Kementan Genjot SDM Petani Millenial Melalui Pelatihan Pemanfaatan Smart Farming

Ciawi, Sigapnews.com, –Perubahan kemajuan sektor pertanian di era revolusi industri 4.0 terjadi seiring berkembangnya unsur teknologi dalam berbagai tahapan produksinya.

Perubahan tersebut terjadi karena tingginya keinginan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian berkali lipat dari sebelumnya serta mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas, namun dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang yang mendukungnya.

Diketahui bersama bahwa sektor pangan selalu menjadi perhatian setiap negara karna tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dapat memberi pengaruh kepada setiap aspek kehidupan di Indonesia.

Di tahun 2022 ini Kementerian Pertanian (Kementan) melalui melalui Youth Enterpreneurship Supporting Services (YESS) Programme kembali menggelar Pelatihan Agribisnis Smart Farming dan Kredit Usaha Rakyat.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan serupa yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), meyakini kaum milenial yang inovatif dan memiliki gagasan yang kreatif mampu mengawal pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern.

"Generasi Z juga harus bisa mengikuti perkembangan dari zaman, harus berani menjadi petani yang modern atau mendirikan start-up pertanian,” tegas Mentan Syahrul.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa pertanian harus didukung kalangan milenial sebagai generasi muda.

"Petani milenial juga berperan penting dalam menjaga kestabilan pangan nasional. Petani milenial wajib melek teknologi saling berkolaborasi dengan penyuluh dan insan tani lain, saling menguntungkan.

Pelatihan smart farming merupakan bagian dari berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang pertanian, sehingga penerapan teknologi harus dilakukan dalam berusahatani kedepan", tegas Dedi.

Dedi juga menambahkan bahwa tantangan bagi petani milenial di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ini adalah harus mempu melakukan modernisasi pertanian menerapkan alat mesin pertanian dan internet of things (IoT).

"Indikator keberhasilan dari pelatihan ini adalah peserta harus mampu akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat/ KUR, menerapkan smart farming. Tak hanya itu, setelah pelatihan ini dapat segera membentuk kemitraan usaha agribisnis modern.

Peluang tidak datang dua kali, jadi manfaatkan dana KUR, aplikasikan teknologi smart farming dan tidak lupa bangun jejaring dengan mitra maupun offtaker", pesan Dedi.

Disela-sela rangkaian kegiatan, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian selaku Direktur Program YESS Idha Widi Arsanti menjelaskan, selama sepekan (25-31 Juli 2022),mereka dilatih terkait pemanfaatan smart farming sebagai upaya membangun ekosistem pemberdayaan milenial calon petani Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan yang unggul dan adaptif terhadap teknologi agar sumber daya manusia pertanian di Indonesia meningkat dan menciptakan petani-petani milenial yang unggul.

"2 orang Young Ambassador dan 40 orang penerima manfaat program YESS ini diberi pendalaman terkait materi kewirausahaan disampaikan oleh Sidi Asmono, Role of Smart Farming oleh Netti Tinaprilla. Tak hanya itu, 42 peserta pelatihan di bekali peningkatan nilai tambah usaha agribisnis, potensi bisnis dan strategi pemasaran agribisnis, jejaring pemasaran dan kemitraan, pengelolaan resiko bisnis pertanian, penyusunan proposal usaha dan laporan keuangan serta pentingnya media promosi dan pemasaran", jelas Santi.

Santi pun menjelaskan progres yang menjadi komitmen sesuai output pelatihan Agribisnis Smart Farming batch 2 ini adalah pengajuan KUR peserta adalah sejumlah Rp. 1.500.000.000 serta penandatangan Contract Farming antara peserta dengan offtaker, seperti Gusti Ayu Ngurah Megawati, yang melakukan usaha komoditas pengolahan Gula Aren dengan P4S Cikembar Cilangkap (DPM/DPA Slamet Wuryadi), Robby Hadi Santoso, yang melakukan usaha komoditas peternakan Puyuh dengan P4S Cikembar Cilangkap.

Di sektor hortikultura, dilakukan pula kontrak farming antara Ahmad Badrus Nurdiansyah, Boy Mardani, Hairul Effendi, Iskandar, Prastio Kuntoro yang melakukan usaha komoditas Melon dengan UD. Sumber Buah, Ujang Risman, Dede Ridwan Alawi dan Imam Alawi yang melakukan usaha komoditas Bawang Daun dengan CV. Jembar Tani Makmur.

