Tahun Ke 10 Pemkab Soppeng Raih WTP, Ini Kata Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H.Syahruddin M. Adam, MM menghadiri langsung acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA yang dilangsungkan di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis, 16 Mei 2024. 

Pada penyerahan LHP LKPD TA 2023 ini Kabupaten Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kali secara berturut-turut yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan tersebut Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE juga menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M. Adam, MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya. 

"Hal tersebut kami maknai sebagai wujud representasi betapa strategisnya posisi dan peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, kata Syaharuddin M Adam.

"Sesaat yang lalu, pemerintah daerah telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, dan alhamdulillahi opini wajar tanpa pengecualian kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar. 

"Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan, khusus LKPD tahun anggaran 2023, ini merupakan tahun kesepuluh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memperoleh opini WTP secara berturut-turut.

"Keberhasilan meraih opini WTP, tак terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini, ungkap Ketua DPRD Soppeng Syaharuddin M Adam. 

"Segenap pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

"Namun demikian pemberian predikat WTP oleh BPK RI hari ini, tidak berarti bahwa sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah, tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus kita tindak lanjuti yang tertuang dalam rencana aksi, terang Syaharuddin. 

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah daerah harus berkomitmen menindaklanjuti, tetap mendorong kinerja tim tindak lanjut serta mengintensifkan majelis tuntutan ganti kerugian daerah, imbuhnya.

"Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi dan jajaran atas bimbingan dan petunjuknya selama ini sehingga mendapat opini WTP. 

"Kami menyadari bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah, namun perlu kerja keras dan kerja cerdas yang harus dilakukan oleh seluruh komponen pemerintahan daerah.

Turut hadir pada acara tersebut, Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Para Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat. 

(Hendra Jaya/JOIN) 

L-PRI Berharap Bupati ASA Launching Perogram Desa Bersinar

Bupati sinjai ASA

Sinjai (Sulsel), Sigapnews.com, Angka Warga binaan, Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sinjai Sulawesi Selatan, berdasarkan data dihimpun 22 Maret tahun 2023 berjumlah 273 orang. Dominan mereka terjerat hukum karena kasus Narkoba (data. sinjai.kab.go.id).

Menyikapi hal tersebut, Supriadi Buraerah Kordinator Wilayah Sinjai Bone dan Wajo Dewan Pembina Pusat Lembaga Poros Rakyat Indonesia Korwil III DPP L-PRI mengatakan ini sudah menjadi pertanda bahwa Generasi Penerus Bangsa, khususnya di kabupaten Sinjai sudah sangat terancam dari bahaya kasus narkoba.

Menurutnya pemerintah kabupaten (Pemkab) suda semestinya melakukan upaya penanganan pencegahan melalui perogram Desa Bersinar.

Padahal sejauh ini gagasan pemkab sinjai di era kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) patut diapresiasi. Sinjai, sejumlah kemajuan di daerah yang dijuluki sebutan Bumi Panrita kitta, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat meluas. Seperti program pendidikan dan kesehatan, terbukti Bupati ASA baru-baru ini mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Supriadi Buraerah

Namun andai boleh kami berharap, selanjutnya kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sinjai agar sejalan dengan pemerintah Desa melakukan penyelamatan terhadap Generasi Penerus Bangsa dari ancaman kejahatan Narkoba, melalui program Nasional yang disebut perogram Desa Bersinar. Pasalnya peredaran narkoba sepertinya suda menggurita di wilayah kabupaten Sinjai.

"Peredaran Narkoba sudah menjalar masuk ke pelosok Desa. Selain itu, dampak Narkoba sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada upaya dilakukan dalam mencegah maka tidak dapat dimungkinkan angka Narapidana kasus narkoba semakin meroket di kabupaten Sinjai", imbuh Supriadi Buraerah Minggu pagi (23/4).

Lebih lanjut, pria kelahiran 1988 Sinjai ini, berharap kepada Bupati Sinjai, agar menanggapi persoalan tersebut.

"Semoga di era kepemimpinan Bupati ASA, program Desa bersinar dapat terealisasi secara serentak", kuncinya

(Red)

Terkuak Pesan Wabup Lutfi Halide Saat Melantik 4 Lurah di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,-BKPSDM Kabupaten Soppeng resmi menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng jalan Pangkarebete, Senin, 3 April 2023.

