Dandim 0621/Kab. Bogor Ikuti Peresmian 2.664 Titik Sumber Air Bersih di Seluruh Wilayah Indonesia Secara Virtual Oleh Kepala Staf Angkatan Darat

Bogor, Sigapnews.com,- Kampung Cilimus Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor menjadi salah satu titik pengeboran sumur yang merupakan program TNI Manunggal Air. Dari 2.664 titik di seluruh indonesia yang di resmikan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. Selasa, (30/07/2024). 

Melalui Vidcon Danrem 061/SK Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi, S.E. dengan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. Meresmikan 2.664 titik air seluruh Indonesia salah satunya yang dibangun di wilayah Desa Weninggalih Kecamatan. Jonggol Kabupaten Bogor. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Danrem 061/SK Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi, S.E., Pj Sekda Kab. Bogor Ir. Suryanto Putra, M.Si, Kasiter Korem Kol. Inf Nur Wicaksono, S.E. Dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Anton Prasetyo, S.E., M.I.P. Wakapolres Bogor Kompol Adhimas Sriyono Putra, S.I.K., M.M. Unsur Muspika Kecamatan Jonggol, Kepala Desa Weninggalih  Mamat Rahmat, serta tamu undangan. 

Dalam Sambutannya melalui Vidcon Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak  menyampaikan, Pembangunan 1 titik sumur bor dimulai di Wilayah NTT 3 tahun yang lalu dan saat ini kita resmikan juga di Wilayah NTT. 

Kasad berharap dengan dibangunnya sumur bor di wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masyarakat.Rencana tahun ini masih ada cadangan 1000 titik pembangunan sumur bor dan semoga kita dapat realisasikan.

"Semoga kedepannya banyak pihak yang ingin bekerjasama dengan TNI AD dalam pembangunan sumur bor dan kegiatan sosial lainnya".Harap Kasad mengakhiri sambutannya. 

Untuk diketahui titik air di Desa Weninggalih dibangun oleh Yayasan Menara Sunnah Citra Indah Alqomroh yang bekerja sama dengan TNI AD.

Sementara itu Komandan Kodim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf. Anton Prasetyo, S.E., M.I.P menyampaikan bahwa, Program TNI Manunggal air adalah ide dan program Bapak Kasad, dimana program ini guna membantu masyarakat untuk mendapatkan air yang baik, kata Dandim. 

Selain itu lanjut Dandim, Ada program Rutilahu bagi masyarakat yang perumahannya tidak layak huni. Disamping itu Pemerintah Daerah dalam Hal ini Pemda Kabupaten Bogor selalu mensupport dan mendukung program dan kegiatan TNI AD dengan pelaksana di lapangan nya yaitu Kodim 0621/Kab. Bogor, ungkapnya

Menurut Jajat salah satu warga Desa Weninggalih mengatakan, Dulu sebelum adanya sumur bor ini, saya harus mengeluarkan uang 50 ribu untuk membeli air tanki untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, namun dengan berdirinya sumur bor, kami dan warga merasa sangat terbantu untuk kebutuhan air bersih sehari hari, Jelasnya. Rudolf. 

Kementan Genjot SDM Petani Millenial Melalui Pelatihan Pemanfaatan Smart Farming

Ciawi, Sigapnews.com, –Perubahan kemajuan sektor pertanian di era revolusi industri 4.0 terjadi seiring berkembangnya unsur teknologi dalam berbagai tahapan produksinya.

Perubahan tersebut terjadi karena tingginya keinginan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian berkali lipat dari sebelumnya serta mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas, namun dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang yang mendukungnya.

Diketahui bersama bahwa sektor pangan selalu menjadi perhatian setiap negara karna tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dapat memberi pengaruh kepada setiap aspek kehidupan di Indonesia.

Di tahun 2022 ini Kementerian Pertanian (Kementan) melalui melalui Youth Enterpreneurship Supporting Services (YESS) Programme kembali menggelar Pelatihan Agribisnis Smart Farming dan Kredit Usaha Rakyat.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan serupa yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), meyakini kaum milenial yang inovatif dan memiliki gagasan yang kreatif mampu mengawal pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern.

"Generasi Z juga harus bisa mengikuti perkembangan dari zaman, harus berani menjadi petani yang modern atau mendirikan start-up pertanian,” tegas Mentan Syahrul.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa pertanian harus didukung kalangan milenial sebagai generasi muda.

"Petani milenial juga berperan penting dalam menjaga kestabilan pangan nasional. Petani milenial wajib melek teknologi saling berkolaborasi dengan penyuluh dan insan tani lain, saling menguntungkan.

Pelatihan smart farming merupakan bagian dari berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang pertanian, sehingga penerapan teknologi harus dilakukan dalam berusahatani kedepan", tegas Dedi.

Dedi juga menambahkan bahwa tantangan bagi petani milenial di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ini adalah harus mempu melakukan modernisasi pertanian menerapkan alat mesin pertanian dan internet of things (IoT).

"Indikator keberhasilan dari pelatihan ini adalah peserta harus mampu akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat/ KUR, menerapkan smart farming. Tak hanya itu, setelah pelatihan ini dapat segera membentuk kemitraan usaha agribisnis modern.

Peluang tidak datang dua kali, jadi manfaatkan dana KUR, aplikasikan teknologi smart farming dan tidak lupa bangun jejaring dengan mitra maupun offtaker", pesan Dedi.