"Harapannya setelah mengikuti pelatihan peserta dapat menerapkan teknologi smart faming sesuai dengan materi dan teknologi yang telah disampaikan oleh para narasumber dalam mengembangkan usahanya masing-masing dalam rangka memajukan pertanian, melalui diseminasi ilmu dan teknologi kepada generasi muda sebagai generasi millennial pertanian", tutup Santi. (**).

Pemdes Pasarean Salurkan BLT Minyak Goreng Dan BNT ke 1.000 Kpm Secara Tunai

Janwar Memantau Langsung Penyaluran Bansos didesa pasareang kec. Pamijahan kab. Bogor

Sigapnews.com, Bogor - Penggagas Forum Fasilitator Dinsos sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) Kabupaten Bogor Muhamad Janwar memantau langsung proses berjalannya pendistribusian bansos BLT minyak goreng dan BNT Tunai yang digulirkan pemerintah pusat.

Bantuan sosial BLT minyak goreng untuk tiga bulan tersebut berjumlah Rp. 300.000, ditambah BNT berjumlah Rp. 200.000, yang diterima secara total keseluruhan per KPM Rp. 500.000,.

Pendistribusian bansos tunai BLT migor dan BNT bagi 1.000 KPM data langsung dari pusat melalui barcode tersebut disalurkan oleh perangkat pemerintah Desa diaula Kantor Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (16/04/2022).

"Kegiatan ini merupakan bentuk monitoring serta mengawal proses penyaluran bansos tunai BLT minyak goreng, dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan aman, yang hari ini serentak dilaksanakan di tiap desa yang ada pamijahan terutama dipasarean ini". Ucap Muhamad Janwar kemarin.

Tak hanya itu, dia pun mengatakan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai pemuda asli yang juga fasilitator SLRT dinsos bagi desa sendiri dalam keterlibatan di segala aspek termasuk hari ini.

Pemuda milenial yang sering disapa Kang Cawang itupun menuturkan, sebagai tugas sosial kontrol dan pengabdian tentu ini bagian terpenting fasilitator untuk memberikan edukasi dan menjadi penyambung masyarakat terutama hak masyarakat miskin maupun KPM. Papar Cawang saat diwawancarai wartawan.

Cawang pun menambahkan, semoga bansos tunai ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, tentunya dipergunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Harap Cawang

Sementara itu, salah satu KPM sebut saja Enih (63) RT 04 RW 01 menyampaikan, Alhamdulillah, hari ini pemerintah Jokowi melalui Pemerintahan paling bawah yakni Desa memfasilitasi penyaluran bantuan tunai dengan secara utuh.

"Tentunya, ini bisa membantu dan meringankan beban kami masyarakat miskin, dan sesuai apa yang didapat kan yakni dengan nilai Rp. 500.000,". Imbuhnya

Kegiatan tersebut ikut dihadiri dan dibantu Paguyuban RT/RW, Babinsa. Hingga pada akhirnya di akhiri dengan buka puasa bersama.

Editor rahma

Kementan Kawal Sukabumi Amankan Pasokan Sayuran untuk Jakarta Selama PPKM

Sigapnews.com,-Sukabumi adalah salah satu daerah pengembangan dari program Kampung Hortikultura 2021 yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto sebagai kawasan cabai dan sayuran daun. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan termasuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) berupa benih, plastik mulsa, hingga pupuk yang disrrahkan pada Juni dan Juli.

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan dan instruksi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa seluruh jajarannya di Kementerian Pertanian untuk tetap memberikan pendampingan serta pengawalan terhadap pertanian Indonesia meskipun sedang dalam situasi pandemi Covid-19 kepada kelompok-kelompok tani untuk menunjang produktivitas mereka.

Dengan adanya bantuan ini, Sukabumi mampu secara kontinyu memenuhi permintaan sayuran segar dari Jakarta di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga Level 4.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Ir. Sudrajat MM mengatakan bahwa Sukabumi merupakan salah satu sentra produksi sayuran yang secara rutin tetap mampu memasok sayuran ke kota Jakarta dan Bandung dimasa PPKM ini. Sentra utama sayuran di Kab. Sukabumi terdapat di 3 kaki gunung yaitu Gunung Gede, Salak dan Halimun. 

