaannya, melihat langsung bantuan Gedung UPT Tekstil/Sutera dan Mesin Pengering Kokon yang bantuan yang dialokasikan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di APBD 2020 lalu. Selain itu beberapa program di tahun 2021 seperti pembangunan pagar dan paving block UPT Tekstil/Sutera Soppeng.

"Kami atas nama pemerintah kabupaten mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah provinsi dan tentu ini tidak terlepas dari peran Pung Etti sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel," ujar Lutfi Halide.

Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil juga tidak menampik peran besar Andi Nurhidayati dalam mengawal pengembangan sutera di Kabupaten Soppeng dan Wajo. Ia mengakui beberapa kali rapat terkait sutera di Komisi B selalu mendapatkan atensi khusus dari Andi Nurhidayati.

"Dalam beberapa kali rapat di Komisi B terkait sutera tidak pernah lama, karena Pung Etti sangat paham apa yang dibutuhkan Soppeng dan Wajo untuk pengembangan sutera, dan hampir semua rapat yang membicarakan pengembangan sutera beliau yang pimpin," jelasnya.

Selain bantuan rehabilitasi bangunan UPT Tekstil/Sutera Soppeng dan pengadaan mesin pengering kokon di tahun 2020, pemerintah provinsi kembali mengalokasikan pembangun pagar, paving block, gedung pelelangan kokon dan mesin pemintal modern pemintal kokon di tahun 2021.

Bantuan mesin pengering kokon diserahkan secara simbolik oleh Andi Nurhidayati kepada 5 kelompok tani sutera dihadapan Lutfi Halide.

"Bukan hanya tahun lalu, tahun ini juga pemerintah provinsi mengalokasikan banyak anggaran untuk pengembangan sutera melalui dinas perindustrian, dan ini kami kawal betul. Tak hanya dinas perindustrian, dinas kehutanan juga Kami beri atensi khusus agar pengembangan sutera Soppeng harus dipastikan berjalan baik," ungkapnya.

"Pengembangan sutera, hulunya ada di Dinas Kehutanan dan hilirnya ada di Dinas Perindustrian. Dan kedua dinas ini merupakan mitra Kami di Komisi B, dan keduanya Kami dorong agar selalu program dan anggaran untuk pengembangan sutera," jelasnya.

Hadir dalam kunjungan ini, asisten II Pemkab Soppeng, Camat Donri-Donri dan Kepala Desa Pising serta kelompok IKM dan Kelompok Tani Sutera. (Rahman).

Temui Masyarakat Tellesang-Buriko Pitumpanua Wajo, Mantan Kades Sebut Andi Nurhidayati Pulang Kampung

Wajo (Sulsel), Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali menggelar penyebarluasan peraturan daerah (perda). Kali ini di Kabupaten Wajo tepatnya di Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua, Selasa (24/8/2021).

Didampingi dua kepala desa (Kades) yakni Darmawansyah (Kades Tellesang) dan Ashadar (Kades Buriko), Andi Etti sapaannya menyampaikan perda nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Hadir sebagai narasumber, Sudirman, S.Sos., M.Si. (Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kehadiran peserta sosialisasi, khususnya kehadiran dua Kepala Desa yang sangat terbuka atas kehadirannya untuk bersilaturrahim di Kecamatan Pitumpanua.

"Terimakasih banyak Pak Desa Tellesang dan Buriko. Saya tidak menyangka akan dihadiri oleh dua kepala desa, tapi ini bukti kekompakan dua pemerintah desa yang memang bertetangga untuk saling membantu," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini.

"Persoalan perda nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pemateri dari Dinas Koperasi yang memang sengaja Kami hadirkan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait penguatan lembaga koperasi dan usaha kecil," jelas Legislator Sulsel dua periode ini.

Salah satu Tokoh masyarakat Buriko-Tellesang, Hasan Basri mengungkapkan, kehadiran Andi Etti di Tellesang sama saja Ia pulang kampung. Tellesang dan Buriko kata Hasan Basri adalah kampung leluhur keluarga besar suami Andi Etti, Andi Ryalisar Made Alie.

