Tahun Ke 10 Pemkab Soppeng Raih WTP, Ini Kata Ketua DPRD Kabupaten Soppeng

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng H.Syahruddin M. Adam, MM menghadiri langsung acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA yang dilangsungkan di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis, 16 Mei 2024. 

Pada penyerahan LHP LKPD TA 2023 ini Kabupaten Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kali secara berturut-turut yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan tersebut Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE juga menandatangani Berita Acara Serah Terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua DPRD Soppeng, H.Syahruddin M. Adam, MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya. 

"Hal tersebut kami maknai sebagai wujud representasi betapa strategisnya posisi dan peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, kata Syaharuddin M Adam.

"Sesaat yang lalu, pemerintah daerah telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, dan alhamdulillahi opini wajar tanpa pengecualian kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar. 

"Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan, khusus LKPD tahun anggaran 2023, ini merupakan tahun kesepuluh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memperoleh opini WTP secara berturut-turut.

"Keberhasilan meraih opini WTP, tак terlepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini, ungkap Ketua DPRD Soppeng Syaharuddin M Adam. 

"Segenap pimpinan dan anggota DPRD mampu melaksanakan fungsi pengawasan, budgeting, dan regulasi dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dan efisien.

"Namun demikian pemberian predikat WTP oleh BPK RI hari ini, tidak berarti bahwa sudah tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah, tentunya masih ada rekomendasi BPK RI yang harus kita tindak lanjuti yang tertuang dalam rencana aksi, terang Syaharuddin. 

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah daerah harus berkomitmen menindaklanjuti, tetap mendorong kinerja tim tindak lanjut serta mengintensifkan majelis tuntutan ganti kerugian daerah, imbuhnya.

"Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada kepala perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi dan jajaran atas bimbingan dan petunjuknya selama ini sehingga mendapat opini WTP. 

"Kami menyadari bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah, namun perlu kerja keras dan kerja cerdas yang harus dilakukan oleh seluruh komponen pemerintahan daerah.

Turut hadir pada acara tersebut, Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Para Kepala SKPD, Kepala Bagian dan Camat. 

(Hendra Jaya/JOIN) 

L-PRI Berharap Bupati ASA Launching Perogram Desa Bersinar

Bupati sinjai ASA

Sinjai (Sulsel), Sigapnews.com, Angka Warga binaan, Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sinjai Sulawesi Selatan, berdasarkan data dihimpun 22 Maret tahun 2023 berjumlah 273 orang. Dominan mereka terjerat hukum karena kasus Narkoba (data. sinjai.kab.go.id).

Menyikapi hal tersebut, Supriadi Buraerah Kordinator Wilayah Sinjai Bone dan Wajo Dewan Pembina Pusat Lembaga Poros Rakyat Indonesia Korwil III DPP L-PRI mengatakan ini sudah menjadi pertanda bahwa Generasi Penerus Bangsa, khususnya di kabupaten Sinjai sudah sangat terancam dari bahaya kasus narkoba.

Menurutnya pemerintah kabupaten (Pemkab) suda semestinya melakukan upaya penanganan pencegahan melalui perogram Desa Bersinar.

Padahal sejauh ini gagasan pemkab sinjai di era kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) patut diapresiasi. Sinjai, sejumlah kemajuan di daerah yang dijuluki sebutan Bumi Panrita kitta, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat meluas. Seperti program pendidikan dan kesehatan, terbukti Bupati ASA baru-baru ini mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Supriadi Buraerah

Namun andai boleh kami berharap, selanjutnya kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sinjai agar sejalan dengan pemerintah Desa melakukan penyelamatan terhadap Generasi Penerus Bangsa dari ancaman kejahatan Narkoba, melalui program Nasional yang disebut perogram Desa Bersinar. Pasalnya peredaran narkoba sepertinya suda menggurita di wilayah kabupaten Sinjai.

"Peredaran Narkoba sudah menjalar masuk ke pelosok Desa. Selain itu, dampak Narkoba sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada upaya dilakukan dalam mencegah maka tidak dapat dimungkinkan angka Narapidana kasus narkoba semakin meroket di kabupaten Sinjai", imbuh Supriadi Buraerah Minggu pagi (23/4).

Lebih lanjut, pria kelahiran 1988 Sinjai ini, berharap kepada Bupati Sinjai, agar menanggapi persoalan tersebut.

"Semoga di era kepemimpinan Bupati ASA, program Desa bersinar dapat terealisasi secara serentak", kuncinya

(Red)

Terkuak Pesan Wabup Lutfi Halide Saat Melantik 4 Lurah di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,-BKPSDM Kabupaten Soppeng resmi menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng jalan Pangkarebete, Senin, 3 April 2023.