"Dari ketiga kawasan sentra sayuran inilah mengalir pasokan aneka sayuran seperti kubis, wortel, bawang daun, pakcoy, caisim, bawang merah, bawang daun, buncis, cabai keriting dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan masyarakat," terang Sudrajat.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, benih cabai Imperial 10 telah diberikan kepada Kelompok Tani Bibilintik dan Sejahtera serta Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya. Masing-masing menerima benih cabai sebanyak 10 boks, 5 boks, dan 10 boks. Sementara itu, Kelompok Tani Karya Muda menerima bantuan benih cabai rawit varietas Sret sebanyak 60 sachet.

Untuk benih sayuran, ada 3 (tiga) kelompok tani yang mendapatkan bantuan, yakni Kelompok Tani Sawargi, Sumber Rezeki, dan Pamular. Kelompok Tani Sawargi menerima bantuan benih kubis F1 sebanyak 18 pcs, sementara Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Pamular menerima benih bawang daun masing-masing sebanyak 100 pcs dan 75 pcs.

Bantuan berupa plastik mulsa diberikan kepada Kelompok Tani Sejahtera sebanyak 40 rol, Kelompok Tani Bibilintik sebanyak 80 rol, Kelompok Tani Karya Muda sebanyak 40 rol, dan Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya sebanyak 80 rol. Plastik mulsa digunakan untuk menutup permukaan tanah yang bertujuan menjaga kelembapan tanah, menekan perkembangan gulma, mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan, dan memperbanyak intensitas sinar matahari.

Bantuan pupuk cair juga diberikan untuk pengembangan kawasan cabai. Kelompok Tani Sejahtera dan Karya Muda masing-masing menerima pupuk cair sebanyak 50 liter. Sementara itu, Kelompok Tani Bibilintik dan Kelompok Wanita Tani Ibu Berdaya menerima sebanyak 100 liter.

Pupuk NPK disalurkan untuk pengembangan kawasan sayuran daun. Kelompok Tani Sawargi yang membudidayakan kubis F1 menerima pupuk NPK sebanyak 900 kg. Untuk Kelompok Tani Sumber Rezeki dan Pamular yang membudidayakan bawang daun, diberikan bantuan pupuk NPK sebanyak 1.200 kg dan 900 kg.

Di wilayah Sukabumi lain, tepatnya di Desa Kebonpedes, Kec. Kebonpedes, Kepala Desa Dadan mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Hortikultura karena telah membantu kelompok tani di desanya dengan bantuan saprodi untuk komoditas cabai keriting seluas 5 hektar dalam satu kelompok dan bawang merah seluas 5 hektar untuk satu kelompok, sehingga manfaat bantuan yang diberikan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di masa PPKM ini.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ditjen Hortikultura Kementan atas bantuan saprodi untuk komoditas cabai keriting dan bawang merah. Sangat membantu kami terutama di masa PPKM ini," ujar Dadan.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Tommy Nugraha disela-sela kesibukannya menyampaikan bahwa untuk pasokan sayuran yang dipasok saat ini dari Kab. Sukabumi, mampu memenuhi dan menopang kebutuhan akan aneka sayuran di masa PPKM. Tommy menambahkan, harga aneka sayuran memang fluktuatif namun masih dalam batas yang wajar. Untuk itu, kelompok tani diharapkan mampu melatih dan meningkatkan kreativitas dalam memasarkan hasil produksinya.

"Harga sayuran itu relatif fluktuatif. Namun, masih dalam batas harga yang wajar. Di saat seperti ini, diharapkan munculnya kreativitas dari kelompok-kelonpok tani untuk mampu memasarkan sayuran hasil produksinya lewat saluran pemasaran daring agar tetap mampu bertahan di masa PPKM," tutup Tommy.

Bamsoet : Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI. Namun karena masih suasana pandemi, maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara. Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR RI yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual. 

"Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghormatan tehadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menyampaikan MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.

"Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran Tv nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI," tutur Bamsoet.