Sebelum prosesi pelantikan terlebih dahulu dilakukan pembacaan SK oleh Kasubid mutasi dan promosi Asriani Nur, S.Kom, MM.

Pelantikan  dan Pengambilan Sumpah dilakukan oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. 

Adapun Pejabat yang dilantik yakni :

1. H. Rama Scorpianto, S.Sos.MM sebagai Lurah Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.

2. H. Munadir Nurdin, S.Sos sebagai Lurah Botto Kecamatan Lalabata.

3. Kahar, S.Sos sebagai Lurah Lapajung Kecamatan Lalabata.

4. Hasanuddin, SE sebagai Lurah Limpomajang Kecamatan Marioriawa.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP dalam sambutannya mengatakan, "pelantikan ini teramat teristimewa karena dilaksanakan pada bulan suci ramadhan, semoga ini merupakan pertanda bahwa kita semua betul-betul bisa menyadari momentum puasa ini merupakan pelajaran dalam rangka pengabdian diri kita kepada negara, bangsa dan agama terutama  kepada Allah SWT, Ujarnya.

Dikatakan juga bahwa Pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan yang lowong, yang disebabkan pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun, terang Wabup Soppeng.

"Oleh karena itu, kata Wabup, "Pejabat yang baru dilantik ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, melayani dan melakukan pendekatan kepada warga di wilayahnya untuk kemajuan melayani masyarakat, demi suksesnya pembangunan dan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yakni "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera", jelasnya.

"Saudara adalah pejabat yang diberikan amanah dan kepercayaan sebagai pemimpin dalam wilayah kelurahan. 

"Laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

"Jangan sampai disia-siakan dan disalahgunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat, Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup juga menghimbau untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat percepatan pencapaian target kinerja serta lakukan inovasi untuk pencapaian target yang lebih optimal dalam menjawab tantangan pembangunan, pungkasnya. 

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Camat Lalabata dan Camat Marioriawa.

(Red/Hendra)

Pemdes Ganra Bakal Tunjukkan Inovasi Ikuti Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

Kepala Desa Ganra Kabupaten Soppeng Andi Wahyu Gunawan (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,-Kepala desa sebagai penguasa wilayah kini dituntut untuk menjadi pimpinan yang inovatif, kreatif dan merakyat yang artinya, selalu turun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayah yang tidak hanya bekerja di kantor tetapi harus lebih rutin turun langsung ke masyarakat. 

Kades harus kreatif dan inovatif serta mampu menggali untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengelola APBD secara efektif, efisien dan transparan.

Pemerintah Desa merupakan salah satu pilar otonomi daerah yang berada di garda terdepan dalam pembangunan daerah. 

Kepala desa harus mampu menguasai semua potensi yang ada, mampu memberdayakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta mampu mendengar keluhan atau pertanyaan warga terhadap program-program desa, baik pelayan publik maupun pembangunan lainnya termasuk keterbukaan informasi publik.

Terkait hal itu dengan inovasi pemerintah Desa Ganra yang dipimpin kepala Desanya Andi Wahyu Gunawan berbagai inovasi telah di bangun dan kini Pemerintah desa (Pemdes) ganra kecamatan ganra kabupaten soppeng sulawesi selatan (Sulsel) bakal kembali mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022.

Diketahui pada tahun 2021 Desa Ganra mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat provinsi sulsel yang digelar di hotel The Rinra makassar pada Rabu 15 Desember 2021. 

Dalam lomba tersebut, Desa Ganra berhasil meraih juara ll kategori informatif dengan nilai 94.00.

Dalam kegiatan lomba itu, ada 3 desa yang mewakili provinsi sulawesi selatan untuk mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022 nantinya yakni Desa Ganra Kabupaten Soppeng, Desa Bana Kabupaten Bone dan Desa Senga Selatan Kabupaten Luwu.

Kepala Desa Ganra Andi Wahyu Gunawan mengatakan bahwa tahun 2022 Desa Ganra akan bersaing kembali di tingkat nasional.