Sebelum prosesi pelantikan terlebih dahulu dilakukan pembacaan SK oleh Kasubid mutasi dan promosi Asriani Nur, S.Kom, MM.

Pelantikan  dan Pengambilan Sumpah dilakukan oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. 

Adapun Pejabat yang dilantik yakni :

1. H. Rama Scorpianto, S.Sos.MM sebagai Lurah Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata.

2. H. Munadir Nurdin, S.Sos sebagai Lurah Botto Kecamatan Lalabata.

3. Kahar, S.Sos sebagai Lurah Lapajung Kecamatan Lalabata.

4. Hasanuddin, SE sebagai Lurah Limpomajang Kecamatan Marioriawa.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP dalam sambutannya mengatakan, "pelantikan ini teramat teristimewa karena dilaksanakan pada bulan suci ramadhan, semoga ini merupakan pertanda bahwa kita semua betul-betul bisa menyadari momentum puasa ini merupakan pelajaran dalam rangka pengabdian diri kita kepada negara, bangsa dan agama terutama  kepada Allah SWT, Ujarnya.

Dikatakan juga bahwa Pelantikan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan yang lowong, yang disebabkan pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun, terang Wabup Soppeng.

"Oleh karena itu, kata Wabup, "Pejabat yang baru dilantik ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik, melayani dan melakukan pendekatan kepada warga di wilayahnya untuk kemajuan melayani masyarakat, demi suksesnya pembangunan dan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng yakni "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera", jelasnya.

"Saudara adalah pejabat yang diberikan amanah dan kepercayaan sebagai pemimpin dalam wilayah kelurahan. 

"Laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

"Jangan sampai disia-siakan dan disalahgunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat, Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup juga menghimbau untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat percepatan pencapaian target kinerja serta lakukan inovasi untuk pencapaian target yang lebih optimal dalam menjawab tantangan pembangunan, pungkasnya. 

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Camat Lalabata dan Camat Marioriawa.

(Red/Hendra)

Pemdes Ganra Bakal Tunjukkan Inovasi Ikuti Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional

Kepala Desa Ganra Kabupaten Soppeng Andi Wahyu Gunawan (Ist).

Soppeng, Sigapnews.com,-Kepala desa sebagai penguasa wilayah kini dituntut untuk menjadi pimpinan yang inovatif, kreatif dan merakyat yang artinya, selalu turun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayah yang tidak hanya bekerja di kantor tetapi harus lebih rutin turun langsung ke masyarakat. 

Kades harus kreatif dan inovatif serta mampu menggali untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan mengelola APBD secara efektif, efisien dan transparan.

Pemerintah Desa merupakan salah satu pilar otonomi daerah yang berada di garda terdepan dalam pembangunan daerah. 

Kepala desa harus mampu menguasai semua potensi yang ada, mampu memberdayakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta mampu mendengar keluhan atau pertanyaan warga terhadap program-program desa, baik pelayan publik maupun pembangunan lainnya termasuk keterbukaan informasi publik.

Terkait hal itu dengan inovasi pemerintah Desa Ganra yang dipimpin kepala Desanya Andi Wahyu Gunawan berbagai inovasi telah di bangun dan kini Pemerintah desa (Pemdes) ganra kecamatan ganra kabupaten soppeng sulawesi selatan (Sulsel) bakal kembali mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022.

Diketahui pada tahun 2021 Desa Ganra mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat provinsi sulsel yang digelar di hotel The Rinra makassar pada Rabu 15 Desember 2021. 

Dalam lomba tersebut, Desa Ganra berhasil meraih juara ll kategori informatif dengan nilai 94.00.

Dalam kegiatan lomba itu, ada 3 desa yang mewakili provinsi sulawesi selatan untuk mengikuti lomba keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2022 nantinya yakni Desa Ganra Kabupaten Soppeng, Desa Bana Kabupaten Bone dan Desa Senga Selatan Kabupaten Luwu.

Kepala Desa Ganra Andi Wahyu Gunawan mengatakan bahwa tahun 2022 Desa Ganra akan bersaing kembali di tingkat nasional.

Dikatakan Andi Wahyu sapaan akrab kepala Desa yang hobbi Sepakbola ini menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan untuk dapat bersaing di tingkat nasional, Insya Allah doakan kami pulang dengan membawa juara, pintanya, Senin, 10/10/2022.

Andi Wahyu berujar bahwa  pihaknya sangat berterima kasih kepada Pemkab Soppeng dalam hal ini Bupati beserta jajaran terkait, baik DPMD, diskominfo serta stakeholder lainnya. 

Dikatakan pula, "Semoga kami bisa membawa nama baik Kabupaten Soppeng ke tingkat Nasional dan menjadi juara,” harapnya.