Wakik Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara," pungkas Bamsoet. (*)

Satreskrim Polres Majalengka Polda Jabar Amankan Pelaku ILegal Logging

Sigapnews.com, Delapan pelaku ilegal logging berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Majalengka, dari lahan Gunung Cidora, Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan hal tersebut kepada awak media di Mapolres Majalengka, pada Senin (21/06/2020).

AKBP Bismo Teguh menyebutkan, kedelapan pelaku tersebut merupakan warga yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Bandung dan Tuban.

Para pelaku penebang liar yang diamankan berinisial JN, DS, AS, DR, serta DA sebagai pengangkut kayu. Dan pelaku diantaranya HN, NR dan TR sebagai penadah kayu.

Lebih lanjut AKBP Bismo menerangkan kronologis kejadian, yang berawal pada hari Sabtu (06/06/2020) sekitar pukul 20.00 WIB, pelaku "DA" sedang mengakut kayu sonokeling menggunakan kendaraan mobil truck dari gudang di Desa Leuweunggede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

"Akan tetapi diperjalanan Jalan Raya Cirebon – Bandung, tepatnya di daerah Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, diberhentikan oleh Sat Reskrim Polres Majalengka dan berhasil diamankan karena tidak bisa menunjukan izin serta Surat Keterangan yang Sah Hasil Hutan (SKSHH)," terang AKBP Bismo.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menuturkan, kedelapan pelaku pembalakan liar di hutan milik negara itu, melakukan aksinya pada hari Senin (01/06/2020) lalu.

"Pelaku illegal logging tersebut, berhasil menggondol sebanyak 97 batang kayu Sonokeling yang sudah dipotong," jelas Kombes Erlangga.

Atas perbuatan yang dilakukan para pelaku, dijerat Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

"Dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 500 Juta rupiah hingga Rp 2,5 Miliar rupiah," tandas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Drs. S. Erlangga. (Syarif).

Anggaran BLT Berkurang Menjadi Rp.300 Ribu Per KPM

Sigapnews.com, Garut (Jabar ) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Julian Batubara melakukan penyerahan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 600 ribu kepada masyarakat Kabupaten Garut, Senin (22/6/2020).

Julian mengatakan, penerima BLT adalah warga yang terdampak Covid-19. Bantuan sebesar Rp. 600 ribu perkeluarga penerima manfaat (KPM) itu pun disebutnya akan menjadi yang terakhir. Meski mulai Juli hingga Desember 2020 akan tetap ada penyaluran BLT, nilainya akan dikurangi menjadi Rp. 300 ribu per KPM.

“Bantuan stimulus dari pemerintah pusat akan diarahkan ke program lain, tidak hanya untuk perlindungan sosial. Anggaran yang ada akan dipakai seperti pemulihan ekonomi untuk UMKM, insentif perpajakan dan lainnya,” katanya.

Politikus PDIP ini juga menjelaskan, pengurangan BLT dilakukan setelah dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan begitu masyarakat pun bisa kembali beraktivitas.

“Kalau sudah mulai aktivitas, bisa kerja dan punya uang lagi. BLT dan bantuan lain hanya untuk tambahan,” jelasnya. (Syarif).

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.

Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Polres Majalengka Rintis Pesantren Tangguh Jawa Barat

Sigapnews.com, Majalengka– Jawa Barat memiliki akar historis sebagai wilayah religius. Obyek wisata religi dan pondok pesantren yang terdapat hingga ke pelosok desa di propinsi ini cukup menjadi bukti. 

Atas dasar itu, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso terinspirasi untuk merintis berdirinya Pesantren Tangguh Jawa Barat. 

Di mulai dari Majalengka, orang nomor satu di Polres Majalengka Polda Jawa Barat ini menyambangi Pondok Pesantren Shobarul Yaqien di Desa Kawunggirang Kecamatan dan Kabupaten Majalengka, Jumat (12/6/2020).

“Pertama, tentunya kami ingin menjalin silaturahmi dan membangun solidaritas antara Polri dan Pondok Pesantren. Yang selama ini hubungannya sudah baik akan terjalin lebih erat lagi,” terang Dr. Bismo di sela-sela kunjungannya.

Lebih dari itu, Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan tengah mempersiapkan fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal. 

“Dalam fase ini salah satunya kita perlu memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” paparnya.