"Beliau (Andi Etti) bukan orang lain. Beliau punya keluarga besar di Buriko dan Tellesang. Mertua Beliau, Andi Made Alie yang pernah menjadi Bupati diSoppeng adalah orang asli Buriko. Jadi Beliau sebenarnya pulang kampung bersilaturrahim dengan keluarga besarnya di tempat ini," kata Mantan Kepala Desa Buriko ini.

"Saya, Kepala BPD Buriko dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir disini adalah keluargata Pung, dan Kami sangat kesibukanta Pung hingga baru bisa sempat bersilaturrahim di tempat ini," jelas Hasan Basri saat memandu kegiatan penyebarluasan perda ini.

Diketahui, sebelum dimekarkan menjadi desa otonom, Buriko adalah salah satu dusun yang masuk di wilayah Desa Tellesang. (Edil Rauf).

Temui Warga Lakellu Desa Watu, Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda

Soppeng  (Sulsel), Sigapnews.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin bersilaturahim dengan masyarakat Kampung Lakellu Dusun Walattasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Senin (23/8/2021)

Pertemuan yang dikemas dengan santai di bawah kolom rumah warga ini dalam rangka kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi serupa juga digelar di Desa Marioriaja yang menghadirkan Kepala  Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang diwakili Andi Wandy Irwandy (Kepala Bidang Koperasi dan UKM sebagai narasumber.

"Kegiatan penyebarluasan peraturan daerah ini adalah salah satu kegiatan anggota DPRD Sulsel. Selain kegiatan ini, ada namanya Reses, Kunjungan Dapil, Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Konsultasi Publik," ungkap Andi Nurhidayati.

Andi Etti sapaan akrabnya juga mengungkapkan kegiatan penyebarluasan perda inisiatif DPRD Sulsel yang bertujuan untuk menguatkan fungsi legislasi anggota DPRD Sulsel yang memiliki tugas menyusun rancangan peraturan daerah.

"Sosialisasi perda ini adalah salah satu program DPRD Sulsel yang banyak dicontoh oleh DPRD provinsi lain, karena  DPRD Sulsel lah yang pertama kali menggelar kegiatan sosialisasi perda. Selama ini Biro Hukum yang menggelar sosialisasi, namun Kami melihat kurang maksimal, makanya DPRD Sulsel memprogramkan kegiatan sosialisasi ini," jelasnya.

"Kami tidak mau perda yang Kami sahkan hanya menjadi produk hukum yang hanya diketahui oleh eksekutif, namun harapan Kami bisa diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya hari ini Kami datang, setidaknya masyarakat sudah tahu ada perda terkait koperasi dan usaha kecil, dan Kami hadirkan langsung instansi terkait," tegas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel ini.

Dalam kesempatan ini beberapa masyarakat yang hadir juga menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan gantung yang mempermudah akses masyarakat ke desa lain. (Edil Rauf).

Legislator Sulsel Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda Koperasi dan Usaha Kecil di Marioriaja Soppeng

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati Zainuddin menggelar kegiatan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) di Kanurun Desa Marioriaja Kabupaten Soppeng, Senin (23/8/2021).

Dihadiri ratusan peserta dengan tetap mengacu protokol kesehatan Andi Etti sapaannya mensosialisasikan perda nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. 

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Andi Wandy Irwandy dan Ridwan Majid sebagai pemateri, dan dipandu oleh Andi Risman sebagai moderator. Hadir pula Kepala Desa (Kades) Marioriaja, Hasminullah.

"Selain agenda silaturrahim dengan masyarakat. Kedatangan Saya di tempat ini untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil. Dan Saya mengucapkan terimakasih atas kehadiranta semua, khususnya kepada kepala desa yang memberikan ruang kepada kami untuk menggelar kegiatan ini," ujar Andi Nurhidayati.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini mengungkapkan, sejak dilantik untuk periode kedua September 2019, Ia telah mengunjungi 48 desa/kelurahan dari 70 desa/kelurahan di Kabupaten Soppeng.