"Semoga dalam setiap tahapan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara baik tanpa ada kendala apapun, tandasnya.

Untuk diketahui jadwal pelaksanaan tahapan evaluasi dan apresiasi desa sebagai berikut.

Tahapan Rekomendasi Desa

dari tanggal 7 Oktober – 1 November

Tahapan Desk Review

dari tanggal 2 November – 9 November

Tahapan Visitasi

dari tanggal 14 November – 25 November

Tahapan Penganugerahan/Apresiasi Desa, tanggal 8 Desember 2022.

(AM/Edil Rauf)

Andi Seto Gadista Asapa Responsif dan Merakyat, Dinanti Lanjutkan Dua Periode

Sinjai,Sigapnews.com,-Andi Seto Gadista Asapa merupakan sosok pemimpin bersahaja. Dia resmi memimpin Bumi Panrita Kita, sebutan Daerah Kabupaten Sinjai sejak tahun 2018 ( periode pertama).

Selain, Enerjik, dan gesit menonjolkan sejumlah potensi produk kerja cerdas sejak memimpin pemerintahan di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Andi Seto juga patut disebut responsif dan merakyat.

Sejumlah perogram telah terbukti seperti dunia usaha mikro kecil dan menengah UMKM, Pariwisata, Pendidikan, kesehatan, pertanian, Peternakan, dan masih banyak program kerja cerdas lainnya, demikian ungkapan Muhammad Said salah satu warga kabupaten Sinjai.

Said menyebut berdasarkan data hasil survei sejak beberapa bulan terakhir, meliputi sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten Sinjai "kepemimpinan ASA, sapaan singkat Andi Seto Gadista Asapa lebih lanjut di periode kedua dominan dinanti warga meluas.

Hasil wawancara survei menjadi acuan "Dinda" imbuh said.

warga masyarakat banyak mengaku kagum dengan kiprah kepemimpinan putra mantan Bupati Sinjai dua periode berturut-turut Andi Rudiyanto Asapa (Alm-red).

Ditanya mengapa dirinya melakukan survei.

Said, menjawab ini adalah bentuk partisipasi selaku warga masyarakat Sinjai sekaligus penggiat dunia pers. Artinya "konstribusi sosial".

"Saya rasa sah-sah saja kalau saya melakukan survei. Dan hasilnya banyak warga berharap Andi Seto dapat melanjutkan periode kedua", tutur Said

Pemilihan Bupati Sinjai periode berikut, said menyebut tahun depan pesta demokrasi tersebut digelar, pasca masa jabatan Andi Seto Gadista Asapa dinyatakan berakhir pada periode 2018-2023.

mudahan, Seto senantiasa "sukses" menyelesaikan periode pertamanya, dan akan melaju di jabatan periode kedua", demikian perediksi berdasarkan surve Versi hasil wawancara Muhammad Said.

Penulis :Pimred Sniperjurnalis.com (Supriadi Buraerah).

Edaran Mendagri : PNS dan PPPK Wajib Gunakan Seragam Batik Korpri Model Baru

Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI Bagi PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) bagi PNS dan PPPK Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI mempedomani ketentuan Pasal 11 Peraturan Melted Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Tipe kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas :

1. Spesifikasi C 40 S dan
2. Spesifikasi C 50 S.

Adapun Pemasaran Pakaian Seragam Batik KORPRI dapat dilakukan melalui Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.Terkait Pengadaan Seragam Batik KORPRI;

1. Pengadaan Seragam Batik KORPRI diharuskan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. Untuk menjamin keaslian Pakaian Seragam Batik KORPRI maka Perusahaan yang bermaksud mengikuti tender agar berkoordinasi dengan Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Jokowi Resuffle Kabinet 3 Menteri dan 2 Wakil Menteri

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan

Sigapnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada hari ini. Hal itu ditandai dengan pelantikan dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Mereka yang dilantik adalah sebagai berikut:

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti)

Hadi Tjahjanto : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan Djalil)

Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra)

John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Profil dan Sosok Zulkifli Hasan

Tidak banyak politikus seperti Zulkifli Hasan yang seakan-akan tak memiliki seteru politik. Keluwesannya itu yang mungkin membuat Zulkifli yang kini jadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulkifli dilantik sebagai Ketua MPR Periode 2014-2019 pada usia 52 tahun. Tak lama setelah itu, dalam Kongres PAN, Zulkifli kemudian terpilih pula menjadi Ketua Umum yang baru, mengalahkan petahana Hatta Rajasa. Selanjutnya pada Periode ketua terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai di Kongres Kendari Sulawesi Tenggara 2019.