Disela-sela rangkaian kegiatan, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian selaku Direktur Program YESS Idha Widi Arsanti menjelaskan, selama sepekan (25-31 Juli 2022),mereka dilatih terkait pemanfaatan smart farming sebagai upaya membangun ekosistem pemberdayaan milenial calon petani Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan yang unggul dan adaptif terhadap teknologi agar sumber daya manusia pertanian di Indonesia meningkat dan menciptakan petani-petani milenial yang unggul.

"2 orang Young Ambassador dan 40 orang penerima manfaat program YESS ini diberi pendalaman terkait materi kewirausahaan disampaikan oleh Sidi Asmono, Role of Smart Farming oleh Netti Tinaprilla. Tak hanya itu, 42 peserta pelatihan di bekali peningkatan nilai tambah usaha agribisnis, potensi bisnis dan strategi pemasaran agribisnis, jejaring pemasaran dan kemitraan, pengelolaan resiko bisnis pertanian, penyusunan proposal usaha dan laporan keuangan serta pentingnya media promosi dan pemasaran", jelas Santi.

Santi pun menjelaskan progres yang menjadi komitmen sesuai output pelatihan Agribisnis Smart Farming batch 2 ini adalah pengajuan KUR peserta adalah sejumlah Rp. 1.500.000.000 serta penandatangan Contract Farming antara peserta dengan offtaker, seperti Gusti Ayu Ngurah Megawati, yang melakukan usaha komoditas pengolahan Gula Aren dengan P4S Cikembar Cilangkap (DPM/DPA Slamet Wuryadi), Robby Hadi Santoso, yang melakukan usaha komoditas peternakan Puyuh dengan P4S Cikembar Cilangkap.

Di sektor hortikultura, dilakukan pula kontrak farming antara Ahmad Badrus Nurdiansyah, Boy Mardani, Hairul Effendi, Iskandar, Prastio Kuntoro yang melakukan usaha komoditas Melon dengan UD. Sumber Buah, Ujang Risman, Dede Ridwan Alawi dan Imam Alawi yang melakukan usaha komoditas Bawang Daun dengan CV. Jembar Tani Makmur.

"Harapannya setelah mengikuti pelatihan peserta dapat menerapkan teknologi smart faming sesuai dengan materi dan teknologi yang telah disampaikan oleh para narasumber dalam mengembangkan usahanya masing-masing dalam rangka memajukan pertanian, melalui diseminasi ilmu dan teknologi kepada generasi muda sebagai generasi millennial pertanian", tutup Santi. (**).

Pemdes Pasarean Salurkan BLT Minyak Goreng Dan BNT ke 1.000 Kpm Secara Tunai

Janwar Memantau Langsung Penyaluran Bansos didesa pasareang kec. Pamijahan kab. Bogor

Sigapnews.com, Bogor - Penggagas Forum Fasilitator Dinsos sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) Kabupaten Bogor Muhamad Janwar memantau langsung proses berjalannya pendistribusian bansos BLT minyak goreng dan BNT Tunai yang digulirkan pemerintah pusat.

Bantuan sosial BLT minyak goreng untuk tiga bulan tersebut berjumlah Rp. 300.000, ditambah BNT berjumlah Rp. 200.000, yang diterima secara total keseluruhan per KPM Rp. 500.000,.

Pendistribusian bansos tunai BLT migor dan BNT bagi 1.000 KPM data langsung dari pusat melalui barcode tersebut disalurkan oleh perangkat pemerintah Desa diaula Kantor Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (16/04/2022).

"Kegiatan ini merupakan bentuk monitoring serta mengawal proses penyaluran bansos tunai BLT minyak goreng, dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan aman, yang hari ini serentak dilaksanakan di tiap desa yang ada pamijahan terutama dipasarean ini". Ucap Muhamad Janwar kemarin.

Tak hanya itu, dia pun mengatakan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai pemuda asli yang juga fasilitator SLRT dinsos bagi desa sendiri dalam keterlibatan di segala aspek termasuk hari ini.

Pemuda milenial yang sering disapa Kang Cawang itupun menuturkan, sebagai tugas sosial kontrol dan pengabdian tentu ini bagian terpenting fasilitator untuk memberikan edukasi dan menjadi penyambung masyarakat terutama hak masyarakat miskin maupun KPM. Papar Cawang saat diwawancarai wartawan.

Cawang pun menambahkan, semoga bansos tunai ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, tentunya dipergunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Harap Cawang

Sementara itu, salah satu KPM sebut saja Enih (63) RT 04 RW 01 menyampaikan, Alhamdulillah, hari ini pemerintah Jokowi melalui Pemerintahan paling bawah yakni Desa memfasilitasi penyaluran bantuan tunai dengan secara utuh.

"Tentunya, ini bisa membantu dan meringankan beban kami masyarakat miskin, dan sesuai apa yang didapat kan yakni dengan nilai Rp. 500.000,". Imbuhnya

Kegiatan tersebut ikut dihadiri dan dibantu Paguyuban RT/RW, Babinsa. Hingga pada akhirnya di akhiri dengan buka puasa bersama.

Editor rahma

Bamsoet : Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI. Namun karena masih suasana pandemi, maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara. Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR RI yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual. 

"Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghormatan tehadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menyampaikan MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.

"Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran Tv nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI," tutur Bamsoet.

Wakik Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.

Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)