Dikatakan Andi Wahyu sapaan akrab kepala Desa yang hobbi Sepakbola ini menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan untuk dapat bersaing di tingkat nasional, Insya Allah doakan kami pulang dengan membawa juara, pintanya, Senin, 10/10/2022.

Andi Wahyu berujar bahwa  pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab Soppeng dalam hal ini Bupati beserta jajaran terkait, baik DPMD, diskominfo serta stakeholder lainnya. 

Dikatakan pula, "Semoga kami bisa membawa nama baik Kabupaten Soppeng ke tingkat Nasional dan menjadi juara,” harapnya.

"Semoga dalam setiap tahapan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara baik tanpa ada kendala apapun, tandasnya.

Untuk diketahui jadwal pelaksanaan tahapan evaluasi dan apresiasi desa sebagai berikut.

Tahapan Rekomendasi Desa

dari tanggal 7 Oktober – 1 November

Tahapan Desk Review

dari tanggal 2 November – 9 November

Tahapan Visitasi

dari tanggal 14 November – 25 November

Tahapan Penganugerahan/Apresiasi Desa, tanggal 8 Desember 2022.

(AM/Edil Rauf)

Andi Seto Gadista Asapa Responsif dan Merakyat, Dinanti Lanjutkan Dua Periode

Sinjai,Sigapnews.com,-Andi Seto Gadista Asapa merupakan sosok pemimpin bersahaja. Dia resmi memimpin Bumi Panrita Kita, sebutan Daerah Kabupaten Sinjai sejak tahun 2018 ( periode pertama).

Selain, Enerjik, dan gesit menonjolkan sejumlah potensi produk kerja cerdas sejak memimpin pemerintahan di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Andi Seto juga patut disebut responsif dan merakyat.

Sejumlah perogram telah terbukti seperti dunia usaha mikro kecil dan menengah UMKM, Pariwisata, Pendidikan, kesehatan, pertanian, Peternakan, dan masih banyak program kerja cerdas lainnya, demikian ungkapan Muhammad Said salah satu warga kabupaten Sinjai.

Said menyebut berdasarkan data hasil survei sejak beberapa bulan terakhir, meliputi sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten Sinjai "kepemimpinan ASA, sapaan singkat Andi Seto Gadista Asapa lebih lanjut di periode kedua dominan dinanti warga meluas.

Hasil wawancara survei menjadi acuan "Dinda" imbuh said.

warga masyarakat banyak mengaku kagum dengan kiprah kepemimpinan putra mantan Bupati Sinjai dua periode berturut-turut Andi Rudiyanto Asapa (Alm-red).

Ditanya mengapa dirinya melakukan survei.

Said, menjawab ini adalah bentuk partisipasi selaku warga masyarakat Sinjai sekaligus penggiat dunia pers. Artinya "konstribusi sosial".

"Saya rasa sah-sah saja kalau saya melakukan survei. Dan hasilnya banyak warga berharap Andi Seto dapat melanjutkan periode kedua", tutur Said

Pemilihan Bupati Sinjai periode berikut, said menyebut tahun depan pesta demokrasi tersebut digelar, pasca masa jabatan Andi Seto Gadista Asapa dinyatakan berakhir pada periode 2018-2023.

mudahan, Seto senantiasa "sukses" menyelesaikan periode pertamanya, dan akan melaju di jabatan periode kedua", demikian perediksi berdasarkan surve Versi hasil wawancara Muhammad Said.

Penulis :Pimred Sniperjurnalis.com (Supriadi Buraerah).

Edaran Mendagri : PNS dan PPPK Wajib Gunakan Seragam Batik Korpri Model Baru

Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI Bagi PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) bagi PNS dan PPPK Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI mempedomani ketentuan Pasal 11 Peraturan Melted Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Tipe kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas :

1. Spesifikasi C 40 S dan
2. Spesifikasi C 50 S.

Adapun Pemasaran Pakaian Seragam Batik KORPRI dapat dilakukan melalui Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.Terkait Pengadaan Seragam Batik KORPRI;

1. Pengadaan Seragam Batik KORPRI diharuskan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. Untuk menjamin keaslian Pakaian Seragam Batik KORPRI maka Perusahaan yang bermaksud mengikuti tender agar berkoordinasi dengan Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.