Zulkifli Hasan biasa dipanggil Zulkifli lahir di Lampung Selatan, 17 Mei 1962 dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab. Ia menikahi Soraya dengan dikaruniai 4 orang anak.

Masa kecilnya dari SD hingga SMP dihabiskan di Lampung. Sedangkan SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Krisnadwipayana di Jakarta. Lulus kuliah, ia mulai bekerja membangun perusahaan. Hasilnya, dalam waktu tiga tahun sudah mendirikan perusahaan dan menjadi presiden direktur dari berbagai perusahaan.

Setelah cukup secara ekonomi, dia mulai mencoba dunia politik. Ia memilih bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) karena memiliki ikatan emosional sebagai anggota ormas Muhammadiyah.  PAN sendiri banyak dihuni oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, seperti Prof. Dr. Amien Rais, pendiri PAN yang juga mantan ketua umum Muhammadiyah.

Bahkan dalam perjalanan politiknya, tidak hanya ikatan politik yang mengikatnya, melainkan ikatan keluarga juga dia lakukan. Tanggal 8 Oktober 2011 Putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Futri Zulya Safitri, putri Zulkifli Hasan.

Karier politiknya, ia mulai menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya terbang. Pada pemilu legislatif 2004-2009, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung. Sejak itu kariernya moncer. Dia ditunjuk menjadi ketua Fraksi PAN DPR RI. Di PAN pun dia menjadi Sekjen periode 2005-2010.

Zulkifli yang moderat menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadikannya sebagai Menteri Kehutanan Periode 2009-2014. Masa pemerintahan SBY berakhir, Zulkifli mencoba bertarung lagi di Pemilu dari Dapil Lampung dan Zul terpilih kembali.

Zul pernah mengundang kecaman dari Korps Pegawai Negeri karena ucapannya dinilai menghina pegawai negeri. Zul menyatakan, "Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi  tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS."

KELUARGA

Istri     : Soraya

Anak   :1. Futri Zulya Savitri

2. Zita Anjani

3. M Farras Nugraha

4. M Rafi Haikal

PENDIDIKAN

- SD di Lampung, lulus tahun 1975

- SMP di Lampung, lulus tahun 1979

- SMA, Negeri 53 Jakarta, lulus

- S1, Universitas Krisnadwipayana, masuk 1986

- S2, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, lulus 2003

KARIER

- Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988)

- Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani (1999)

- Komisaris Utama PT Hudayasafari Travel (2000)

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Departemen Logistik PAN

- Ketua Lembaga Buruh Tani & Nelayan PAN

- Wakil Ketua Komite tetap pemberdayaan KADINDA DKI Jakarta

- Pelindung Yayasan AL Husna Jakarta

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009

- Sekretaris Jenderal PAN, 2005-2010

- Menteri Kehutanan, 2009-2014

- Ketua MPR RI, 2014-2019, Wakil Ketua MPR RI 2019-2022

- Ketua Umum DPP PAN, 2015-2020 dan 2020-2025

- Menteri Perdagangan, 2022

PENGHARGAAN

- Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden RI

- Tokoh Perubahan 2010 dari Republika

- Kadarman Award 2007 dari Strategic Change Leaders

- Lifetime Achievement Award, Indonesia Green Award dari The La Tofi School of CSR

- Tiger Champion Award dari Panthera.

- Bhumandala Award 2014 dari Badan Informasi Geospasial.(")

Prestasi Yang Membanggakan, Soppeng Raih WTP Sebanyak 8 Kali Berturut-turut

Makassar, Sigapnews.com,-Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, MM menghadiri acara Penyerahan LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/05/2022). 

Selain Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dalam kegiatan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini juga di hadiri dari beberapa Kabupaten lain antara lain Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kab. Bone dan Kab. Sinjai. 

Acara diawali dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima serta penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2021 oleh semua Bupati dan Ketua DPRD yang hadir. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan, "kami berterima kasih kepada bapak/ ibu semua yang menghadiri undangan kami untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan salah satu amanah  konstitusi yang harus kita lakukan dimana BPK  selambat-lambatnya 3 bulan telah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah setelah Tahun Anggaran berakhir. 

"Oleh karena itu, salah satu tugas konstitusi yang penting ini dibuat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari segalanya bahwa penyusunan laporan keuangan adalah salah satu bentuk laporan  pertanggung jawaban kepala daerah dalam mengemban  amanah.

"Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa hal diantaranya yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui acara ini kami mencoba membangun suatu kesadaran bahwa laporan keuangan ini akan terbawa seterusnya jika dikelola dengan baik atau  tidak baik.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Soppeng sekali lagi menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 8 (delapan) kali berturut-turut.

Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak usai menerima penghargaan Opini WTP pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini kami persembahkan untuk masyarakat Kab. Soppeng, dan kami berharap agar kedepannya pengelolaan keuangan ini dapat semakin lebih baik dengan dukungan semua pihak khususnya kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Soppeng atas kerja ikhlasnya sehingga WTP 8 kali berturut-turut dapat diraih.

(Red/Edil Rauf)

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Mubar Mutasi 4 Pejabat Eselon II

Bupati Mubar saat pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat (Ist).

Mubar (Sultra), Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, Resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah  jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional sebanyak 169 orang, Jumat (29/4/2022).

Dalam rotasi jabatan tersebut digelar di Aula kantor Bupati, yang dipimpin oleh Bupati Muna Barat, Achmad Lamani tanpa didampingi oleh sekda, LM. Husein Tali.

Pada pelantikan itu pula terdapat 4 pejabat eselon II di nonjobkan, yakni Raden Djamun Sunjoto jabatan lama Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian sekretariat Daerah menjadi staf sekretariat daerah Pemda Mubar.

Abdul Nasir Kola jabatan lama staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menjadi staf sekretariat Daerah Pemda Mubar.

Kemudian, La Ode Mahajaya jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar, serta La Ode Hanafi jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan menjadi staf sekretariat Pemda Mubar.

Sejumlah Kepala Dinas Pemda Mubar saat dilantik (Ist).

Selain itu, terjadi rotasi jabatan pada 10 OPD, diantaranya:

1. Ibrahim Rasimu, jabatan lama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatan baru Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

2. Liber, jabatan lama Kadis PM-PTSP, jabatan baru, Kasatpol PP.

3. Muh. Naazirun, jabatan lama Kadis Kominfo, statistik dan persandian, jabatan baru kadis PM-PTSP.

4. Ali Abdin, jabatan lama kabag humas dan protokoler, jabatan baru Plt. Kadis Kominfo, statistik dan persandian

4. LM. Amrin jabatan lama sekretaris dinas PUPR jabatan baru Plt. Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan pertanahan.

Selanjutnya,

5. La Ode Sagala, jabatan lama kasat pol. PP, jabatan baru kadis perhubungan.

6. La Kiro, jabatan lama Plt. Kepala Badan Kesbangpol, jabatan baru Plt. Kadis Lingkungan Hidup.

7. Alimran, jabatan lama Kadis Lingkungan Hidup, jabatan baru Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

8. La Ode Buke, jabatan lama sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jabatan baru Plt. kepala BKPP.

9. Takari Abdullah, jabatan lama Kadis Koperasi UKM, jabatan baru kepala BPBD.

10. Hamse, jabatan lama Camat Barangka, jabatan baru Plt. Kepala Badan Kesbangpol.

Kemudian, Pemda Mubar juga melantik 6 Camat baru, yakni:

1. La Ode Mustafa, jabatan lama Kabid angkutan dan sarana, jabatan baru Camat Barangka.

2. Arif Ndaga, jabatan lama sekretaris dinas kesehatan, jabatan baru Camat Kusambi.

3. Burhanuddin, jabatan lama kabid kedaruratan dan logistik, jabatan baru Camat Napano Kusambi.

Kemudian,

4. La Ode Piliha, jabatan lama sekretaris Camat Lawa, jabatan baru Camat Lawa.

5. Muslimin, jabatan lama Camat Tikep, Jabatan baru Camat Maginti.

6. La Ode Abd. Muin, jabatan lama Sekretaris Camat Tiworo Tengah, jabatan baru Camat Tikep.

Diketahui pula pada kesempatan itu, Pemda Mubar juga melantik 4 pimpinan Dinas yang baru dibentuk, yaitu:

1. Suprihatin, jabatan lama sekretaris DPPKBPA, jabatan baru kadis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

2. Karimin, jabatan lama Kadis Perumahan, jabatan baru Kadis Ketahanan Pangan.

Kemudian,

3. La Gandi, jabatan lama kabag Hukum sekretariat daerah, jabatan baru sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4. Bakhrun L. Siharis, jabatan lama Sekretaris DPMD, jabatan baru Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

Usai pelantikan, Bupati Achmad Lamani mengatakan rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dilakukan sebagai bentuk penyegaran dalam Pemerintahan.

“Olehnya itu saya berharap pada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja secara profesional dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing demi kemajuan daerah, ” harap mantan Sekda Mubar itu.

Reporter: Don.

Bupati Soppeng Jalin Kerjasama Dengan LAN, Terbuka Peluang Ciptakan Inovasi Pelayanan Publik

Makassar, Sigapnews.com,- Pemerintah Kabupaten Soppeng dibawah pimpinan HA Kaswadi Razak, SE menjalin kerjasama dengan Puslatbang (Pusat Pelatihan Pengembangan) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang ditandai dengan Penandatanganan Mou Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara yang dilangsungkan di

Aula Puslatbang KMP LAN RI Makasar, Rabu 09/03/2022.

