Kepala BPSDMP Dedi Nursyamsi : Kalau Ingin Pertanian Semakin Maju Perkuat SDM

Bandung, Sigapnews.com, - Peningkatan kualitas SDM tidak pernah berhenti dilakukan Kementerian Pertanian. Pasalnya, SDM menjadi kunci pembangunan pertanian sekaligus peningkatan produktivitas.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan SDM harus terus diperkuat.

"Kalau kita ingin pertanian semakin maju, maka harus diperkuat SDM-nya. Pengetahuan dan kemampuan SDM pertanian harus terus ditingkatkan untuk mendukung hal itu," katanya.

Penegasan mengenal hal tersebut sampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, saat Rapat Pimpinan Lingkup BPPSDMP Tahun 2022, di Hotel Mercure Bandung, 9-11 Oktober 2022 .

Pertemuan ini diikuti Kepala Pusat lingkup BPPSDMP, Kepala UPT Lingkup BPPSDMP, Pejabat Administrator Pusat dan UPT Lingkup BPPSDMP, Koordinator Lingkup Kantor Pusat BPPSDMP dan Manager Proyek PHLN Lingkup BPPSDMP.

Selain itu, hadir petani milenial dan P4S inovatif, serta narasumber dari Institute Pertanian Bogor serta Motivator dari Klinik Pendidikan MIPA.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin terjadi peningkatan produktivitas kerja, khususnya di lingkup BPPSDMP. Kita harus mengembangkan SDM pertanian berdaya saing dan berjiwa Wirausaha, Maju, Mandiri, dan Modern," kata Dedi.

Mendukung hal tersebut, Rapim juga diisi berbagai kegiatan dalam bentuk penghargaan, arahan, paparan, dan diskusi, hingga field trip atau kunjungan lapangan.

"Untuk terus merangsang petani milenial, dalam kegiatan ini juga digelar Penghargaan BPPSDMP Petani Milenial Inovatif dan P4S Inovatif, kemudian Motivasi Suprasional tingkatkan produtivitas kinerja,oleh Dr Ridwan Hasan Santosa, Pembangunan Wirausaha Muda Pertanian oleh Dr Netti Tinaprilla dan

Dukungan Manajemen terhadap Program dan Kegiatan BPPSDMP tahun 2022, dan masih banyak kegiatan lain," tuturnya.

Kegiatan lainnya yaitu Program Peningkatan PNBP, Perkembangan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian serta IPDMIP dan SIMURP TA 2022, Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Denfarm CSA di Kabupaten Subang, Perkembangan Program dan Kegiatan Pelatihan Pertanian serta READSI TA 2022, Perkembangan Program dan Kegiatan Pendidikan Pertanian serta YESS TA 2022.

"Selain itu, peserta juga kita ajak melakukan penyegaran berupa olahraga jalan kaki di BBPP Lembang, kemudian field trip kunjungan lapangan dan dialog di P4S Lembang Agri dan Saung Angklung Mang Utjo," terangnya.(*)

Bamsoet Berikan Bantuan Ribuan Alat Rapid Test ke Pemprov Jawa Barat

Sigapnews.com, Bandung (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan bantuan 5.000 pack rapid test kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bamsoet juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan gebrakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terbukti dengan rendahnya indeks reproduksi Covid-19 per tanggal 7 Juni 2020 berada di angka 0,72. Walaupun masih fluktuatif, namun dari 1 - 7 Juni 2020, nilainya selalu konsisten dibawah 1.

"Indeks reproduksi Covid-19 di atas 1 menandakan penyebaran Covid-19 meningkat tajam tak ubahnya seperti bola salju yang bergulir. Namun jika angkanya rendah seperti di Jawa Barat, menandakan penyebarannya sudah mulai berkurang signifikan. Mudah-mudahan jika konsisten selalu dibawah 1, Covid-19 akan segera hilang dari Jawa Barat. Tak lain berkat kerja keras Gubernur Ridwan Kamil dibantu gotong royong jajaran dibawahnya," ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong berbagai provinsi bisa segera menyusul Jawa Barat. Terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masih tinggi penyebaran Covid-19. Per 11 Juni kemarin, DKI Jakarta memiliki 8.650 kasus positif, sedangkan Jawa Timur 7.103 kasus positif, sementara Jawa Barat 2.551 kasus positif.

"Salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat yakni dengan memasifkan rapid test dan PCR. Memiliki 627 mobil test yang selalu bergerak ke berbagai penjuru kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan rapid test terhadap 137.575 warga dan PCR terhadap 57.957 warga. Kunci lainnya pada tindakan cepat yang diambil tanpa menunda waktu. Contohnya, karena beberapa hari terakhir ini pasar menjadi salah satu epicentrum penyebaran Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergerak cepat melakukan test di 700 pasar," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, semakin cepat daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19, semakin cepat pula perekonomian nasional kembali pulih. Saat ini, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.

"Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran hutang negara beserta bunganya. Efisiensi juga perlu dilakukan di di berbagai BUMN yang notabene sebelum pandemi Covid-19 kondisi keuangannya sudah banyak yang tak sehat.

"Salah satu faktor penggerak perekonomian nasional adalah dengan menggerakan konsumsi rumah tangga. Agar konsumsi rumah tangga meningkat, tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi. Karena itulah pentingnya stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Awalnya hanya sebesar Rp 150 triliun, lalu naik menjadi Rp 318,09 triliun, dan terakhir menjadi Rp 669,7 triliun. Tak menutup kemungkinan akan naik kembali seiring berjalannya waktu.

"Jika perlu, pemerintah juga bisa mengumpulkan para konglomerat Indonesia yang total kekayaannya jika ditaksir secara keseluruhan mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019. Dorong mereka agar memborong surat hutang negara. Jadi kita tak perlu menarik hutang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik," pungkas Bamsoet. (*)

Pemerhati Kejahatan Keuangan Sebut CIPFA Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi Dengan Dedikasi Khusus Keuangan Publik

Sigapnews.com,  Bandung (Jabar) - Merujuk data yang disampaikan oleh PBB pada tahun 2018 dimana setiap tahun secara global $ 3,6 triliun dibayarkan dalam bentuk suap atau diperoleh dengan cara korup lainnya. Nilai tersebut setara dengan lebih dari 5% dari PDB global. Bagi para pegiat anti korupsi, data ini menjadi tantangan bagaimana cara mereka harus merumuskan konsep pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dana publik tidak menguap terlalu tinggi. Idealnya tentu menghilangkan, namun jika hal dianggap sebagai sesuatu yang sulit maka perlu difikirkan cara menekan untuk meminimalisir atau mencegahnya.

Pada kesempatan ini, media mewawancarai Pemerhati Kejahatan Keuangan Dede Farhan Aulawi yang dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa ( 15/10 ). Dede menyampaikan pandangan komparatifnya terhadap kiprah CIPFA yang dinilainya berada di garis depan dalam mengatasi penipuan, kejahatan finansial dan korupsi, baik di Inggris maupun di luar negeri. The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) merupakan Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi yang resmi dan merupakan satu-satunya badan akuntansi profesional yang didedikasikan khusus untuk keuangan publik di dunia dengan spesialisasi dalam layanan publik dengan pengalaman lebih dari 130 tahun,"ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa CIPFA memiliki Nota Kesepahaman dengan asosiasi akuntansi di seluruh dunia untuk mempromosikan manajemen keuangan publik yang baik. Termasuk melatih dan memberi nasihat kepada auditor, inspektur, penyelidik, dan manajer senior melalui program pelatihan anti-penipuan dan korupsi.

Program pelatihannya dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyelidikan profesional di bidang kejahatan keuangan, yang meliputi penipuan dan penggelapan, penyuapan dan korupsi, penyelewengan aset dan pencucian uang.

“ Prinsip dan konsep yang diajarkan didasarkan pada praktik yang baik yang diperoleh dari pengalaman nyata dan penelitian kejahatan keuangan dari seluruh dunia. Tipologi kejahatan keuangan, pelanggaran, dan jenis kejahatan keuangan yang sering ditemukan diungkap secara rinci untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam merancang konsep pencegahan.

Prinsip-prinsip sistem manajemen pembuktian dan barang bukti menjadi daya tarik dalam melakukan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk mengembangkan pola pikir investigasi dengan instrumen penggunaan teknologi dan verifikasi kuantum sebagai model pendekatan dalam scientific investigation “, ungkap Dede.
 
Terakhir Dede juga menyampaikan model wawancara investigasi dan cara dalam pengambilan pernyataan saksi. Ada cara yang tepat dengan model pendekatan untuk diterapkan ketika melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka pelaku kejahatan keuangan dan cara mendapatkan pernyataan saksi sesuai dengan pedoman praktik yang baik.

" Perencanaan briefing dan pelaporan temuan selalu ter-update secara efektif. Sampai kerangka pemulihan hasil kejahatan keuangan (asset recovery) yang seringkali terabaikan. Seni mengungkap alat bukti hasil kejahatan keuangan yang disembunyikan dan/ atau dihilangkan, terutama jika harus melintasi perbatasan internasional menjadi petualangan ilmu yang menarik dan menantang. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. (**).