Di lingkungan Polres dan Polsek Jajaran, terang Bismo, pihaknya telah menyiapkan lumbung pangan melalui budidaya ikan lele dan sayuran kangkung dengn system hidroponik. 

Dari jerih payahnya itu, Polres Majalengka telah melakukan panen dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat.

Kini pihaknya menyasar pondok pesantren. “Hari ini kami lakukan sosialisasi ke Pondok Pesantren Shobarul Yaqien yang memliki produktifitas pupuk organik yang memberi manfaat bagi petani,” ungkap Bismo.

Sebagai pelopor Pesantren Tangguh, dalam waktu dekat Polres Majalengka akan melakukan pencanangan Pesantren Tangguh sekaligus roadshow ke pesantren-pesantren untuk merealisasikannya.

“Sudah kami agendakan, dimulai dari ketahanan pangan dalam pesantren. Kami akan membagikan bibit ikan lele dan sayuran kangkung untuk dibudidayakan,” urainya.

Lulusan Terbaik Akpol 2001 ini menambahkan, pihaknya juga akan mengajak pondok pesantren untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

“Memakai masker, menjaga jarak aman dan rajin cuci tangan. Insya Allah kami juga akan siapkan bantuan untuk kelengkapan protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan,” kata Dr Bismo lagi.

Pihaknya berharap, Pesantren Tangguh di Jawa Barat segera terwujud dan turut membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Bamsoet Berikan Bantuan Ribuan Alat Rapid Test ke Pemprov Jawa Barat

Sigapnews.com, Bandung (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan bantuan 5.000 pack rapid test kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bamsoet juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan gebrakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terbukti dengan rendahnya indeks reproduksi Covid-19 per tanggal 7 Juni 2020 berada di angka 0,72. Walaupun masih fluktuatif, namun dari 1 - 7 Juni 2020, nilainya selalu konsisten dibawah 1.

"Indeks reproduksi Covid-19 di atas 1 menandakan penyebaran Covid-19 meningkat tajam tak ubahnya seperti bola salju yang bergulir. Namun jika angkanya rendah seperti di Jawa Barat, menandakan penyebarannya sudah mulai berkurang signifikan. Mudah-mudahan jika konsisten selalu dibawah 1, Covid-19 akan segera hilang dari Jawa Barat. Tak lain berkat kerja keras Gubernur Ridwan Kamil dibantu gotong royong jajaran dibawahnya," ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong berbagai provinsi bisa segera menyusul Jawa Barat. Terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masih tinggi penyebaran Covid-19. Per 11 Juni kemarin, DKI Jakarta memiliki 8.650 kasus positif, sedangkan Jawa Timur 7.103 kasus positif, sementara Jawa Barat 2.551 kasus positif.

"Salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat yakni dengan memasifkan rapid test dan PCR. Memiliki 627 mobil test yang selalu bergerak ke berbagai penjuru kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan rapid test terhadap 137.575 warga dan PCR terhadap 57.957 warga. Kunci lainnya pada tindakan cepat yang diambil tanpa menunda waktu. Contohnya, karena beberapa hari terakhir ini pasar menjadi salah satu epicentrum penyebaran Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergerak cepat melakukan test di 700 pasar," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, semakin cepat daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19, semakin cepat pula perekonomian nasional kembali pulih. Saat ini, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.

"Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran hutang negara beserta bunganya. Efisiensi juga perlu dilakukan di di berbagai BUMN yang notabene sebelum pandemi Covid-19 kondisi keuangannya sudah banyak yang tak sehat.

"Salah satu faktor penggerak perekonomian nasional adalah dengan menggerakan konsumsi rumah tangga. Agar konsumsi rumah tangga meningkat, tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi. Karena itulah pentingnya stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Awalnya hanya sebesar Rp 150 triliun, lalu naik menjadi Rp 318,09 triliun, dan terakhir menjadi Rp 669,7 triliun. Tak menutup kemungkinan akan naik kembali seiring berjalannya waktu.

"Jika perlu, pemerintah juga bisa mengumpulkan para konglomerat Indonesia yang total kekayaannya jika ditaksir secara keseluruhan mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019. Dorong mereka agar memborong surat hutang negara. Jadi kita tak perlu menarik hutang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik," pungkas Bamsoet. (*)