Penandatanganan MoU tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan

Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan(MoU) ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan terapan, karena merupakan suatu keharusan untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara Kabupaten Soppeng yang berAKHLAK sesuai dengan core values (nilai inti) ASN seluruh Indonesia yang menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh ASN

"Kami menyampaikan rasa syukur dan Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas terlaksananya kegiatan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) ini.

"Hal ini sangat membantu dalam melakukan pembenahan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government khususnya pada Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

"Semoga dengan ditandatanganinya Nota kesepakatan (MoU) ini akan terjadi kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Administrasi Negara sehingga terwujud percepatan pelaksanaan visi misi Kabupaten Soppeng yaitu "Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera".

"Kami sangat berharap dukungan penuh oleh pihak Lembaga Administrasi Negara dapat membantu Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menguatkan kelembagaan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Soppeng

"Kami sangat berterima kasih kepada pihak Lembaga Administrasi Negara dan berharap kerja sama ini berjalan dengan baik dan dapat membantu kami dalam menciptakan inovasi-inovasi terutama terhadap pelayanan dasar pada masyarakat. 

"Mengingat Indeks Pembangunan Manusia yang terakselerasi dari 65,95 poin pada tahun 2016 menjadi 68,67 poin pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,99 poin secara umum kenaikan angka IPM Kabupaten Soppeng meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 sebesar 3,04 poin, ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan manusia di kabupaten Soppeng semakin membaik dan bersiap menghadapi segala tuntutan pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0 .

Dari segi kesejahteraan sosial, telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19.120 jiwa (2016) menjadi 17.270 jiwa (2021) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.850 jiwa, dalam ukuran persentase, penduduk miskin berkurang dari 8,45% (2016) menjadi 7,59(2020) dan pada tahun 2021 menurun menjadi 7,54 %.

Meskipun dalam kondisi pandemi covid 19 Kabupaten Soppeng masih bisa bertumbuh perekonomiannya, hal tersebut di buktikan dengan menempati peringkat pertama dalam hal pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 6,15% dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yg berada di angka 4,65% dan ekonomi nasional sebesar 3,69 %

Terakhir Bupati Andi Kaswadi kembali menyampaikan Terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Administrasi Negara.

Acara tersebut turut di hadiri oleh

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM Kab. Soppeng.

(Red/Edil Rauf)

Dinas PMD Kabupaten Soppeng Gelar Pembinaan di Desa Baringeng

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan melakukan pembinaan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Jumat (26/11/2021).

Kepala Dinas PMD kabupaten Soppeng yang di wakili oleh Kabid Andi Muhammad Qistim, S.IP, M.Si di dampingi Kasi Andi Irwansyah, SE mengunjungi kantor Desa Baringeng melakukan pembinaan terkait tugas dan fungsi aparat Desa dan BPD.

Meski dalam kunjungannya mendadak tersebut namun aparat Desa dan anggota BPD Desa Baringeng berada di tempat dan menerima arahan dari pejabat Dinas PMD Kabupaten Soppeng.

Dalam arahannya Andi Irwansyah menekankan bahwa jangan sekali-kali membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanpa nota pendukung.

Begitupun Kabid DPMD Andi Muhammad Qistim, S.IP yang akrab disapa Pung Bro dalam kesempatan itu menegaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan Uang (Dana) harus di transfer terkecuali Dana BLT dan HOK, tegasnya.

Dinas PMD Kabupaten Soppeng Sidak di Desa Baringeng Diapresiasi Anggota BPD

Ketua dan Anggota BPD Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Soppeng melakukan inspeksi mendadak (Sidak), di Desa Baringeng Diapresiasi wakil Ketua BPD Desa Baringeng Edil Rauf.

Hal itu dibeberkan Edil Rauf saat bincang santai disebuah warkop di Kecamatan Lilirilau, Minggu 28/11/2021.

"Saya selaku anggota BPD Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sangat mengapresiasi langkah Sidak yang dilakukan Kabid dan Kasi DPMD kabupaten Soppeng yang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan dan atau melalui persuratan. ujarnya.

Menurutnya, Hal itu sangat penting sebab kami selaku BPD salah satu tupoksi kami yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa termasuk kinerja perangkat Desa.

"Kepala Desa dan Perangkatnya harus memahami dan bekerja sesuai mekanisme yang ada demi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, jelas Edil Rauf.

Kasi dan Kabid DPMD kabupaten Soppeng saat Sidak di Desa Baringeng (Ist).