"Sebelumnya 48 desa/kelurahan telah Kami kunjungi, dan ini desa ke 49 yang Kami datangi untuk bersilaturrahim. Selain menggelar sosialisasi, Kami juga memberikan waktu dan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi untuk Kami perjuangkan," jelasnya.

Plt Ketua PPP Kabupaten Soppeng ini juga mengungkapkan, sejak dirinya dilantik untuk periode kedua di DPRD Sulsel, Ia telah memperjuangkan sekitar 50 titik pembangunan jalan tani hingga terealisasi di Bumi Latemmamala.

"Alhamdulillah, sejak dilantik September 2019 lalu ada sekitar 50 titik jalan tani yang Kami perjuangkan, ada selesai dikerjakan di 2020 dan insya Allah akan dikerjakan tahun ini. Selain jalan tani, ada juga irigasi dan beberapa program lainnya. Dan Kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," jelasnya. (Edil Rauf).

Ketua Komisi III DPR RI Desak Polisi Proses 2 Pejabat Bea Cukai Terkait Kasus Narkoba

Sigapnews.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendesak pihak kepolisian untuk memproses secara hukum atas penangkapan kasus narkoba 2 pejabat bea cukai inisial AP dan T.

Legislator PDI Perjuangan ini mengecam tindak kejahatan narkoba terhadap keduanya, karena aparatur sipil negara semestinya menjadi teladan bagi masyarakat.

“Polisi harus memastikan memproses yang bersangkutan secara objektif dan profesional,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Herry menjelaskan,'' Narkoba merupakan musuh terbesar bangsa, Apalagi pelakunya diduga merupakan Aparat Sipil Negara oleh sebab itu dirinya mendesak Polda Metro Jaya agar segera memproses kasus tindak kejahatan narkoba yang melibatkan pegawai Bea Cukai itu.

Menurut Herry, setiap orang harus sama di hadapan hukum. “Saya mendorong jajaran Polda Metro Jaya untuk menindak kasus ini sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat Bea Cukai yang diciduk Polres Jakarta Pusat terkait kasus tindak kejahatan narkoba satu diantaranya  adalah Kepala Pangkalan dan Sarana Operasional Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Agus Purnady. 

Jembatan Pacongkang Kembali Rusak Parah, Begini Respon Cepat Legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati

Sigapnews.com, Makassar - Kondisi jembatan Pacongkang yang menghubungkan Kecamatan Liliriaja dan Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng kembali mengalami kerusakan parah.

Hal tersebut berdasarkan postingan masyarakat dibeberapa grup media sosial facebook beberapa hari terakhir ini dan meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan.

Diketahui, proyek pembangunan Jembatan Pacongkang akan mulai tahun ini dengan anggaran Ro. 13 Milyar lebih.

Menanggapi keluhan masyarakat didapilnya, Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat dengan menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel melalui akun Fanpage Facebook miliknya yang selama dijadikan sebagai media untuk merespon keluhan dan aspirasi masyarakat.

Berikut tulisan lengkap Andi Etti sapaanya, terkait Jembatan Pacongkang :

#JembatanPacongkang

Melalui facebook masyarakat menyampaikan kondisi Jembatan Pacongkang yang rusak parah dan membutuhkan perbaikan sesegera mungkin agar tidak lagi membahayakan pengendara motor atau mobil.
|
Walaupun tidak lagi duduk di Komisi D yang membidangi infrastruktur Saya mencoba berkoordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud tanggung jawab moral Saya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
|
Alhamdulillah, melalui pejabat terkait, Dinas PUPR merespon aspirasi yang Kami sampaikan dan akan meminta UPT PUPR Soppeng untuk segera memperbaiki, insya Allah akan diusahakan hari ini. Semoga semua berjalan lancar. Aamiin

@_soppenginfo_ @soppengterkini @pemkab.soppeng
|
#ANZ_Community #DPRD_Sulsel #Soppeng_Wajo #PPP_Sulsel #BergerakBersamaRakyat