Sebelumnya Kepala seksi DPMD Andi Irwansyah, SE melakukan pembinaan di desa Baringeng terkait dengan tugas pokok fungsi aparatur desa dan BPD, (26/11/2021) di kantor Desa Baringeng.

Dalam kesempatannya Andi Irwansyah menekankan bahwa jangan sekali-kali membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanpa nota pendukung.

Begitupun Kabid DPMD Andi Muhammad Qistim, S.IP yang akrab disapa Pung Bro dalam kesempatan itu menegaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan Uang (Dana) harus di transfer terkecuali Dana BLT dan HOK, katanya. (Red).

Ciptaka ASN Profesional, Bupati Soppeng Buka Kegiatan LAN Giving Moment

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE membuka kegiatan LAN Giving Moment bagi Alumni pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS secara virtual yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Makassar, di ruang Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, selasa 4/5/2021.

Dalam arahannya Bupati H.A.Kaswadi Razak, SE mengatakan, "Kegiatan ini sangat membanggakan bagi kita semua, karena buah dari ketulusan dan keikhlasan kita sehingga LAN memberikan kita suatu kehormatan dengan program giving moment bagi alumni pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS, hal ini tentu tidak boleh kita sia-siakan, kita manfaatkan sebaik mungkin , walaupun kegiatan ini secara virtual, tapi tentu tidak mengurangi tujuan kita bersama bahwa kedepan kita akan menghadirkan ASN-ASN yang profesional, yang berkomitmen membangun suatu pemerintahan yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Atas nama pribadi dan Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehormatan ini yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Soppeng, kami yang diamanahkan untuk bertanggung jawab di daerah ini , tentu merasa sangat mengapresiasi mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami impikan sebelumnya.

Ketulusan yang kami persembahkan kepada pemerintah dan masyarakat Soppeng berusaha sedemikian rupa sedapat mungkin kami bisa mewariskan ASN-ASN yang profesional. Karena kami sadar bahwa akan tiba saatnya masa kami dalam pemerintahan ini , dan tentu kami sangat merasa moment ini tidak boleh disia-siakan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Soppeng mengharapkan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal,

ambil manfaatnya dan buktikan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Marilah kita selalu disiplin dalam menjalankan tugas, profesional dalam melakukan pelayanan dan bertindak sesuai dengan kode etik PNS, dan bekerja secara optimal demi bangsa dan negara.

Sebelumnya kepala Pustlabang KPM LAN Andi Taufik dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan LAN Giving moment ini adalah sebuah bentuk apresiasi LAN kepada Bupati dan jajarannya yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Peserta dari kegiatan ini adalah alumni pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar cpns dari kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini turut di hadiri Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, Kamaruddin,SE,M.Si beserta jajarannya. (Edil Rauf).

BPKPD Pemkab Soppeng Kucurkan Dana 47 Milliar Pembayaran THR dan Gaji ASN Bulan Mei

Kepala BPKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng Drs.H.Dipa, M.Si (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2O2I Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada aparatur negara , Pensiunan, Penerima pensiun, tanggal 28 April 2021, maka pemerintah daerah kabupaten soppeng akan membayarkan THR ASN pada hari senin bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Mei.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKPD Drs.H. Dipa,M.Si melalui rilis tertulisnya, Sabtu 1 Mei 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkab Soppeng mengungkapkan, "Bapak bupati berharap bahwa dengan dibayarkannya THR yang bersamaan dengan gaji bulan mei akan memberikan dampak pada perputaran ekonomi di kabupaten soppeng, beber H.Dipa.

Dikatakannya, "Ini juga sangat membantu maayarakat ditengah pandemic covid 19. Tambahnya.

Dipa menjelaskan," BPKPD Kabupaten Soppeng telah menyiapkan dana untuk membayar THR dan gaji bulan Mei sebesar 47 milyar lebih.

*Disamping ASN, pembayaran THR juga diperuntukkan untuk Anggota DPRD dan pejabat negara, pungkasnya. (Red).

Yakub Ismail : Eddy Ganefo Layak Jadi Menteri Investasi

Eddy Ganefo (Foto Istimewa)

Jakarta, Sigapnews.com,- Ramai wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju jilid II pasca parlemen menyetujui pembentukan Kementerian Investasi yang juga akan melebur fungsi Kemendikbud dan Kemenristek sebagaimana hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang membahas surat dari Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal pertimbangan pengubahan Kementerian.

Kementerian Investasi yang akan menjadi lembaga baru tersebut kini tengah menjadi perhatian dan perbincangan dunia usaha, pasalnya Kementerian Investasi akan memberikan dampak secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja baru serta kemitraan lokal ditengah pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret Tahun kemarin.

Karenanya, hal ini akan menjadi momentum untuk Menteri Investasi diamanahkan kepada kalangan profesional yang betul-betul mengerti dan berkiprah dibidangnya, ujar Yakub Ismail ketum IMO-Indonesia kepada awak media, senin 19/04 siang di bilangan Jakarta Selatan.

Yakub menuturkan bahwasanya salah satu kandidat yang layak dan kompeten serta berdedikasi tinggi dalam mengayomi dunia usaha adalah ketua umum Kadin Indonesia Ir. H. Eddy Ganefo,MM.

Ketua umum Kadin Indonesia dua periode (2015-2020 / 2021-2025) yang terpilih secara aklamasi tersebut all out melakukan berbagai pembinaan pada dunia usaha khususnya menengah kecil, terang Yakub.

Eddy juga dikenal memiliki jejaring yang kuat ditingkat nasional dan internasional. Adapun.... konsolidasi yang solid tiada henti untuk dapat melakukan pembinaan secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh Eddy melalui Kadin Indonesia kepada UMKM secara nasional, tentunya telah memberikan sumbangsih yang tinggi dan nyata kepada Negeri.

Selain itu, pencapaian Eddy dalam memimpin berbagai organisasi di lintas sektor telah menjadi pelengkap untuk dapat menjawab tantangan Kementerian Investasi saat ini dan kedepan. Ungkap Yakub

Tentunya, Menteri Investasi merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha agar dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan sekaligus menjadi berbagai peluang bagi Negeri untuk dapat memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat, tutupnya.

#MENTERI INVESTASI ? Pilih Yang Pasti Agar Menjadi Solusi

#Eddy Ganefo For The Investment Minister

Wakil Bupati Soppeng Himbau ASN Disiplin Sebagai Aparat dan Pelayan Masyarakat

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE, bersama Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP menghadiri pertemuan dalam nuansa Coffee break pasca pelantikan bersama sejumlah ASN lingkup pemerintah kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng, Rabu (3/3/2021).

Dalam nuansa Coffee Break ini dipimpin oleh Sekda kabupaten Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halide,MP menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon mohon keikhlasannya untuk membantu bagaimana visi misi dapat terealisasi.

Dia juga menghimbau dan menyarankan kepada seluruh ASN  agar disiplin, terutama sebagai aparat dan pelayan.

Serta mengharapkan agar sebelum menjalankan tugas melakukan koordinasi pada saat apel pagi, karena mungkin ada hal-hal yang perlu segera tindak lanjuti.

Selain itu, matriks keterkaitan tugas antar SKPD juga perlu dibuat, agar para ASN memahami koordinasi antar SKPD.

Kepada para camat, desa dan Lurah terutama dalam menghadapi bulan puasa khususnya masjid-masjid fasilitas umum agar bisa dibenahi.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa inti dari pemerintahan ada 3, yakni pengaturan, pelayanan dan penindakan. Jadi 3 hal ini yang harus dimaksimalkan.

Dikesempatan yang sama Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE mengatakan kepada pejabat eselon serta para staf agar  paham, mendalami dan mengerti visi misi yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, serta berharap seluruh ASN memiliki inisiatif dalam bekerja.

Juga di katakan, dalam waktu dekat ini ada 2 hal yg menjadi perhatian yakni, hari jadi soppeng dan bulan suci ramadhan.

Hari jadi soppeng dapat dijadikan moment untuk mengingatkan sejarah. Untuk mengingat perjuangan di masa lampau dalam mengatasi krisis yang berkepanjangan, dan dapat memberikan motivasi kepada  kita semua.

Selain itu, bupati soppeng  juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jelang, maupun pada saat bulan suci ramadhan nanti.

Dalam kesempatan tersebut dia juga berharap agar semua tim solid dalam menjalankan program-program kedepannya. (Red)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Apkasi Ajak Daerah Libatkan Kejaksaan dan BPKP Dampingi Realokasi APBD untuk Covid-19

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, Jumat (24/4/2020). (Foto Istimewa)

Sigapnews.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah untuk melibatkan para penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten dalam pendampingan refocusingdan realokasi APBD untuk penanganan wabah viruscorona (Covid-19).

”Pendampingan oleh kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum. Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan Covid-19 tanpa kita takut bahwa langkah pemerintah daerah menyalahi aturan,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Jumat (24/4/2020).

Selain dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan juga perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Sehingga norma-norma keuangan negara tetap kita patuhi bersama,” ujar Anas.

Anas mengucapkan terima kasih kepada jajaran kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, BPKP, dan BPK yang selama ini telah memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD. 

”Sinergi yang baik tersebut juga perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara. Selain itu, pendampingan ini membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya

Dia menambahkan, pendampingan tersebut akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel. ”Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat,” jelas Anas. (Red).